bernasnews– Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi memastikan keamanan pangan bagi ribuan pelajar penerima manfaat.
Kini, sebanyak 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta sebagai garda terdepan dalam menjaga mutu dan distribusi makanan.
Pengawasan Ketat Program MBG di Yogyakarta
Melansir dari kabarjawa.com, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta, Sukidi, menegaskan bahwa pengawasan berjalan sejak bahan pangan masuk hingga makanan siap tersaji di sekolah.
“Kami melakukan pengawasan keamanan pangan secara rutin di dapur MBG. Mulai dari pangan segar tumbuhan, hewan, hasil perikanan, hingga pangan olahan. Semua diuji secara organoleptik, rasa, bau, warna, dan tekstur. Pengawasan ini dilakukan setiap hari tanpa jeda,” ungkap Sukidi, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan, pengawasan mencakup distribusi, penyimpanan, hingga teknik memasak di dapur MBG. Dengan cara ini, risiko makanan basi atau terkontaminasi bisa berkurang.
DPP Kota Yogyakarta tidak bekerja sendirian. Badan Pangan Nasional memberikan instruksi langsung agar seluruh SPPG menjalankan standar pengawasan ketat. Hal ini krusial, mengingat MBG menyasar ribuan anak sekolah yang sangat rentan terdampak jika terjadi kontaminasi pangan.
Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Pangan DPP Kota Yogyakarta, Yuanita Ari Astuti, menegaskan bahwa bahan baku menjadi titik krusial. Pihaknya mencatat asal pangan, waktu kedatangan, hingga penanganannya di SPPG.
“Petugas juga memeriksa higiene sanitasi sarana, prasarana, lingkungan, dan SDM. Misalnya, kewajiban penggunaan sarung tangan saat bekerja. Itu syarat mutlak untuk mencegah kontaminasi,” jelas Yuanita.
Menurut Yuanita, kehadiran 14 SPPG bukan hanya sebagai dapur produksi, tetapi juga pusat pengawasan mutu pangan sebelum makanan sampai ke tangan siswa.
Jawaban atas Kekhawatiran Publik
Selain pengawasan, Pemkot juga memberikan edukasi kepada pengelola SPPG agar proses memasak lebih aman dan sesuai kebutuhan.
“Misalnya, MBG untuk TK dan SD biasanya diserahkan saat jam istirahat pagi, sementara untuk SMA di jam istirahat kedua. Karena itu, dapur MBG harus memasak bertahap agar makanan tetap segar dan tidak basi,” terang Yuanita.
Pelatihan juga berlangsung agar petugas memahami standar penyimpanan, pencucian, pemorsian, hingga penyajian yang benar.
Sukidi menegaskan bahwa langkah ini merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat terkait potensi keracunan massal yang pernah terjadi di daerah lain.
“Program MBG tidak cukup hanya membuat anak kenyang. Yang lebih penting adalah memastikan makanan sehat, aman, dan layak konsumsi,” tegasnya.
Dengan pengawasan berlapis, koordinasi intensif, dan edukasi berkelanjutan, Pemkot memastikan bahwa program MBG di Yogyakarta benar-benar melindungi kesehatan anak-anak sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting.***(Eln)
