bernasnews – Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya mempercepat pencapaian target pembangunan daerah melalui sinergi dan inovasi.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025 yang digelar di Mandhala Saba Madya Gedung Induk Lantai 3 Kompleks Parasamya pada Jumat, 23 Mei 2025, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa masih ada tiga masalah mendasar yang harus segera ditangani.
Bupati Bantul menyebut kemiskinan ekstrem, stunting, dan persoalan persampahan sebagai tiga isu utama yang masih menjadi tantangan pembangunan daerah. Pemerintah daerah terus mengerahkan berbagai upaya untuk menyelesaikan ketiga persoalan tersebut secara bertahap dan terukur.
Bupati Abdul Halim Muslih mendorong seluruh aparatur pemerintah untuk bekerja lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman. Ia mengajak seluruh jajaran melakukan transformasi dalam upaya menciptakan solusi-solusi konkret.
“Mari kita bersama-sama melakukan akselerasi pencapaian pembangunan, menciptakan solusi-solusi, dan melakukan transformasi yang lebih besar untuk Bumi Bantul Projotamansari,” tegasnya.
Evaluasi Kinerja dan Strategi Inovatif
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, menjelaskan bahwa ekspose hasil pengendalian kinerja Triwulan I Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian pembangunan.
Ia memastikan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja menjadi bagian dari akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah berdasarkan RPJMD dan RKPD Tahun 2025.
“Evaluasi kinerja menjadi bagian dari akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah berdasarkan RPJMD dan RKPD Tahun 2025,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah harus mempertahankan kinerja tinggi meski di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi sebagai kunci dalam mencapai target pembangunan.
Agus juga mengingatkan agar perangkat daerah segera melakukan evaluasi terhadap faktor pendukung dan penghambat kinerja, terutama pada indikator-indikator yang belum memenuhi target. Ia mencatat bahwa meskipun angka kemiskinan di Bantul mengalami penurunan, pemerintah tetap harus mempercepat pencapaiannya.
“Oleh karena itu, sangat penting kebijakan strategis dalam pengelolaan dana keistimewaan DIY untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Dengan komitmen bersama dan kerja keras lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bantul berharap dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (el)
