bernasnews — Secara normatif dalam Sistem Ekonomi Pancasila pembangunan ekonomi harus peduli pada lingkungan, bukan sebaliknya, pembangunan yang merusak lingkungan dan hanya berorientasi jangka pendek.
Demikian dikemukakan Rektor Universitas Widya Mataram Prof Edy Suandi Hamid, merespons yang disampaikan Prof Ilham Habibie dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang Sistem Ekonomi Pancasila bertema “Menggali dan Mengkaji Arah dan Implementasi Ekonomi Pasar Berbasis Pancasila dan Konstitusi UUD1945”, di Habibie Center, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Berbicara dalam forum itu antara lain Prof Didik J Rachbini, Umar Juoro, Fadhil Hasan, Arief Budimanta, Edhi Purnawan, Elan Satriawan, dan belasan ekonom senior lainnya.
Menurut Prof Edy, perhatian Indonesia terhadap lingkungan sudah cukup lama, yakni sejak 1970-an, dengan dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup di bawah Manteri Prof Emiel Salim. “Namun perhatian itu lebih banyak pada tataran normatif, belum implementatif. Lebih pada political interest belum pada political action,” ujar Prof Edy yang juga Ketua Yayasan Mubyarto Institute.
Sementara itu peneliti Indef Dr Umar Juoro menegaskan, bahwa Sistem Ekonomi Pancasila mirip dengan yang dilakukan Jerman dengan Sistem Pasar Sosial atau social market economy. “Jadi, dalam sistem ini persaingan tetap berjalan, namun pemerintah tetap perlu campur tangan manakala tujuan kesejatheraan sosial tidak mewujud,” ucap Umar.
Prof Didiek J Rachbini yang memimpin FGD tersebut menegaskan tentang masih perlu dirutinkannya forum-forum kajian untuk memformulasikan Sistem Ekonomi Pancasila ini. Ia mengajak para ekonom dan ahli ilmu sosial lainnya untuk terus berdiskusi agar diperoleh bangun sistem yang utuh yang cocok untuk Indonesia.
Selanjutnya dalam kesempatan itu, dosen FE UGM Elan Satriawan menegaskan bahwa Pancasila hanyalah sebagai principle guidance dalam ekonomi. “Dan ini sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi,” ucap mantan Stafsus Wapres tentang Kemiskinan ini. (*/ ted)
