News  

Komisi B DPRD Yogyakarta Dukung Penuh Program Food Bank ‘Lumbung Mataram’

Ilustrasi sajian makan dan minum. (Tedy Kartyadi/ bernasnews)

bernasnews — Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mendukung penuh pelaksanaan program food bank yang digagas Pemerintah Kota Yogyakarta melauli Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Juga siap berkoordinasi dengan Baznas untuk mendorong program ini agar berjalan optimal.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Mohammad Sofyan, S.T., dalam rapat pembahasan perubahan rencana kerja OPD tahun 2025, yang digelar, Selasa (6/5/2025).

“Komisi B siap berkoordinasi dengan Baznas untuk mendorong program ini agar berjalan optimal. langkah ini penting demi memastikan bantuan pangan tersalurkan kepada warga yang membutuhkan,” tegas Sofyan, dikutip dari Portal Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa program food bank sebagai inovasi baru. Pihaknya membangun sistem untuk mengelola kelebihan pangan, baik makanan siap konsumsi maupun bahan pangan berlebih. Pangan yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada lansia pra-sejahtera, keluarga pra-sejahtera, serta warga yang terlantar.

“Dari para pendonor, makanan yang disalurkan akan kami uji kelayakannya lebih dulu. Jika layak, baru didistribusikan,” ujar Sukidi.

“Wali Kota Yogyakarta menamai program ini dengan sebutan Lumbung Mataraman. Cold storage dari hotel, restoran, dan supermarket berperan sebagai lumbung penyimpanan pangan sebelum disalurkan,” imbuhnya.

Anggota Komisi B, Oleg Yohan, sebelumnya meminta penjelasan lebih rinci terkait mekanisme pelaksanaan program ini. Ia pun menyoroti pentingnya food bank yang menjadi bagian dari program nasional penanganan ketahanan pangan.

Dalam kesempatan yang sama, Sukidi juga memaparkan realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan hingga triwulan pertama 2025. Menurut Sukidi, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut sudah terealisasi sebesar 25 persen.

“Pendapatan ini bersumber dari retribusi pelayanan rumah potong hewan, penjualan produk usaha pemerintah daerah, serta pemanfaatan aset daerah,” terang dia.

Rapat itu juga membahas distribusi anggaran ke sub unit dinas, antara lain bidang pertanian, pangan, dan perikanan. Sukidi pun memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana kerja yang sudah disusun. (ted)