bernasnews – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terjadi bencana. Setidaknya ada 12 potensi bencana alam yang mengharuskan pemerintah daerah dan legislatif untuk lebih responsif terkait pencegahan maupun penanganannya.
Guna mengantisipasi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, mengatakan program kampung tangguh bencana yang ada sejak 2013 itu memberikan bekal kepada masyarakat untuk siap menanggulangi serta mengantisipasi bencana.
Target pencegahan itu tidak berfokus pada bencana gempa, gunung meletus tetapi juga bencana tanah longsor, banjir dan lain sebagainya.Oleh karenanya, Eko mendorong agar jumlah Kampung Tangguh Bencana di Kota Yogyakarta terus ditingkatkan. Pembentukan Kampung Tangguh Bencana di seluruh kampung itu penting guna membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana menjadi hal yang krusial.
“Pembentukan Kampung Tangguh Bencana itu penting untuk membangun respon masyarakat siap menghadapi bencana. Hal itu agar masyarakat tidak panik saat terjadi bencana, bisa menyelamatkan diri dan mengurangi risiko korban bencana. Mengingat bencana dapat terjadi kapan saja sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto dalam keterangan pers di DPRD DIY, Selasa (11/7/2023).
Saat ini sudah terbentuk 145 Kampung Tangguh Bencana dari total sekitar 169 kampung yang ada di Kota Yogyakarta.
Eko mengatakan pihaknya akan meningkatkan jumlah agar masyarakat memiliki semangat dalam mencegah sekaligus membantu antar sesama jika terjadi bencana.
“Harapannya mencapai 169 di tahun depan, sehingga kalau tidak ada refocusing anggaran, maksimal 2025 sudah terbentuk,” ujarnya.
Sementara BPBD DIY sendiri dikatakan oleh Eko sudah memiliki strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat baik melalui program-program yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, kampung, hingga kelurahan.
Selama ini, BPBD DIY juga sudah melakukan sosialisasi terkait pencegahan bencana ke tiap-tiap desa.
“Dari 430 desa dan kelurahan di DIY, kita sudah berhasil membangun 304 kelurahan dan desa tangguh bencana yang di dalamnya ada 45 kelurahan di Kota Yogyakarta,” paparnya.
Eko juga mendesak Pemda DIY agar tahun anggaran 2024 bisa meningkatkan anggaran untuk mendukung situasi darurat kebencanaan. Sebab masyarakat DIY hidup di tengah-tengah potensi bencana.
Di sisi lain, Eko Suwanto meminta agar BPBD juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan edukasi ke masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bencana.
“Saya berharap Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan diskusi dan konsultasi dengan BPBD DIY sebelum memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harapannya bangunan yang akan dibangun sudah memenuhi kategori aman bencana,” tandasnya. (lan)
