bernasnews — Departemen Komunikasi Bank Indonesia (DKom BI) kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Akademisi dan Peneliti Lembaga Riset. Acara FGD tersebut tersebut diselenggarakan di Hotel Tentrem, Yogyakarta, pada Kamis-Jumat, 30-31 Juli 2026.
Peserta FGD terdiri 76 akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan peneliti lembaga riset dari seluruh Indonesia.
Topik yang dibahas dalam FGD antara lain kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran dengan narasumber dari BI. Di samping itu, juga disajikan materi dari Bank BRI dan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia).
Dalam sambutannya, Hermanto selaku Deputi Kepala Perwakilan BI DIY menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta FGD. Hermanto juga berharap mereka para peserta FGD dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait kebijakan BI, baik kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran.
“Tugas Kantor Perwakilan BI, termasuk DIY, terutama pada pelaksanaan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran,” beber Hermanto.
Lebih lanjut Hermanto menjelaskan, tugas kebijakan moneter adalah merumuskan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Tugas tersebut mencakup: (1) penyusunan assesmen dan kajian ekonomi, (2) pengendalian inflasi, (3) advisory dan rekomendasi kebijakan kepada Pemda, dan (4) menyusun proyeksi perekonomian daerah.
Tugas stabilitas sistem keuangan berupa implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Implementasi ntersebut berupa: (1) inklusi ekonomi dan keuangan UMKM serta keuangan daerah, (20 pengembangan pariwisata, (3) literasi keuangan inklusif, dan (4) perizinan dan pengawasan sistem pembayaran dan perlindungan konsumen.
“Tugas BI daerah yang lain adalah berkaitan dengan sistem pembayaran, khususnya implementasi sistem pembayaran non-tunai,” tambahnya.
“Pengendalian inflasi dilakukan dengan sinergitas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-DIY,” lanjut Hermanto, yang mempunyai hobby jalan sehat, jogging dan bersepeda.
Menurutnya, dalam rangka pengendalian inflasi dan mendorong ketahanan pangan, TPID DIY mempunyai beberap program di setiap Kabupaten/Kota untuk mendukung 4K. Seperti diketahui 4K, mecakup: (1) keterjangkauan harga, (2) ketersediaan pasokan, (3) kelancaran distribusi, dan (4) komunikasi efektif.
Berkaitan dengan pengendalian inflasi maka KPwBI DIY mempunyai Program Mrantasi (Masyarakat dan Pedagang Tanggap Inflasi). Program ini dirancang sebagai strategi komunikasi efektif dan aksi nyata untuk mengedukasi masyarakat serta menekan laju inflasi di DIY. Dengan demikian program Mrantasi adalah strategi pengendalian inflasi daerah yang fokus pada penguatan ketahanan pangan, literasi ekonomi, dan stabilisasi harga.
“Dalam pembayaran digital, penggunaan QRIS tumbuh 17,5% (yoy) per Juni 2026,” ungkap Hermanto.
Sementara untuk perkembangan jumlah merchant QRIS tumbuh 18,92% (yoy) per Juni 2026. Kategori merchant QRIS di DIY mayoritas usaha mikro yaitu sebesar 67%, kemudian diikuti oleh usaha kecil (25%). Sebaran lokasi merchant QRIS mayoritas di Kabupaten Sleman (42%), kemudian diikuti oleh Kabupaten Bantul (23%) dan Kota Yogyakarta (21%).
Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, KPwBI juga mendukung pendampingan klaster pangan dan UMKM. “Untuk pendampingan UMKM didorong untuk go digital dan go export,” ujar Y. Sri Susilo, Dosen FBE UAJY, yang menjadi salah satu peserta FGD. (*/ ted)
