bernasnews – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menegaskan kembali nilai-nilai kebangsaan yang mendasari berdirinya negeri ini agar lebih ditegakkan kembali seusai bersua dengan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di ndalem Keraton Kilen, Keraton Yogyakarta, Kamis (23/7/2026).
Isu penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, tata kelola yang lebih dilembagakan sehingga kepercayaan publik dapat ditingkatkan. Selain itu perlunya RUU Perampasan Aset disegerakan, isu keadilan dan kemanusiaan di Papua, perlunya perimbangan sipil atas gejala militerisasi, dan lain-lain disampaikan pada kesempatan itu.
Pertemuan yang amat hangat dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X hingga berlangsung selama 3,5 jam siang ini dipimpin oleh Ibu Sinta Nuriyah (Ibu Negara dari Presiden RI ke 4 Gus Dur) selaku salah satu pendiri GNB, Prof. Amin Abdullah, Prof. Lukman Hakim Saifuddin, Alissa Wahid, Pendeta Gomar Gultom, Romo Setyo Wibowo SJ, Ery Seda, para mantan Wakil Kepala KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M. Syarif, serta tokoh kebangsaan lainnya.
Laode M. Syatrif mengemukakan, GNB berharap bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik (public trust) kepada institusi negara dan penyelenggara negara, khususnya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus segera membenahi dan membersihkan lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan,KPK, pengadilan) dari semua perilaku korup dan tebang pilih karena penegakan hukum tidak boleh ada ‘fear and favour’.
“Presiden harus segera memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, dan Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan pembersihan dalam institusi mereka masing-masing,” kata dia.
Disamping itu, Presiden bersama koalisi Parpol yang mendukungnya di Parlemen segera mengundangkan RUU Perampasan Aset yang mengatur secara tegas semua aset yang berasal dari illicit enrichment dan aset yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya (unexplained wealth) harus dapat dirampas oleh negara. (Benny Antono, Penulis)
