bernasnews — Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menggiatkan program padat karya infrastruktur untuk tahun 2026, dengan jumlah sasaran program padat karya tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2025.
Pada tahun 2026 ini, program padat karya infrastruktur di Kota Yogyakarta memberdayakan atau menyerap ratusan warga sekitar sebagai tenaga kerja.
Program padat karya infrastruktur adalah sebuah solusi oleh Pemkot Yogyakarta guna memberikan kesempatan kerja dan penghasilan sementara bagi warga yang belum bekerja maupun tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan rendah.
Penjabat Sekda Pemkot Yogyakarta, Dedi Budiono mengemukakan, bahwa program padat karya infrastruktur hadir sebagai solusi strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur skala kecil, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Menurutnya, dalam padat karya infrastruktur pembangunan dilaksanakan dengan memberdayakan sumber daya manusia lokal secara langsung, sehingga masyarakat memperoleh penghasilan dan berkontribusi dalam pembangunan.
“Program padat karya ini membangun infrastruktur di wilayah tapi juga sekaligus memberdayakan warga masyarakat. Jadi konsep two in one ini yang harapannya nanti bisa kita kawal,” kata Dedi Budiono, saat membuka giat padat karya infrastruktur, di Giwangan, pada Senin (6/4/2026).
“Jadi selain infrastruktur di wilayah bisa dibangun dan dipelihara dengan baik, tapi sisi pemberdayaan masyarakatnya juga kena,” lanjutnya.
Dedi Budiono juga berharap program padat karya infrastruktur juga membantu masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang secara internasional mengalami gangguan. Termasuk bisa diminimalisir dampaknya di warga lantaran ada tambahan pendapatan dari program pada karya meskipun sifatnya transisional.
“Dalam pembangunan infrastruktur padat karya tidak mengandalkan sarana mesin, namun lebih banyak tenaga manusia,” tegas Dedi, dilansir dari Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta.
Sumber daya manusianya tidak pilih yang skillfull dan lain-lain, tapi tenaga yang ada di wilayah. Oleh karenanya Dedi berharap warga yang mengikuti program padat karya, bekerja dengan sungguh-sungguh.
“Jadi jam kerjanya ditaati, speknya juga dituruti, dan tetap termotivasi tinggi dan diselesaikan sesuai dengan rencana,” harap Dedi Budiono, Penjabat Sekda Pemkot Yogyakarta.
Pada bagian yang lain, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Maryustion Tonang mengungkapkan, bahwa pada tahun 2026 padat karya infrastruktur diadakan di 10 kelurahan menggunakan anggaran mencapai sekitar Rp 2,3 miliar. Sasaran program padat karya meningkat dibandingkan tahun lalu hanya ada di 4 kelurahan.
Dikatakan, kegiatan tahun ini dilaksanakan di Kelurahan Giwangan, Purbayan, Kricak, Cokrodiningratan, Tegalpanggung, Rejowinangun, Gowongan, Pringgokusuman, Patehan dan Prawirodirjan.
“Selain itu ada program padat karya dengan dana bantuan keuangan khusus dari Pemda DIY senilai Rp 600 juta untuk 3 lokasi yakni di Kelurahan Brontokusuman, Keparakan dan Pakuncen,” imbuh Maryustion.
Menurutnya, kegiatan ini memberikan ruang atau kesempatan kerja sementara bagi warga masyarakat lokal dan menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat. Harapannya program ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena yang mengerjakan dan menikmati hasilnya juga masyarakat. Tentunya dari segi kualitas harus dipastikan bukan asal-asalan tapi harus apik.
Maryustion juga menyebut untuk program padat karya infrastruktur dengan APBD Kota Yogyakarta melibatkan 30 orang warga sekitar sebagai tenaga kerja/ titik lokasi dengan waktu pengerjaan selama 25 hari. Sedangkan padat karya infrastruktur dari Pemda DIY melibatkan sekitar 52 orang dari warga sekitar di 3 lokasi dengan pengerjaan selama 18 hari.
“Total program padat karya infrastruktur di Kota Yogyakarta pada tahun 2026 bisa menyerap sekitar 352 tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Seluruh warga yang melaksanakan padat karya infrastruktur juga dijamin BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Adapun infrastruktur yang dibangun beragam antara lain talud permukiman, conblock atau paving blok, saluran air hujan dan sumur peresapan air hujan. Pihaknya menyatakan infrastruktur itu berdasarkan proposal usulan dari masyarakat dan dibutuhkan masyarakat.
Persyaratannya kalau padat karya infrastruktur itu yang digarap lebih dominan tenaga manusia, bukan alat. Sehingga yang digarap bisa ditangani manusia seperti conblock dan talud sederhana,
“Jadi lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang sifatnya sementara,” pungkas Maryustion Tonang. (*/ ted)
