bernasnews – Acara “BI Sapa Akademisi” pada hari ke-2 diselenggarakan dalam bentuk focused group discussion (FGD). Acara diselenggarakan Departemen Komunikasi (Dkom) BI ini diikuti oleh 58 perwakilan akademisi dan peneliti dari berbagai wilayah di Indonesia, bertempat di The Stones Hotel, Kuta, Bali, Jumat, 3 Oktober 2025.
“Materi FGD terkait dengan kebijakan terkini Bank Indonesia (BI), khususnya yang terkait dengan: 1) kebijakan ekonomi dan moneter, 2) kebijakan makroprudensial, serta 3) kebijakan sistem pembayaran,” terang Y. Sri Susilo, Peserta FGD BI Sapa Akademisi, kepada bernasnews, melalui Whatsapp, Sabtu (4/10/2025).
Narasumber dalam FGD tersebut adalah Harry Aginta, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter; Woro Widyaningrum, Deputi Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran; Henry Nosih Saturwa, Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Bali/KPwBI Bal, dan Sagita Rachmanira, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial.
“Moderator FGD adalah Christopher Richie R., Adita Permatasari dan Herlambang Aditya Dewa ketiganya dari Dkom BI,” tambah Y. Sri Susilo, yang juga Dosen FEB UAJY.
Direktur DKom BI Anton Pitono dalam sambutan pembukaan menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada peserta FGD yang hadir dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset.
Pihaknya berharap forum ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara BI dengan para Akademisi dan Peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset.
“Akademisi dan Peneliti dapat membantu untuk memberikan diseminasi dan edukasi terkait dengan kebijakan BI baik melalui opini di media dan juga sosial media,” jelas Anton. Selanjutnya opini yang disampaikan diharapkan tetap kritis, obyektif, solutif dan yang lebih penting tetap memberikan dorongan agar tetap optimis untuk melihat kondisi perekonomian saat ini dan ke depan.
“Bauran kebijakan BI terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi derngan tetap menjaga stabilitas ekonomi,” tegas Harry Aginta, sebagai narasumber FGD.
Berkaitan dengan hal tersebut maka kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga acuan (BI-Rate), stabilisasi nilai tuakr rupiah dan ekspansi likuiditas moneter. “BI Rate telah turun sebesar 125 bps sejak September 2024 menjadi 5,00% pada Agustus 2025 dan merupakan level terendah sejak tahun 2022,”ungkap Harry Aginta.
Selanjutnya kebijakan moneter juga didukung dengan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kebijakan sistem pembayaran yang diterapkan pro growth,” ujar Woro Widyaningrum. Dalam arti kebijakan sistem pembayaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Woro, kebijakan tersebut dilakukan melalui: (1) perluasan akseptasi digital. (2) Penguatan struktur industri sistme pembayaran. (3) Menjaga stabilitas sistem pembayaran dan mitigasi risiko.
Dikatakan, berkaitan dengan perluasan akseptasi digital, BI fokus kepada penguatan implementasi kerjasama QRIS Antarnegara dan QRIS Tanpa Pindai (TAP). “Kata kunci perluasan akseptasi tersebut adalah koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan beberapa negara mitra dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Woro.
Sementara itu Henry Nosih Saturwa menegaskan, bahwa KPwBI Bali terus mendorong perluasan akseptasi digital QRIS. Upaya perluasan akseptasi tersebut dilakukan dengan penerapan pembayaran dengan QRIS di sektor transportasi, perdagangan khusunya UMKM dan elektronifikasi pembayaran pemerintah daerah.
“KPwBI Bali juga menggelar rangkaian kegiatan QRIS Jelajah Budaya Indonesia (QJI) Bali. Kegiatan menghadirkan sinergi antara gerakan digitalisasi sistem pembayaran dan kegiatan pelestarian budaya local,” beber Henry.
Selanjutnya Sagita Rachmanira selaku Narasumber FGD berharap perlunya langkah bersama untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar (market imperpection) pertumbuhan kredit untuk mendorong kredit, sektor riil dan pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut, menurut Sagita dilakukan untuk: 1) mengatasi special rate deposito bank dari deposan besar maupun perbankan. 2) Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong konsumsi dan investasi di sektor riil. 3) Memperkuat optimisme prospek ke depan baik di dunia usaha dan perbankan.
“Diseminasi kebijakan terkini BI yang diselenggarakan oleh Dkom BI sungguh bermanfaat bagi akademisi dan peneliti,” Y. Sri Susilo, Peserta FGD BI Sapa Akademisi.
Menurut Susilo, melalui FGD Sapa Akademisi peserta memperoleh informasi kebijakan dan data terkini sebagai bahan mengajar dan meneliti. Selain itu, memperoleh materi kebijakan ekonomi dan moneter.
“Juga kebijakan makroprudensial maupun kebijakan sistem pembayaran dapat digunakan acuan untuk menulis opini di media,” ujar Dosen FBE UAJY, yang juga penggiat Wisata dan hobi gowes. (*/ ted)
