Siapa Kepala Negara yang akan Hadir di Upacara 17 Agustus di Istana? Ini Kata Presiden Prabowo

bernasnews – Tahun ini, Indonesia akan menandai peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sejumlah rangkaian acara yang bersifat inklusif dan meriah. Siapa kepala negara yang akan hadir?

Presiden Prabowo Subianto, yang baru beberapa bulan menjabat sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, belum mengungkap siapa tamu kehormatan dari luar negeri yang akan hadir. 

Ketika ditanya pada 7 Agustus lalu, Prabowo hanya menjawab singkat bahwa perayaan kali ini akan berlangsung secara relatif sederhana.

Jawaban itu tentu mengundang penasaran. Apakah tahun ini Indonesia akan mengundang kepala negara sahabat seperti yang negara lain dalam peringatan nasionalnya?

Dari Bastille Day ke Istana Merdeka?

Menariknya, hanya beberapa pekan sebelumnya, Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatan di Bastille Day, perayaan nasional paling bersejarah di Prancis. 

Kehadiran Prabowo atas undangan langsung dari Presiden Emmanuel Macron mengukuhkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Prancis.

Dalam sejarah Bastille Day yang sudah berlangsung sejak 1880, undangan bagi pemimpin negara lain bukan sekadar seremoni. Itu jadi bentuk diplomasi simbolik yang menunjukkan kepercayaan dan kedekatan antarnegara. 

Maka tak heran jika masyarakat kini bertanya-tanya: apakah Indonesia juga akan mengundang kepala negara lain dalam semangat yang sama?

Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Istana tentang siapa yang akan hadir dari luar negeri. 

Namun, dengan momentum yang sudah dibangun di Prancis, bukan tidak mungkin tahun ini akan ada kejutan diplomatik serupa di Jakarta.

Masyarakat Dapat Ikut Daftar Hadir ke Istana

Meski belum jelas siapa tamu asingnya, ada kabar gembira bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka. 

Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk ikut hadir. Jumlah peserta tahun ini mencapai 8.000 orang, dan menariknya, 80 persen dari kuota itu disediakan khusus untuk masyarakat umum.

Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, pembagian kuota ini adalah bentuk keterbukaan dan inklusivitas perayaan kemerdekaan.

“Ini menunjukkan bahwa peringatan HUT ke-80 RI benar-benar bersifat inklusif,” jelas Juri dalam keterangannya di Kompleks Istana, awal Agustus lalu.

Jika Anda tertarik, pendaftaran bisa dilakukan secara daring melalui situs resmi: pandang.istanapresiden.go.id. 

Pendaftaran berlangsung mulai 4 Agustus 2025, dan seperti halnya war tiket konser, Anda harus siap-siap berebut slot.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penambahan kuota undangan sebanyak 1.000 hingga 2.000 orang. 

Hal ini diungkap oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT ke-80 RI.

Perayaan di Istana, Semangat di Seluruh Indonesia

Upacara di Istana hanyalah satu bagian dari semarak kemerdekaan tahun ini. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan peringatan HUT RI di lingkungan masing-masing. 

Mulai dari memasang bendera, umbul-umbul, hingga menyelenggarakan lomba dan kegiatan budaya.

Wamensesneg Juri Ardiantoro menekankan pentingnya peran aktif semua elemen masyarakat, baik dari sektor pendidikan, pemerintahan, hingga swasta untuk merayakan bulan kemerdekaan secara bersama-sama. 

Gotong royong, kerja bakti, dan semangat kolaboratif menjadi nilai utama yang ingin dibangkitkan kembali.

“Mari kita buat peringatan ke-80 Republik Indonesia benar-benar hikmat, meriah, penuh sukacita, dan membangun optimisme masyarakat ke depan,” ajaknya.

Bukan Sekadar Upacara, Tapi Momentum Bersama

Tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia menjadi refleksi perjalanan panjang bangsa menuju kemandirian. 

Presiden Prabowo memilih merayakan dengan sederhana, tapi bukan berarti tanpa makna. 

Justru kesederhanaan itu diharapkan bisa memperkuat semangat kolektif rakyat dalam menghadapi tantangan.

Meski hingga saat ini belum jelas siapa kepala negara yang akan diundang, peringatan ini tetap menjadi momen penting untuk menegaskan posisi Indonesia di kancah internasional.***