bernasnews – Berita hoaks dan disinformasi merupakan ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam masalah ini, pers memiliki peran penting dalam ekosistem keamanan nasional yang dapat menjadi kekuatan penyeimbang demokrasi jika dijalankan secara profesional dan obyektif. Sebaliknya, pers juga dapat menjadi sumber instabilitas jika disalahgunakan.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertajuk “Menanggulangi Hoaks dan Disintegrasi, Memperkuat Persatuan Bangsa” yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di aula kantor setempat Jalan Gambiran Nomor 45 Yogyakarta, Jumat (23/5/2025).
Diskusi menghadirkan narasumber M. Iqbal Wahyuasdi, S.I.P. dari Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) DIY, Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Juli Sugiarto, dan Ketua PWI DIY Hudono, yang dipandu oleh moderator Pemimpin Redaksi Tribun Jogja Ribut Raharjo.
Menurut Hudono, peran pers mainstream dalam menanggulangi hoaks adalah dengan melakukan verifikasi atas informasi yang beredar di masyarakat, terutama dari media sosial. Media harus menjadi “cleaning house” untuk segala informasi di dunia maya. Kemudian pers memberikan literasi media kepada masyarakat, misalnya dengan cara membedakan informasi yang valid dan hoaks, “Selain itu, pers terlibat dalam jaringan cek fakta agar masyarakat mendapat informasi yang akurat,” kata dia.
BILA PERS TIDAK TELITI
Sebelumnya, M. Iqbal Wahyuasdi mengemukakan peran pers dalam keamanan yakni sebagai sumber informasi publiK, media konflik, penyebar disinformasi dan hoaks, serta alat propaganda. Terjadi penyebar hoaks kalau pers tidak teliti dalam verifikasi informasi dapat menimbulkan penyebaran berita palsu yang memicu konflik sosial.
Dia secara panjang lebar menyampaikan dampak media massa terhadap permasalahan global, misalnya konflik Israel dan Palestina. Adanya perbedaan pemberitaan mencerminkan bagaimana media dapat membentuk persepsi publik dan pentingnya menyajikan berita dengan pertimbangan etika dan kehatian-hatian.
Juli Sugiarto menyampaikan peran dan tugas Kesbangpol DIY dalam penguatan wawasan kebangsaan pada tahun 2025 melalui sosialisasi kegiatan pendidikan politik, sinau Pancasila dan wawasan kebangsaan, sinau Bhineka Tunggal Ika, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme yang mengarah pada terorisme, deklarasi pemilu damai, dan kemah kebangsaan. Selain itu, juga melaksanakan forum koordinasi dan binaan dengan FKDM, FPK, FKUB, FKPT dan organisasi kemasyarakatan.
Hudono berharap agar pertemuan kali ini merupakan langkah awal untuk ditindaklanjuti dengan pertemuan lebih lanjut dan langkah riil dalam memperkuat persatuan bangsa. (mar)
