bernasnews – Indonesia semakin memantapkan diri sebagai pusat halal dunia dengan mengembangkan kerja sama lintas lembaga.
Langkah strategis ini ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara IDSurvey dan PT Jaminan Produk Halal Indonesia (JPHI) pada 27 Mei 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Graha Sucofindo, Jakarta Selatan, dengan dihadiri para pimpinan dari masing-masing entitas.
IDSurvey merupakan kolaborasi dari tiga Badan Usaha Milik Negara, yakni PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia.
Sementara JPHI berada di bawah naungan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (EWI). Kolaborasi keduanya bertujuan memperkuat sistem jaminan halal nasional dan mempercepat langkah menuju Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
Dalam sambutannya, Budi Utomo selaku Direktur Layanan Industri PT Sucofindo, menegaskan pentingnya kerja sama tersebut sebagai momentum bersejarah.
“Kami optimis melalui PKS ini, kerja sama antara IDSurvey, dan JPHI akan menjadi center untuk mendukung Indonesia khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai pusat halal dunia,” ujarnya.
Budi menjelaskan bahwa Sucofindo dan Surveyor Indonesia telah memiliki fasilitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berskala nasional dan internasional, termasuk laboratorium yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan ISO 17025. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga kredibilitas layanan halal.
Ia pun menambahkan, “Tanpa kepercayaan, kredibilitas tidak mungkin diterima oleh pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan adalah hal utama dalam setiap layanan kami. Semangat kami dalam mendukung ekosistem halal selaras dengan prinsip ‘wa ta’āwanū ‘alal birri wa at-taqwa—saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.”
Sementara itu, Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia, Saifuddin Wijaya, menyoroti potensi besar dari kolaborasi ini untuk mendukung program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program MBG memerlukan skema sertifikasi halal untuk dapur-dapur penyedia makanan. Jumlahnya luar biasa besar dan targetnya fantastis dengan waktu yang sangat singkat. Maka, kami memerlukan resource yang kuat—penyelia, auditor, dan SDM lain yang tersebar hingga luar Jawa,” ujarnya.
Ia menilai bahwa keberadaan JPHI sebagai mitra sangat tepat untuk memperkuat rantai SDM halal, sekaligus menjamin kualitas dan cakupan layanan yang luas. Komitmen bersama ini diharapkan mampu membangun ekosistem halal yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Direktur Pengembangan dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, Roy Renwarin, menyampaikan bahwa mereka telah bergerak aktif dalam mempersiapkan SDM halal yang mumpuni.
“Kami telah melatih sekitar 300 penyelia halal, dan saat ini sedang melakukan seleksi terhadap 700 peserta, di mana 80 di antaranya telah mengajukan lamaran sebagai auditor. Proses pelatihan untuk penyelia berlangsung selama satu bulan, sementara pelatihan auditor mencapai dua bulan,” paparnya.
Roy juga menjelaskan bagaimana sistem data dan pemetaan UMKM dilakukan dengan bantuan para Pendamping Proses Produk Halal (P3H).
“Kami format para P3H sebagai tenaga pemasar reguler yang fokus di sektor mikro. Jika hanya 5% dari mereka aktif mengumpulkan data UMKM setiap bulan, kita bisa memperoleh 1.000 data baru setiap bulan.
Semua data tersebut akan langsung masuk ke platform yang terintegrasi dengan dashboard LPH dan penyelia,” lanjutnya.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global.
“Langkah ini juga sejalan dengan misi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi syariah dan memperluas jangkauan produk halal nasional ke pasar global,” pungkas Roy.***
