bernasnews — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah DIY dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY sebagai kekuatan pendorong utama perekonomian daerah.
Dalam Upacara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY yang digelar Jumat, 16 Mei 2025, Sri Sultan menyebut bahwa kolaborasi yang selama ini terjalin telah menghasilkan berbagai inisiatif strategis yang mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berdaya saing.
“Bank Indonesia bukan hanya berperan sebagai stabilisator, tetapi juga sebagai co-creator bagi masa depan ekonomi DIY yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” ujar Sri Sultan.
Ia mengungkapkan, perekonomian DIY pada 2025 diproyeksikan tumbuh stabil di kisaran 4,8 hingga 5,6 persen (year-on-year). Proyeksi ini ditopang oleh sejumlah faktor seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perbaikan kondisi iklim dan cuaca.
Meski demikian, tantangan eksternal serta kebijakan efisiensi fiskal nasional tetap harus diwaspadai karena dapat memengaruhi daya dorong belanja pemerintah dan kualitas pelayanan publik.
“Berbagai tantangan ini justru bisa menjadi modal sosial untuk memperkuat kerja sama antara BI dan Pemda DIY dalam mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis data,” imbuhnya.
Digitalisasi, Edukasi QRIS, dan Tantangan Global
Sri Sultan juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem transaksi non-tunai, khususnya melalui QRIS, yang dinilainya bukan hanya sebagai alat digitalisasi, tetapi juga instrumen keadilan ekonomi.
Ia menegaskan pentingnya edukasi menyeluruh kepada pelaku usaha agar tidak membebankan biaya tambahan kepada konsumen dalam penggunaan QRIS.
“Riset-riset ekonomi dari BI juga harus lebih tajam dan preskriptif, menjadi policy compass bagi pemerintah daerah,” tambahnya.
Senada dengan Sri Sultan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan bahwa pemimpin wilayah BI harus mampu mendorong kemajuan ekonomi daerah di tengah dinamika global.
Beberapa fokus utama yang perlu diperkuat antara lain pengendalian inflasi, penguatan ekonomi kerakyatan, digitalisasi, serta tata kelola kelembagaan.
“Untuk mendorong digitalisasi, kami telah menaikkan batas minimal transaksi QRIS tanpa biaya dari Rp100.000 menjadi Rp250.000. DIY menjadi salah satu daerah pelopor dalam implementasi digitalisasi ini,” tutur Perry.
Upacara pengukuhan tersebut menjadi penanda awal langkah baru dalam mempererat koordinasi dan sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah DIY, demi menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan tangguh ke depan. (el)
