Home Ekonomi Webinar Bidang Organisasi PP ISEI: Pandemi Covid-19 dan Perekonomian Daerah

Webinar Bidang Organisasi PP ISEI: Pandemi Covid-19 dan Perekonomian Daerah

87
0
Ketua Bidang Organisasi PP ISEI, Anggito Abimanyu. (Foto: Istimewa)

BERNASNEWS.COM — Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI) menyelenggarakan tiga sesi atau putaran Dialog Online ISEI Cabang (antar cabang, red) dengan topik  “Dampak Sosial Ekonomi dan Penanganan Kasus Covid-19 di Daerah”. Sesi atau putaran satu telah diselenggarakan hari Jumat (08/5/2020) untuk wilayah Indonesia Bagian Barat.

“Sementara sesi ke-2 dilaksanakan pada hari Rabu (13/5/2020) untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah. Putaran  terakhir dilaksanakan besok Rabu (20/5/2020) mendatang untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur,” papar Y. Sri Susilo, Anggota Bidang III Pengurus Pusat ISEI melalui rilis yang dikirim ke Bernasnews.com, Kamis (14/5/2020).

Ketua Bidang Organisasi PP ISEI Anggito Abimanyu menjelaskan, bahwa tujuan Diskusi Online ISEI Cabang untuk mencari masukan dampak sosial dan penanganan kasus Covid-19 di daerah. Menurut Anggito, pandemi Covid-19 dipastikan berdampak ekonomi bagi daerah di seluruh Indonesia.

“Di sisi lain, respon kebijakan pemerintah daerah dimungkinkan berbeda-beda. Sebagai contoh, kecepatan melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 berbeda-beda di setiap daerah, provinsi dan kabupaten/kota,” kata Anggito.

Sesi atau putaran dialog online ini menampilkan 4 narasumber yaitu, Aldryn Herwani (Ketua ISEI Cabang Bandung), Eko Suwardi (Ketua ISEI Cabang Yogyakarta), Wildan Safitri (Ketua ISEI cabang Malang), dan IB Raka Suardana (Sekretaris ISEI Cabang Bali). Bertindak selaku moderator Eko Purwanto selaku Koordinator Wilayah Indonesia Bagian Tengah PP ISEI.

“Salah satu dampak pandemi Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Kota Bandung adalah, menurunnya omset UMKM bidang kerajinan sebesar 84 persen,”ungkap Aldryn Herwani, Ketua ISEI Cabang Bandung. Aldryn menambahkan, untuk UMKM bidang kuliner saja mengalami penurunan omset sebesar 73 persen. Dalam materi paparan Aldryn menyatakan  bahwa perekonomian Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat masih terkendali, sedangkan perekonomian Indonesia dapat dikatakan dalam status waspada.

Sementara, Eko Suwardi, Ketua ISEI Cabang Yogyakarta menyatakan, bahwa perekonomian DIY Triwulan I-2020 terhadap Triwulan I-2019 mengalami kontraksi atau menurun sebesar sebesar 0,17 persen. Salah satu penyebab kontraksi tersebut adalah menurunnya aktivitas sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran.

Sampai dengan akhir bulan April 2020, jumlah hotel yang tutup di DIY sebanyak 98 hotel. Hal tersebut terkait dengan ditutupnya sejumlah tempat pariwisata di DIY dan dibatalkannya sejumlah event MICE. Seperti diketahui, sektor pariwisata menjadi penyumbang sekitar 14,1 persen dari PDRB DIY pada tahun 2019.

“Sejumlah upaya mitigasi dan pemulihan ekonomi dilakukan oleh Pemda DIY agar kondisi sektor pariwisata tetap mampu bertahan dan nantinya mampu bergerak menuju pemulihan,” ungkap Eko Suwandi.

Hal serupa disampaikan Ketua ISEI Cabang Malang Wildan Safitri, pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya pendapatan pemerintah Kota Malang pada tahun 2020. Penurunan pendapatan yang dimaksud, adalah pendapatan daerah (31 persen), pendapatan asli daerah (46 persen), hasil pajak daerah (64 persen), hasil retribusi daerah (50 persen).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (50 persen), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (25 peren). Menurut Wildan, implementasi kebijakan ekonomi di daerah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 masih berjalan lamban dan kurang tepat.

“Untuk menangani dampak ekonomi pandemi Covid-19, Pemda Bali telah menerapkan skema kebijakan dengan anggaran sebesar Rp 220 milyar,” ujar IB Raka Suardana, Sekretaris ISEI Cabang Bali. Skema kebijakan ditujukan untuk kelompok usaha informal, kelompok koperasi, dan kelompok usaha media.

Di samping itu juga disiapkan anggaran sebesar Rp 256 milyar untuk skema kebijakan jaring pengaman sosial (JPS). “Khusus skema di bidang kesehatan keseluruhan, telah dianggarkan sebesar Rp 200 milyar dan khusus kesehatan di desa adat sebesar Rp 75 milyar,” pungkas IB Raka Suardana.

Anggito Abimanyu berharap pada putaran terakhir , partisipan dari pengurus daerah lebih banyak dibandingkan  sesi 1 dan sesi 2. Seperti telah disebutkan, sesi atau putaran terakhir akan diselenggarakan hari Rabu (20/5/2020) minggu depan. (ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here