Home News Walikota Diminta Segera Cairkan Aslum Lansia dan Disabilitas

Walikota Diminta Segera Cairkan Aslum Lansia dan Disabilitas

676
0
Pemantauan pembagian Kartu Keluarga Sejahtera Sembako (KKS) di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Rabu (22/4/2020). Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – DPRD Kota Yogyakarta sangat mendukung upaya Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti untuk melakukan rasionalisasi anggaran masing-masing SKPD, termasuk anggaran DPRD untuk penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta. Bahkan DPRD langsung melakukan penyisiran anggarannya sehingga diperoleh angka Rp 8,4 miliar disumbangkan ke Pemkot untuk penanganan Covid-19 dari angka awal Rp 5,4 miliar.

Namun, anggaran asistensi sosial lanjut usia miskin (Aslum) KMS sebesar Rp 2.160.000 juta/ orang/tahun dan asistensi sosial disabilitas KMS sebesar Rp 3.600.000/orang/ tahun harus segera dicairkan.

Sebab, anggaran asistensi sosial lanjut usia miskin (Aslum) KMS dan asistensi sosial disabilitas KMS sudah dianggarkan dalam APBD sebelum Covid-19. Dan berdasarkan data jumlah Aslum Lansia ber KMS sebanyak 5.913 orang dan yang disabilitas 225 orang.

Hal itu disampaikan Antonius Fokki Ardiyanto S.IP selaku Ketua DPN Repdem Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang juga Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta ketika dihubungi Bernasnews.com di tengah-tengah pemantauan pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Kemensos melalui Dinas Sosial Kota Yogyakarta di Kecamatan Gondokusuman, Rabu (22/4/2020).

Antonius Fokki Ardiyanto S.IP (kiri) yang mewakili Komisi B DPRD Kota Yogyakarta memberikan sembako dari CSR BUMD PDAM Kota Yogyakarta. Foto : Istimewa

Menurut Fokki, anggaran asistensi sosial lanjut usia miskin (Aslum) KMS sebesar Rp 2.160.000 juta/ orang/tahun dan asistensi sosial disabilitas KMS sudah dianggarkan dalam APBD sebelum Covid-1. Artinya, untuk bansos yang terkait hal ini seharusnya tidak dirasionalisai tapi dicairkan karena ini sangat membantu bagi lansia dan disabilitas yang pasti terdampak Covid-19.

Di sisi lain, sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta, Fokki mengapresiasi kecepatan bertindak dari pemerintah pusat yang telah merealisasikan program PKH dan KKS sehingga sudah diakses oleh masyarakat dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam surat edaran nomor 903/2275/SE/2020, tertanggal 16 April 2020, tentang penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti meminta masing-masing SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemkot Yogyakarta untuk melakukan beberapa hal, antara lain melakukan penyesuaian belanja hibah dan bantuan sosial dengan menyertekan telaah usulan penyesuaian belanaj hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun anggaran 2020.

“Hasil penyesuaian pendapatan dan belanja tersebut disampaikan kepada BPKAD Kota Yogyakarta paling ambat 21 April 2020,” tulis walikota di bagian akhir surat edaran tersebut.

Menanggapi surat edaran tersebut, sejumlah RT/ RW menjadi galau terkait honor dan ATK, apalagi mereka menjadi ujung tombak dalam gerakan Covid-19. “Kegiatan PKK di tingkat RT/RW Kota Yogyakarta juga bisa terganggu,” kata seorang pengurus RT yang tak mau disebutkan jati dirinya. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here