Home Ekonomi Walikota Didesak Surati BKPM Terkait Penanaman Modal

Walikota Didesak Surati BKPM Terkait Penanaman Modal

506
0
Rombongan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta saat kunjunggan kerja ke BKPM Pusat di Jakarta, Senin (20/1/2020). Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Walikota Yogyakarta didesak untuk segera membuat surat kepada Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) untuk penyelarasan program Kota Yogyakarta dengan BKPM terkait bidang penanaman modal.

Hal ini penting agar jika sampai tahun 2024 semua program bisa diuraikan maka diharapkan ada keterkaitan dengan seluruh program pengembangan investasi di Kota Yogyakarta dapat diselaraskan dengan indikator BKPM 2020-2024 yang meliputi perbaikan peringkat kemudahan berusaha (doing business), eksekusi realisasi investasi besar, mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM, penyebaran investasi berkualitas, promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara serta mendorong peningkatan investasi PMDN, khususnya UMKM.

Hal itu disampaikan Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, setelah Komisi B DPRD Kota Yogyakarta melakukan kunjungan kerja untuk konsultasi ke BKPM RI di Jakarta pada 20-21 Januari 2020.

Anggota Pansus Retribusi IMB Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto S.IP. Foto : Dok Pribadi

Dalam kunjungan kerja itu, rombongan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta diterima oleh Gatot Subagyo Wijayadi, perwakilan Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM Pusat. Pada kesempatan itu, Subagyo Wijayadi menyampaikan bahwa RPJMN 2020-2024 yang merupakan terjemahan dari program Presiden Ir H Joko Widodo dan berbentuk peraturan presiden (perpres) akan segera diterbitkan.

Menurut Fokki-sapaan Antonius Fokku Ardiyanto-dengan adanya surat tersebut yang ditindaklanjuti dengan pertemuan antara walikota dengan BKPM diharapkan program yang akan diselaraskan dapat diuraikan lebih detail sehingga dapat diterjemahkan lebih implementatif oleh pemerintah pusat.

Seperti diketahui bahwa salah satu konsentrasi pemerintah pusat adalah pengembangan kawasan pariwisata nasional yang terletak di destinasi Borobudur-Yogyakarta. Dalam konteks lokal pengembangan Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan dan pusat bisnis Lempuyangan yang akan terintegrasi dengan keberadaan Bandara NYIA di Kulonprogo, maka Fokki juga mengharapkan bisa dikoordinasikan dengan BKPM sehingga semua rangkaian proses pembangunan bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan sosial.

Dikatakan bahwa DPRD Kota Yogyakarta juga sedang membahas Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah sehingga semuanya harus terintegrasi dengan baik.

Dalam kunjungan konsultasi yang juga diikuti oleh Kepada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta itu, pohak Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta juga menanyakan tentang kewenangan daerah dalam proses perizinan One Single Service (OSS) dimana semua proses perizinan yang berkaitan dengan investasi apa pun melalui aplikasi dan diambil alih kewenangan oleh pemerintah pusat.

Dan menurut Fokki, perwakilan BKPM menjelaskan bahwa kewenangan daerah adalah mengklarifikasi kebenaran dokumen yang telah disampaikan oleh investor juga melalui aplikasi. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here