Home News Undang 9 Universitas, Mendagri Evaluasi Pilkada Langsung

Undang 9 Universitas, Mendagri Evaluasi Pilkada Langsung

374
0
Mendagri Tito Karnavian. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Kemendagri mengundang secara khusus perwakilan dari sembilan universitas di Indonesia untuk melakukan pertemuan membahas evaluasi efektivitas sistem Pilkada langsung di Indonesia di Kantor Kemendagri Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi bersifat akademis terhadap efektivitas dari sistem pilkada langsung mengingat banyaknya dampak negatif yang terjadi selama ini dengan pilkada langsung.

“Maka, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas,” kata Tito dalam pertemuan yang merupakan inisiatifnya ini.

Awalnya dalam pertemuan, Tito memaparkan bahwa dari aspek politik, Pilkada sangat esensial bagi demokrasi di Indonesia. Ia juga menjelaskan sekilas persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak terbesar karena meliputi 270 pemilihan Kepala Daerah.

“Sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, Pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses negatif, di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yang bertentangan yang memicu kerawanan sosial serta high cost atau berbiaya sangat tinggi,” papar Tito dalam diskusi yang berlangsung hangat ini.

“Biaya tinggi Pilkada secara langsung telah berpengaruh pada kualiitas buruk tata kelola kepemimpinan di daerah,” lanjut Tito.

Menurut Tito Karnavian, seperti dikutip Staf Khusus Mendagri Dr Kastorius Sinaga dalam rilis yang dikirim ke Redaksi Bernasnews.com, Jumat (7/2/2020), jika ekses negatif Pilkada ini dibiarkan terus-menerus, alam demokrasi di Indonesia akan rusak dan benih-benih konflik sosial di masyarakat akan muncul.

“Karena itu, apa pun hasil kajian akademis dari Universitas terhadap Pilkada langsung, kami terbuka menerimanya,” ujar Tito.

Menanggapi hal tersebut, para perwakilan universitas menyambut positif dan menghargai inisiatif pertemuan dari Mendagri ini. “Ini adalah kesempatan pertama kami bertemu dengan Mendagri setelah polemik ramai rencana Mendagri mengubah Pilkada langsung,” ujar Wawan Mas’udi dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM.

Menurut Wawan, saat ini pemahaman sempit merebak di masyarakat bahwa tujuan Kemendagri hanya dimaknai sebatas perubahan sistem Pilkada dari langsung ke tidak langsung.

“Ternyata tujuan Mendagri adalah evaluasi bersifat komprehensif tentang Pilkada langsung di Indonesia guna mereduksi ekses negatif Pilkada serta menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat,” ungkap Wawan.

Sementara itu, Ferry Liando, pengajar dari Universitas Sam Ratulangi, memaparkan bahwa universitasnya telah berpengalaman dalam melakukan riset Pilkada, khususnya dari aspek budaya lokal seperti yang diinginkan Mendagri Tito.

Ferry mengungkapkan bahwa bila Mendagri ingin menyesuaikan sistem Pilkada dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat daerah, itu adalah hal yang sangat patut didukung dan ide ini sangat relevan.

“Kami sangat senang dan bersedia membantu Mendagri untuk melakukan riset akademis untuk perbaikan Pilkada dari berbagai aspek termasuk aspek manajemen konflik sosial,” kata Ferry.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, pihak universitas akhirnya sepakat untuk mengusulkan riset desain evaluasi bersifat akademis tentang Pilkada langsung ke Kemendagri dalam rangka evaluasi komprehensif pilkada.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam bersama Mendagri ini, perwakilan 9 universitas tersebut meliputi UI, USU, UGM, Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here