Home News UII Tolak Rencana Pembentukan Tim Pemburu Koruptor

UII Tolak Rencana Pembentukan Tim Pemburu Koruptor

59
0
Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc PhD. Foto : Dok Bernasnews.com.

BERNASNEWS.COM – Sivitas akademika UII secara tegas menolak rencana pembentukan Tim Pemburu Koruptor karena akan mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum, pembengkakan anggaran dan meluasnya ketidakpercayaan publik (public distrust).

Karena itu, UII mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan profesionalitas penyelenggara negara dalam lingkaran sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

“Kami meminta pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menyatakan pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebelum perubahan kedua dalam rangka mengembalikan KPK sebagai lembaga negara yang independen,” kata Prof Fathul Wahid ST MSC Phd, Rektor UII, dalam Pandangan Akademik dan Pernyataan Sikapa Sivitas Akademika UII terhadap Rencana Pembentukan Tim Pemburu Koruptor, Kamis (30/7/2020).

Selanjutnya UII mendorong segera dibentuknya undang-undang yang mengatur mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dala rangk memunculkan efek jera.

Pada bagian lain, UII mengecam segala perilaku elit yang menumbuhsuburkan praktik politik oligarki dan dinasti politik dalam rangka terwujudnya Indonesia yang demokratis secara substansial, bukan sekadar prosedural. “Kami mengharapkan masyarakat sipil dan dunia kampus untuk terus melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” tulis Rektor UII dalam pernyataan sikap tersebut.

Pandangan akademik dan pernyetaan sikap itu dikeluarkan UII setelah beberapa waktu lalu publik digegerkan dengan kemunculan Djoko Tjandra, buron terpidana korupsi, yang diduga “difasilitasi” oleh beberapa oknum penyelenggara negara.

Beragam “fasilitas” diterima oleh sosok buruan Interpol ini mulai dari pembuatan e-KTP secara kilat, pembuatan paspor tanpa kehadiran langsung hingga surat jalan khusus berkop lembaga Kepolisian. Atas kejadian ini, pemerintah meresponsnya dengan mewacanakan untuk menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor sebagaimana disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, 15 Juli 2020.

Wacana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor ini menimbulkan polemik. Sebab,Tim Pemburu Koruptor yang dahulu pernah dibentuk pada era Presiden SBY tahun 2004 dibubarkan atas desakan DPR dan masyarakat sipil pada 2009 karena kinerjanya yang tidak sesuai harapan.

Dana tanpa Tim Pemburu Koruptor itu, Djoko S Tjandra pun bisa tertangkap di Malaysi, Kamis (30/7/2020). Seperti diberitakan ccn.indonessia, buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko S Tjandra ditangkap kepolisian Indonesia yang didukung kepolisian Malaysia. Dia kemudian dibawa dari Malaysia ke Indonesia dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Kamis (30/7/2020) malam. “Ya benar saya sedang menuju Bandara untuk menjemput,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan kabar penangkapan tersebut. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here