Home News UII akan Melakukan Eksaminasi Putusan MK atas Permohonan Judicial Review UU 19/2019

UII akan Melakukan Eksaminasi Putusan MK atas Permohonan Judicial Review UU 19/2019

52
0
Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc PhD (tengah) bersama Dekan Fakultas Hukum UII Dr Abdul Jamil SH MH selaku Pemohon Judicial Review (paling kiri) dan Eko Riyadi SH MH, Dosen Fakultas Hukum UII (kiri) yang juga juru bicara Pemohon Judicial Review serta Dosen Fakultas Hukum UII Anang Zubaidy SH MH selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam jumpa pers di Kampus UII Jalan CIk Di Tiro Yogyakarta, Rabu (5/5/2021). Foto : Philipus Jehamun

BERNASNEWS.COM – UII akan melakukan eksaminasi atau menguji secara akademik atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI terhadap gugatan uji materi atau judicial review UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab meski secara kuantitatif 90 persen materi gugatan dikabulkan oleh MK, namun secara kualitatif banyak pertimbangan yang tidak memenuhi kuaifikasi akademik.

Hal itu disampaikan Eko Riyadi SH MH, Dosen Fakultas Hukum (FH) UII yang juga juru bicara Pemohon Judicial Review kepada wartaan di Kampus UII Jalan CIk Di Tiro Yogyakarta. Hadir dalam konferensi pers tersebut Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc PhD dan Dekan Fakultas Hukum UII Dr Abdul Jamil SH MH selaku Pemohon dan Dosen Fakultas Hukum UII Anang Zubaidy SH MH selaku Kuasa Hukum Pemohon.

“Banyak pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut tidak sesuai dengan teori ilmu hukum yang kami pelajari dan dapatkan di fakultas hukum selama ini,” kata Eko Riyadi yang juga sebagai Pemohon JudicialReview atas UU KPK hasil revisi tersebut.

Ia memberi contoh, putusan MK dalam pengujian formil sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan para Pemohon sivitas akademka UII. MK menilai bahwa penolakan atas pengujian formil oleh Pemohon lain (Perkara Nomor 79-Pemohon mantan Pimpinan KPK) dapatditerapkan untuk permohonan Perkara Nomor 70 yang diajukan UII.

Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc PhD (kedua dari kiri) bersama Dekan Fakultas Hukum UII Dr Abdul Jamil SH MH selaku Pemohon Judicial Review dan Eko Riyadi SH MH, Dosen Fakultas Hukum UII (kiri) yang juga juru bicara Pemohon Judicial Review serta Dosen Fakultas Hukum UII Anang Zubaidy SH MH selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam jumpa pers di Kampus UII Jalan CIk Di Tiro Yogyakarta, Rabu (5/5/2021). Foto : Philipus Jehamun

“Bagi UII, sikap MK yang mengabaikan alasan permohonan UII berkaitan dengan pengujian formil tidak tepat, tidak fair dan cenderung menggeneralisir persoalan. Padahal beberapa alasan yang disampaikan UII berbeda dengan yang disampaikan oleh oleh Pemohon lain (Perkara Nomor 79),” kata Eko Riyadi.

Selain itu, penggunaan data pelaksanaan seminar untuk pengesahan tidak diberikan catatan mengenai materi pembahasan seminar dan suasananya. Hal ini dinilai civitas akademika UII tidak tepat untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi.

“Majelis Hakim MK seolah menjadikan kegiatan tersebut sebagai sandaran legitimasi ilmiah dalam konteks partisipasi publik. Argumen tersebut justru dapat menjatuhkan marwah lembaga pendidikan karena dijadikan justifikasi politis yang (dapat) menyesatkan,” kata Eko Riyadi.

Menurut Prof Fathul Wahid, Rektor UII, langkah UII mengajukan permohonan judicial review atas UU Nomor 19 tahun 2019 merupakan jihad konstitusi dn ikhtiar civitas akademika UII untuk memastikan hukum berjalan, bekerja dan diformulasikan sesuai dengan nalar hukum, bukan nalar kekuasaan. Langkah ini merupakan upaya untuk memastikan supremasi hukum.

“Bagi civitas akademika UII, hukum memiliki kaidah, asas dan nilai yang memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Sehingga hukum tidak boleh dikangkangi dan dipaksa menjadi alat kekuasaan dan kepentingan,” kata Prof Fathul Wahid.

Sementara Anang Zubaidy SH MH menilai UU Nomor 19 tahun 2019 bukan perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) UU Nomor 30 tahun 2002, tapi justru merupakan UU baru. Sebab, UU Nomor 19 tahun 2019 telah mengubah fungsi, postur dan arsitektur KPK secara fundamental.

Menurut Anang, perubahan ini tampak sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat, dimana pembentukan UU baru tersebut memanfaatkan momentum yang singkat dan spesifik yaitu hasil Pilihan Presiden (Pilpres) dan Pilihan Legislatif (Pileg).

Mahkamah Konstitusi, menurut Anang, sebagai the guardian of constitution seharusnya mengambil peran strategis untuk menjaga spirit reformasi dengan menjaga independensi KPK. Kemudian pertimbangan MK yang telah mereduksi makna demonstrasi hanya sebatas pada kebebasan menyatakan pendapat jelas bertentangan dengan fungsi MK.

Fungsi MK, menuut Anang, meliputi pengawal konstitusi (the guardian of constitution), penafsir final konstitusi (the final intepreter of the constitution), pelindung hak azasi manusia (the protector of the human rights), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional right), dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).

Sepertidiketahui, sebelumnya akademika UII (Rektor UII, Dekan FH UII, Kepala PUSHAM UII, Kepala PSKE FH UII) dan perorangan Dr Mahrus Ali SH MH mengajukan pengujian (judicial review) terhadap UU Nomor 19 tahun 2019 ke MK. Permohonan didaftarkan pada 7 November 2019 dan tercatat dalam register perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Civitas akademika UII menilai pembentukan UU Nomor 19 tahun 2019 cacat formil. Karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 jo UU Nomor 15 Tahun 2019. Selain itu, melanggar asas partisipasi, melanggar asas keterbukaan, melanggar ases kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Selain itu, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 antara lain berkaitan dengan independensi KPK sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019. Kemudian kewenangan Dewan Pengawas, khususnya dalam pemberian izin atas penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan sebagaimana tersurat dalam Pasal 37B ayat (1) Huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2019.

Kemudian terkait status kepegawaian KPK yang harus Aparat Sipil Negara (ASN) sebagaimana tersurat dalam Pasal 24 dan Pasal 45a Ayat (3) Huruf a UU Nomor 19 tahun 2019.Dn menyangkut pemberian kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan kepada KPK sebagaimana tersurat dalam Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2019. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here