Home News Tunggakan Honor Penyuluh Agama Katolik Non PNS Tahun 2020 Rp 14 Miliar...

Tunggakan Honor Penyuluh Agama Katolik Non PNS Tahun 2020 Rp 14 Miliar Siap Dicairkan

110
0
Dirjen Bimas Katolik Bayu Samodro. Foto: kemenag.go.id

BERNASNEWS.COM – Tunggakan honor selama 5 bulan tahun 2020 milik penyuluh Agama Katolik non PNS total sebesar 14 miliar siap dicairkan. Sebab setelah dilakukn review oleh BPKP, anggaran untuk membayar tunggakan honor penyuluh Agama Katolik non PNS tersebut sudah disediakan dan segera dicairkan.

“Tahun 2020, honor penyuluh agama katolik Non PNS masih kurang lima bulan. Review BPKP sudah dilakukan dan anggaran juga sudah tersedia. Honor Penyuluh Agama Katolik Non PNS tahun 2020 siap dicairkan,” cuit Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dikutip Bernasnews.com di akun Twitternya, @YawutCQoumas yang diunggah pada Selasa, 7 September 2021.

Sehari sebelumnya, Senin (6/9/2021), Dirjen Bimas Katolik Bayu Samodro di laman kemenag.go.id juga emastikan bahwa tunggakan honor Penyuluh Agama Katolik Non PNS tahun 2020 siap dicairkan. Anggaran tersebut sudah ada dan segera dibayarkan.

“Tahun 2020, honor penyuluh agama katolik Non PNS masih kurang 5 bulan. Revieu BPKP sudah dilakukan dan anggaran juga sudah tersedia. Total anggaran sebesar Rp 14.618.000.000 sudah siap dicairkan,” kata Bayo Samodro di Jakarta, Senin (6/9/2021).

Menurut Bayu Samodro, Ditjen Bimas Katolik membina 4.042 Penyuluh Agama Non PNS yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Tahun 2020, anggaran honor penyuluh hanya cukup dibayarkan selama tujuh bulan. Sehingga masih ada tunggakan selama 5 bulan yang belum terbayarkan.Tahun ini, menurut Bayu Samodro, anggaran tersebut sudah disiapkan Ditjen Bimas Katolik.

“Penyuluh Agama Katolik Non PNS telah bekerja penuh selama 12 bulan maka hak-hak mereka harus tetap dipenuhi. Karena itu, melalui berbagai proses dan tahapan pengelolaan anggaran negara, akhirnya pada Agustus 2021 ada kepastian bahwa honor penyuluh Non PNS yang belum terbayarkan selama 5 bulan pada Tahun Anggaran 2020 tersebut siap dibayarkan. Pastinya melalui proses dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dirjen Bimas Katolik. 

Menurut Bayu Samodro, bersama Gereja Katolik pihaknya terus berupaya memperhatikan para penyuluh, pewarta, di lingkungan umat Katolik. Kepada penyuluh agama, dia berpesan agar senantiasa memberi perhatian terhadap upaya menguatkan moderasi hidup beragama dan kerukunan hidup beragama. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here