Home Opini Tuduhan Presiden Jokowi jadi Dalang Pergerakan Moeldoko Tak Berdasar

Tuduhan Presiden Jokowi jadi Dalang Pergerakan Moeldoko Tak Berdasar

189
0
Saiful Huda Ems, Lawyer dan Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Dr Moeldoko

BERNASNEWS.COM – Seorang aktivis Pro Demokrasi (ProDem) bau kencur bernama Nicho Silalahi secara sembarangan menuduh Presiden Jokowi menjadi dalang dari pergerakan politik Dr Moeldoko yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit.

Dari rekam jejak Nicho yang saya pelajari, ternyata aktivis bau kencur ini mengalami korsleting pemikiran. Betapa tidak karena baru kali ini saya dengar ada aktivis ProDem yang mau-maunya ingin menggantikan Habib Riziek di penjara, yang katanya itu merupakan wujud perjuangan wakil dari si kafir yang membela keadilan.

Kalau saja bapak-bapak ProDem seperti Gus Dur dan Bang Buyung Nasution masih hidup, mungkin anak ini akan diminta jadi office boy Kantor PBNU atau Kantor YLBHI, agar dia sedikit banyak bisa mendengar percakapan Gus Dur atau Bang Buyung soal riwayat perjuangan menegakkan demokrasi di Indonesia yang berpeluh keringat, darah dan air mata.

Perjuangan menegakkan demokrasi yang penuh hambatan, tidak hanya datang dari rezim Soeharto yang sentralistik, militeristik dan otoriterian, tapi juga dari para loyalisnya yang bermarkas di ormas keagamaan garis pentungan.

Nicho juga pernah mengeluarkan statemen politik yang mendukung Rizal Ramli untuk menjadi Presiden RI menggantikan Jokowi, padahal Rizal Ramli sendiri setelah melalui tes uji coba jadim menteri tidak lolos, hingga Rizal dipecat oleh Presiden Jokowi dari jabatan. Kemudian Rizal “frustasi” dan menjadi “kompor mleduk” di setiap kesempatan. Jadi tak ada satu rumus politik pun yang dapat dijadikan acuan untuk dapat membenarkan berbagai pernyataan dan tindakan Nicho ini, kecuali jika kita menggunakan Rumus Dunguisme ala Rocky Gerung, yang kini sedang dikejar-kejar oleh pemilik tanah yang diduga diserobot dan dijadikan rumahnya itu.

Tuduhan Nicho soal Presiden Jokowi menjadi dalang tindak tanduk KSP Moeldoko, khususnya yang berkaitan dengan penggulingan dinasti Cikeas di Partai Demokrat melalui KLB dan lain-lin tidak berdasar, salah kaprah dan bahkan bisa menjurus pada tindak pidana, yakni fitnah dan pencemaran nama baik, tidak hanya pada pribadi Presiden Jokowi tapi juga pada KSP Moeldoko.

Nicho bahkan memprovokasi loyalis SBY untuk melawan langsung pada Presiden Jokowi dan mengatakan Moeldoko jadi Ketum Partai Demokrat hanya didukung oleh satu orang, yakni Presiden Jokowi. “Tak ada visi misi menteri apalagi visi misi KSP, yang ada adalah visi misi Presiden. 10 juta pemilih Partai Demokrat harus berani melawan langsung Presiden Jokowi, karena logikanya apa yang dilakukan oleh Moeldoko itu tidak dapat dipisahkan sebagai urusan pribadi saja. Semakin jelas segala tindakan yag dilakukan oleh Moeldoko, patut diduga merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi !” Kata Nicho sebagaimana diberitakan media online Seputartangsel.com.

Masalah dualisme Partai Demokrat bukanlah masalah pribadi Bapak Pergerakan Kontemporer Dr Moeldoko, apalagi masalah pribadi Bapak Abad Kejayaan Presiden Jokowi yang berhasil membalik Indonesia dari wajahnya yang suram, penuh proyek mangkrak berhantu menjadi Indonesia yang berjaya dan bersinar terang hingga sampai ke pelosok-pelosok Papua, sampai-sampai Putra Cendana sempat gusar dan nyaleg namun kalah di Dapil sana.

Yang benar adalah masalah dualisme Partai Demokrat merupakan masalah pribadi Raja Dinasti Cikeas yang mau berkuasa tanpa batas, dengan melanggar konstitusi dan UU Partai Politik, hingga para pendiri partai “gerah” lalu bersama ribuan kader Partai Demokrat lainnya melakukan aksi penggulingan kepemimpinan Putra Mahkota Dinasti Cikeas melalui KLB Partai Demokrat di Sibolangit Deli Serdang 5 Maret 2021. Mereka kemudian mendemisionerkan kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan AHY dan mengembalikan status keanggotaan para pendiri dan kader Partai Demokrat, seperti H Marzuki Ali, Johni Allen Marbun, HM Darmizal, Max Sopacua dan lain-lain.

Kepala KSP Dr Moeldoko sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang persoalan internal Partai Demokrat. Saat itu ia hanya diajak kumpul ngopi-ngopi oleh para pendiri Partai Demokrat yang datang padanya. Namun setelah ia disebut-sebut oleh SBY dan AHY mau mengkudeta (persis bahasanya Vicky Prasetyo Kudeta Hati kan?, red) kepemimpinan AHY, naluri pertahanan dan perlawanan mantan Panglima TNI yang gagah, tegas dan pemberani itu muncul.

“Jangan desak saya terus menerus untuk masuk di persoalan ini, saya sudah cukup sibuk dengan kegiatan saya di KSP dan sebagai Kepala Keluarga, karena kalau saya terus didesak, saya akan benar-benar melakukannya !”. Begitulah kira-kira jawaban Bapak Pergerakan Kontemporer Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko atas berbagai tuduhan dan provokasi dinasti Cikeas.

Namun rupanya Trio Wek-Wek ini tidak juga mengakhiri tuduhan dan provokasinya, hingga pada akhirnya Pak Jenderal Bintang Empat itu bersedia menerima tawaran para pendiri dan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat untuk memilihnya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sekaligus membekuk kesombongan dan keangkuhan pemimpin Partai Demokrat yang diremote oleh bapaknya. (Saiful Huda Ems, Lawyer dan mantan Pemimpin Redaksi Majalah Pergerakan Mahasiswa Indonesia di PPI Berlin Jerman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here