Thursday, August 18, 2022
spot_img
spot_img
HomeNewsTingkatkan Layanan Hukum, Pemkot Kerjasama dengan 22 LBH di Kota Yogyakarta

Tingkatkan Layanan Hukum, Pemkot Kerjasama dengan 22 LBH di Kota Yogyakarta

BERNASNEWS.COM — Terkait layananan konsultasi hukum, Pemerintah Kota Yogyakarta juga memiliki inovasi yang dinamakan ‘Mbak Ratu’ atau Masyarakat Terbuka Akses Prosedur dan Aturan Hukum. Mbak Ratu ini dapat diakses secara daring oleh masyarakat, melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) maupun situs jdih.jogjakota.go.id.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat menerima 22 pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Kota Yogyakarta, Jumat (25/2/2022), di ruang Yudistira, Balaikota Timoho, Yogyakarta.

“Layanan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Kota Yogyakarta saja namun juga bagi masyarakat daerah lainnya yang memiliki urusan hukum di Kota Yogyakarta, untuk berkonsultasi seputar prosedur dan aturan hukum yang sesuai undang-undang,” kata Heroe Poerwadi.

Pertemuan dengan perwakilan 22 LBH tersebut merupakan salah bentuk komitmen dalam melindungi hak-hak warganya, dengan dijalinnya kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Kota Yogyakarta.

Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat membawa banyak manfaat dalam peningkatan layanan bantuan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. 

Perwakilan LBH Kota Yogya Mochamad Iqbal mengatakan, bahwa dalam perjanjian tersebut pihaknya mengajak 22 LBH yang ada di Kota Yogyakarta. “Ke 22 LBH ini sudah terakreditasi dari Kementrian Hukum dan HAM sejak tahun 2014. Jadi secara badan hukum kami sudah berpengalaman,” ungkapnya, seperti dikutip dari Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Wawali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, bahwa peran serta LBH tersebut tentunya sangat signifikan dalam menyukseskan program pemerintah untuk memberikan keadilan bagi setiap individu, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

“Pembiayaan kerjasama ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga kami mengajak seluruh pihak yang bergabung dalam perjanjian ini agar melaksanakan tugasnya dengan profesional sesuai dengan butir-butir perjanjian yang telah disepakati dan standar hukum yang diterapkan,” tegas Wawali. (ted)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments