Home News Terkait SKB 3 Menteri, Ini Sikap Anggota DPR RI Dapil DIY MY...

Terkait SKB 3 Menteri, Ini Sikap Anggota DPR RI Dapil DIY MY Esti Wijayati

657
0
MY Esti Wijayati, Pendiri & Pembina GEMAYOMI dan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Foto : Dok Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM -Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan MY Esti Wijayati menyatakan sikap terkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur tentang seragam sekolah.

Pernyataan sikap Anggota DPR RI dari Dapil DIY yang diterima Bernasnews.com pada hari Rabu 17 Februari 2021 tersebu terdiri dari 5 poin, yakni :

Pertama, pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah semestinya sejalan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Oleh karena itu saya mengapresiasi tinggi atas keberadaan SKB 3 Menteri tersebut, karena telah memenuhi kriteria di atas, dan sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” kata MY Esti Wijayati.

Kedua, pernyataan SKB 3 Menteri pada diktum pertama sudah sangat jelas, yakni Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah negeri yang bukan berbasis kekhususan agama berhak memilih antara seragam dan atribut: a) tanpa kekhususan agama tertentu, atau b) dengan kekhususan agama tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan diberi keleluasaan dalam hal penggunaan seragam dan atribut sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya pemaksaan dari pihak sekolah. Seyogyanya SKB 3 menteri ini dilaksanakan oleh seluruh sekolah negeri yang bukan berbasis kekhususan agama di Indonesia dari tingkat dasar hingga menengah.

Ketiga, agar para kepala daerah (bupati/walikota) dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan dari pusat hingga daerah segera menindaklanjuti SKB 3 menteri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga penyelenggaraan pendidikan kita berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya tindakan diskriminatif berbasis agama dan kepercayaan terhadap peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan.

“Terlebih dalam tata kelola pemerintahan kita, kedudukan para kepala daerah (bupati/walikota) merupakan pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga tidak seyogyanya membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat,” kata MY Esti Wijayati yang juga Pendiri & Pembina GEMAYOMI .

Keempat, saya menghimbau kepada ormas-ormas keagamaan agar lebih teliti dan cermat dalam mengambil kesimpulan terhadap SKB 3 Menteri ini agar tidak keliru memahami setiap diktum yang termaktub di dalamnya. Ormas-ormas keagamaan sebagai pihak yang memiliki umat maupun jemaat yang jumlahnya besar, tentu mengedepankan sikap berdasarkan pada tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sehingga proses berbangsa dan bernegara semakin menyejukkan bagi kita bersama.

Kelima, adapun bagi pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap SKB 3 Menteri ini agar melakukan pembacaan ulang terhadap seluruh isi di dalamnya.

Menurut MY Esti Wijayati, pendidikan di Tanah Air tidak akan maju apabila masih ada tindakan-tindakan diskriminatif, intoleran berbasis agama/kepercayaan di sekolah-sekolah. Terlebih riset dari PPIM UIN Jakarta 2018 lalu dinyatakan bahwa 21 persen dari 2.237 guru di madrasah/sekolah di tingkat TK/RA hingga SMA/MA menyatakan “tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan di kediaman mereka”.

Selain itu, para-guru tersebut secara eksplisit memiliki opini intoleransi 6,03 persen sangat intoleran, 50,87 persen intoleran, dan hanya 40,59 persen toleran dan 2,50 persen yang sangat toleran. “Artinya hanya 43,09 persen dari 2.237 guru yang memiliki sikap toleran di negeri ini,” kata MY Esti Wijayati. (*/lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here