Home News Terkait Rencana Polri Merekrut Mantan Pegawai KPK, LSAK: Jangan Melanggar Hukum

Terkait Rencana Polri Merekrut Mantan Pegawai KPK, LSAK: Jangan Melanggar Hukum

50
0
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah). Foto: Istimewa

BERNASNEWS.COM – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mengingatkan Polri agar dalam merekrut mantan pegawai KPK yang tak lulus TWK (tes wawasan kebangsaan) tidak melanggar hukum.

“Di balik proses rekrutmen eks pegawai KPK oleh Polri yang selalu tertutup dengan kalimat “dalam proses dan tidak ada hambatan” mengungkap keluhan adanya pemaksaan terhadap BKN agar rencana ini bisa diwujudkan. Info ini harus diungkap dan dipertanyakan serta siapa yang melakukan intimidasi tersebut agar tidak ada pemaksaan kehendak bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ahmad A Hariri, Peneliti LSAK, dlam rilis yang dikirim kepada Bernasnews.com, Rabu 17 November 2021.

Menurut Ahmad A Hariri, regulasi terkait rekrutmen bekas pegawai KPK yang dibuat oleh Polri seharusnya lebih terbuka. Namun sekarang kita hanya tahu regulasi telah selesai dibuat sehingga patut muncul kecurigaan publik tentang pengistimewaan dan utak-atik aturan yang berpotensi melanggar undang-undang.

Sebab bila terjadi pengistimewaan tentu tidak adil bagi pegawai lepas harian di Polri. Bahkan bagaimana dengan tenaga guru honorer, bidan, perangkat desa yang sampai sekarang tidak bisa jadi ASN? Apalagi kalau hal itu dipaksakan dengan melanggar undang-undang.

Sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN RI, rekrutmen ASN harus dilakukan dengan mekanisme dan syarat-syarat menjadi ASN. Karenanya rekrutmen bekas pegawai KPK menjadi ASN juga wajib mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2017.

Sejumlah persyaratan itu, mulai dari faktor usia, kesetiaan pada PUNP (Pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintahan yang sah), dan tiga tes kompetensi, hingga tidak pernah diberhentikan dari TNI-Polri dan PNS dengan atau tidak dengan hormat, tidak boleh diabaikan.

“Pertanyaannya apakah orang tanpa tes bisa diangkat langsung jadi ASN? Apakah orang yang sudah diberhentikan dari anggota Polri bisa diangkat jadi ASN Polri? Karena ini bertentangan dengan syarat menjadi ASN sebagaimana UU Nomor 5 tahun 2014,” kata Ahmad Hariri. (lip)

Polri tidak boleh bertindak abuse of power, inkonstitusional atas hak-hak warga negara lainnya. Sebab, Polri bukan perusahaan swasta yang memiliki sistem diluar sistem administrasi negara dan diluar sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Negara indonesia adalah negara hukum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here