Home Opini Tantangan Komunikasi Publik dalam Implementasi Kebijakan PPKM

Tantangan Komunikasi Publik dalam Implementasi Kebijakan PPKM

277
0
Dyaloka Puspita Ningrum,SIKom, MIKom, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mataram Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

BERNASNEWS.COM — Suka cita menyambut awal tahun 2021 ternyata terus berlanjut salah satunya dengan diumumkan kebijakan baru pemerintah mengenai berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai pengganti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terutama di Pulau Jawa dan Bali secara mikro yang dilaksanakan pada tanggal 11-25 Januari 2021.

Aktivitas publik yang kembali ramai di beberapa kabupaten kota menimbulkan berbagai perspektif bahwa alternatif new normal itu sendiri masih belum efektif dicapai dengan semestinya dalam mengendalikan angka penyebaran wabah virus Covid-19 yang sangat membahayakan tersebut.

Orientasi keselamatan publik terus menjadi urgensi bersama, dalam konteks ini sejatinya mitigasi darurat penanganan pandemi telah banyak diedukasikan sebagai bagian dari komunikasi publik yang memiliki peranan penting atas fenomena yang sedang terjadi. Sehingga menyoal tentang fokus PPKM itupun tentu bersinggungan juga dengan efektifitas komunikasi publik yang sudah dilakukan sebelumnya “apakah kebijakan baru ini memang menjadi langkah yang tepat untuk kondisi sekarang dan ke depan atau bahkan kebijakan baru itu justru muncul karena memang lemahnya kesadaran masyarakat di tanah air ?”.

Media massa hampir tidak pernah luput menginformasikan data perkembangan kasus demi kasus yang terus meningkat setiap harinya di Indonesia. Indikator PPKM tersebut pada prinsipnya harus beriringan juga dengan pemahaman individu pada budaya 4M (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kesehatan fisik, dan menghindari kerumunan).

Untuk tetap mendukung perekonomian masyarakat, yang ditekankan dari aturan kali ini adalah sebuah pembatasan kegiatan bukan pelarangan operasional di beberapat tempat seperti : tempat makan, tempat ibadah, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya, kegiatan belajar mengajar, pusat perbelanjaan, moda transportasi, dan beberapa sektor lainnya meskipun hal tersebut kapan saja dapat berubah sesuai dengan Keputusan Kepala Daerahnya.

Efektifitas Informasi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dalam kurun waktu yang terbatas, masyarakat kembali dirisaukan dengan kebijakan PPKM sebagai isu ter-update yang terus dikomunikasikan pemerintah di sela-sela masa adaptasi kebiasaan baru terutama di sejumlah wilayah prioritas untuk meminimalisir interaksi sosial di luar rumah meskipun sudah ditemukan juga vaksin penyembuhannya, bahkan pada tanggal 13 Januari 2021 lalu telah diuji coba secara langsung oleh Presiden Joko Widodo beserta beberapa figure lainnya.

Mengidentifikasi komunikasi publik pada saat pandemi, bukan hanya sebatas publikasi terkait perkembangan informasi, kebutuhan, ataupun kebijakan yang akan dijalankan kedepannya. Melainkan juga bagaimana strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam membangun partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memaknai dan menangani dinamika bencana global ini. Sesungguhnya banyak pihak mempertanyakan himbauan tersebut, mengingat hal lain seperti : lockdown yang beberapa bulan silam juga sudah pernah dijalankan secara serentak di tanah air.

Selain itu dikeluarkannya aturan Rapid Antigen ataupun SWAB PCR dengan masa berlaku dan kisaran tarif yang cukup tinggi berdasarkan ketetapan Pemerintah Pusat dalam Surat Edaran No HK.02/02/I/4611/20020 dianggap turut membebani masyarakat di tengah himpitan krisis yang sedang menerpa. Sehingga dalam praktik ini pun muncul banyak opini publik terkait dasar kepentingan apakah yang menjadi prioritas utama dalam perkembangan kebijakan tersebut.

Tindakan tegas PPKM akan jauh lebih optimal dilaksanakan dengan sebuah perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi yang harus berpedoman dari beberapa aturan sebelumnya agar  potensi komunikasi publik yang berkualitas dan efektif dapat dicapai dengan basis keakuratan informasi yang memadai.

Peralihan era disrupsi mampu menciptakan identitas “warga digital” dengan keaktifan serta kekonsumtifan publik terhadap pesan-pesan komunikasi massa yang pada akhirnya menjadikan konten film sekarang ini sebagai media paling variatif. Secara sederhana tidak dapat dipungkiri bahwa produksi film pendek khususnya menjadi produk kerja pemerintah yang paling mudah untuk dipahami dan membuat banyak lembaga negara melakukan kerja sama dengan industri kreatif dalam menyuarakan upaya penertiban protokol kesehatan yang baik di kehidupan masyarakat.

Dari hal tersebut digambarkan bahwa kehidupan masyarakat memang sudah terpusat pada media sebagai salah satu arena komunikasi publik. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat pun dapat diukur melalui kebiasaannya bermedia. Dengan demikian pula penyelenggaranya harus sebisa mungkin menyusun pesan/ informasi yang mudah dicerna dengan baik dalam mengeksplorasi bagaimana implementasi kebijakan dan juga dapat melakukan upaya pelaporan capaian sebagai penguatan komunikasi publik yang jelas dari satu pintu yang sama.

Besar harapan kebijakan PPKM  tidak hanya menjadi alarm untuk Pulau Jawa dan Bali saja, namun dapat ditinjau juga secara cermat bagi daerah-daerah lainnya untuk bersama-sama menuju kondisi normal seperti semula. (Dyaloka Puspita Ningrum,SIKom, MIKom, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mataram Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here