Home News Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Rp 405,1 Trilun

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Rp 405,1 Trilun

341
0
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto : Independensi

BERNASNEWS.COM – Presiden Joko Widodo menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference pada Rabu (1/4/2020) menyatakan tambahan belanja tersebut masing-masing digunakan untuk belanja bidang kesehatan, pembelian APD (alat pelindung diri), test kit, reagen, ventilator, upgrade 132 rumah sakit termasuk Wisma Atlet serta insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan di pusat dan daerah dengan total Rp 75 triliun.

Kemudian, sebesar Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial yaitu cash transfer untuk 10 juta PKH, 20 juta Penerima Kartu Sembako, Kartu Prakerja untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK dan pekerja informal. Pembebasan tagihan listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan 450 VA, diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi. Dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun.

Selain itu, Rp 70,1 triliun untuk insentif dan relaksasi perpajakan bagi sektor ekonomi terdampak dan penundaan pembayaran cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro. Dan sebesat Rp 150 triliun pembiayaan dan jaminan untuk pemulihan dan restrukturisasi kredit terutama bagi UMKM. Kemudian, adanya perceptan pelayanan dan relaksasi Lartas bagi eskpor dan impor.

Menurut Sri Mulyani Indrawati, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas Triple Intervention. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan Rp 10 miliar termasuk untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun.

“Defisit APBN diperkirakan meningkat 5,07 persen GDP sehingga diperlukan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3 persen untuk 3 tahun (2020 sampai dengan 2022). Tahun 2023 kembali ke maksimum defisit 3 persen GDP,” kata Menkeu.

Dikatakan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

“Presiden Jokowi mengharapkan dukungan dari DPR RI untuk mendapat persetujuan Perppu dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan perekonomian Indonesia,” kata Menkeu seraya menambahkan bahwa langkah tersebut harus diambil untuk mengatasi dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan lain-lain dari penyebaran virus Corona.

“Sebanyak 202 negara di dunia ini menghadapi Pandemi Covid-19 yang mengancam keselamatan masyarakat, ekonomi dan keuangan,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here