Home News Tahun 2019, Pembangunan Bidang Hukum Tanpa Desain

Tahun 2019, Pembangunan Bidang Hukum Tanpa Desain

582
0
Kepala Pusat Studi Hukum UII Anang Zubaidy SH MH (kiri) bersama Bagya Agung Prabowo SH M.Hum PhD, Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum FH UII, saat memandu umpa pers Refleksi Akhir Tahun 2019 Bidang Hukum di Kampus FH UII Jalan Tamansiswa Yogyakarta, Sabtu (28/12/2019). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Pembangunan bidang hukum di Indonesia selama tahun 2019 tanpa desain atau setidaknya desainnya tidak matang. Hal ini bisa dilihat dari pembahasan beberapa RUU kontroversial, seperti RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KPP dan beberapa RUU lain pada masa-masa akhir jabatan DPR RI periode 2014-2019, yang menunjukkan pembangunan hukum tanpa desain.

Beberapa RUU bahkan mendapat penolakan yang sangat luas dari masyarakat, seperti RUU KPK. Namun, penolakan itu tidak membuat DPR dan pemerintah mengurunkan nat untuk untuk melanjutkan pembahasan. Bahkan proses pembahasannya dilakukan dengan cara kilat, minim transparansi dan partisipasi serta jauh dari prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

“Tahun 2019 juga menorehkan catatan upaya pelemahan sistematis agenda pemberantasan korupsi. Pasca pemilihan Pimpinan KPK yang penuh kontroversi, DPR dan pemerintah bersepakat untuk memperlemah KPK melalui revisi kedua UU KPK. Pada UU hasil revisi, KPK ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif, kewenangan pimpinan yang dibatasi oleh kehaditan lembaga pengawas hingga penempatan pegawai KPK sebagai bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Anang Zubaidy SH MH, Kepala Pusat Studi Hukum UII, dalam refleksi akhir tahun 2019 bidang hukum di Kampus FH UII Jalan Tamansiswa Yogyakarta, 28 Desember 2019.

Kepala Pusat Studi Hukum UII Anang Zubaidy SH MH (tengah) didampingi Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum FH UII Bagya Agung Prabowo SH M.Hum PhD (kanan) dan Kepala Divisi Riset PSH FH UII Dr Idul Rishan SH MH (kiri) saat jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2019 Bidang Hukum di Kampus FH UII Jalan Tamansiswa Yogyakarta, Sabtu (28/12/2019). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

Anang Zubaidy yang didampingi Bagya Agung Prabowo SH M.Hum PhD, Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum FH UII dan Dr Idul Rishan SH MH, Kepala Divisi Riset PSH FH UII, mengatakan, tahun 2019 memiliki rentetan peristiwa penting bidang hukum yang patut untuk direfleksi, direnungi dan dicarikan solusi dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum yang menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Beberapa catatan sejarah perjalanan hukum tahun 2019 antara lain kontestasi Pemilu 2019 yang penuh dinamika dan hilangnya 700-an nyawan petugas KPPS, pembahasan beberapa RUU kontroversi di masa-masa akhir masa jabatan DPR RI periode 2014-2019, potret suram agenda pemberantasan korupsi melalui pelemahan KPK secara sistematis sejak dari pemilihan sosok pimpinan KPK yang kontroversial dan pengesahan revisi UU KPK, konflik agraria yang tak kunjung selesai hingga berbagai pelanggaran HAM yang masih terjadi.

Menurut Anang Zubaidy, pada tahun 2019 konflik agraria masih marak terjadi yang berkaitan dengan status kepemilikan. Dengan alasan untuk meminimalisir konflik, pemerintah dan DPR justru menyusun RUU Pertanahan yang penuh kontroversi. Materia muatan dalam RUU Pertanahan diduga kuat bermuatan pragmatis dan hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok masyarakat. “Semangat RUU Pertanahan juga bertentangan dengan semangat di dalam UUPA tahun 1960,” tegas Anang Zubaidy.

Karena itu, menurut Anang Zubaidy, FH UU mendesak kehadiran negara dalam penanganan konflik agraria dengan tetap mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat. Selain itu, sivitas akademika FH UII juga menolak segala bentuk pengusaan lahan yang tidak mencerminkan keadilan, terlebih jika upaya penguasaan itu “difasilitasi” oleh negara melalui instrumen hukum.

“Kami juga meminta DPR RI periode 2019-2024 bersama pemerintah untuk secara serius melakukan pembangunan hukum dengan desain yang berorientasi bagi terwujudnya masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur. Penyusunan Prolegnas 2020-2024 harus dijadikan sebagai momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hukum ke depan memiliki desain yang matang, bukan sekadar karena kebutuhan pragmatisme sesaat kelompok elit,” kata Anang Zubaidy. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here