Thursday, August 18, 2022
spot_img
spot_img
HomeNewsSultan Nonaktifkan Kepsek dan Guru SMAN 1 Banguntapan, DPRD DIY: Semoga Jadi...

Sultan Nonaktifkan Kepsek dan Guru SMAN 1 Banguntapan, DPRD DIY: Semoga Jadi yang Terakhir

bernasnews.com – Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto berharap kasus dugaan pemaksaan jilbab pada siswi yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan ini menjadi yang terakhir. Apalagi kejadian ini berbuntut pada kepala sekolah serta 3 oknum guru dinonaktifkan.

Sebelumnya, Gubernur Sri Sultan HB X mengumumkan bahwa kepala sekolah dan 3 oknum guru SMAN 1 Banguntapan dinonaktifkan. Penonaktifan ini dikabarkan hanya untuk sementara waktu.

“Saya sudah putuskan Kepala Sekolah dan tiga guru dibebastugaskan. Harapan saya yang salah bukan anaknya, jangan malah yang di korbankan anaknya, yang salah sekolahnya, seharusnya jangan ada pemindahan. Ketentuan aturan kan ada. Kalau pakai jilbab boleh tapi jangan dipaksa,” kata Sultan, Kamis (4/8/2022).

Menanggapi keputusan Sultan HB X tersebut, Eko Suwanto mengaku pihaknya mendukung. Ia bahkan berharap penyelesaian masalah ini tetap dikawal hingga tuntas.

“Kita mendukung Sikap tegas Pak Gubernur DIY Sultan HB X menonaktifkan Kepala Sekolah dan Oknum Guru SMAN 1 Banguntapan. Kita berharap ke depan ASN termasuk guru memahami betul konstitusi NKRI, makna kebhinekaan dan keragaman di Indonesia,” tutur Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dalam keterangannya.

“Meskipun telah ada pembebastugasan sementara, kita ajak masyarakat mengawal penyelesaian masalah ini. Investigasi harus objektif dan sanksi tegas harus diberikan bagi siapapun yang melanggar disiplin pegawai dan konstitusi serta menentang nilai nilai keistimewaan DIY,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya mendukung apabila Dinas Pendidikan, Pemuda dan  Olahraga DIY berkolaborasi dengan Badiklat DIY bisa memberikan pelatihan Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapannya dengan adanya pembinaan secara berkelanjutan bagi seluruh guru di Yogyakarta, serta pihak sekolah, maka bisa menekan intoleransi di sekolah.

“Peristiwa ini semoga jadi yang terakhir di DIY. Momentum ini harus mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh sistem pendidikan DIY. Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan penting dilaksanakan ke depan secara serius termasuk di lingkungan sekolah,” pungkasnya.

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments