Home Opini Stimulus Fiskal & Non Fiskal

Stimulus Fiskal & Non Fiskal

3514
0
Dr. Y. Sri Susilo, SE, M Si, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY (Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta. (Foto:Istimewa)

BERNASNEWS.COM — World Health Organization (WHO) mengumumkan, bahwa Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi. Artinya, wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Jumlah kasus di seluruh dunia mencapai angka 120.000 dan kematian telah melebihi 4.300 jiwa (Jumat, 13/03/20). Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan terkontraksi semakin dalam.

Bahkan Bank Indonesia (BI), melalui Gubernur BI, memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia dapat di bawah 3 persen, yaitu sekitar 2,7 sampai 2,8 persen. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 3 persen pada 2020. Kondisi tersebut dapat terjadi karena terdapat gangguan global supply chain dan perlambatan pertumbuhan di negara-negara maju termasuk Amerika Serikat.

Selanjutnya menurut BI (2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakannya akan mengalami pertumbuhan di kisaran 5,0-5,4 persen dan menurun dari perkiraan sebelumnya yaitu sebesar 5,1 hingga 5,5 persen. Menurut Menkeu RI, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut masih bisa tumbuh di kisaran di atas 4,5% pada kuartal I 2020, meskipun dibayangi kondisi geopolitik dan virus corona di seluruh dunia.

Untuk menjaga agar sektor riil tetap bergerak serta menjaga daya beli masyarakat demi mendorong kinerja ekonomi domestik, Pemerintah kembali mengeluarkan stimulus ekonomi baik stimulus fiskal maupun non-fiskal. Di samping itu, Pemerintah memerhatikan isu-isu yang memerlukan kebijakan khusus.

Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan (Kemenko Perekonomian RI, 2020): (1) ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan; (2) pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi; (3) disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok yang mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya; serta (4) kejatuhan harga minyak dunia akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia.

Kebijakan Counter-Cyclical

Kebijakan countercyclical dapat definisikan sebagai kebijakan pro-aktif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, bisa berupa booming maupun krisis atau bahkan resesi. Sedangkan kebijakan stimulus fiskal menurut Abimanyu (2005) dapat diartikan sebagai kebijakan fiskal yang dilakukan secara ekspansif melalui kebijakan anggaran yang longgar (loose budget policy), yang ditujukan untuk mendorong perekonomian (Wardhana dan Hartono, 2012).

Stimulus fiskal dapat diberikan melalui instrumen pajak dan atau pengeluaran pemerintah meskipun masing-masing instrumen stimulus fiskal tersebut memiliki pengaruh dan dampak pengganda yang berbeda terhadap perekonomian.

Terkait dengan stimulus fiskal, terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat (Wardhana dan Hartono. 2012). Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa kebijakan stimulus fiskal dalam bentuk pemotongan pajak akan menghasilkan dampak pengganda (multiplier efect) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pemerintah sehingga lebih efektif dalam mendorong perekonomian. Kedua, kelompok penelitian yang berpendapat sebaliknya, yaitu pengeluaran pemerintah akan lebih besar memberikan efek multiplier dalam mendorong perekonomian dibandingkan pemotongan pajak.

Hampir semua negara yang terkena dampak krisis melakukan kebijakan counter-cyclical dalam bentuk stimulus fiskal dan pelonggaran moneter (monetary easing). Perdebatan mengenai efektivitas kebijakan counter-cyclical tersebut masih berlangsung, namun hampir semua negara terus melanjutkan program stimulus fiskal dan penurunan suku bunga dalam rangka menstimulasi perekonomiannya (Simorangkir dan Adamanti, 2010).

Dari dari sudut pandang ekonom klasik, stimulus fiskal dan kebijakan moneter bukan metode yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil. Di sisi lain, Keynes berpendapat bahwa stimulus fiskal dan pelonggaran moneter dapat mencegah penurunan output riil. Peningkatan permintaan agregat, yang berasal dari stimulus fiskal dan pelonggaran moneter di tengah-tengah kekakuan harga dan kurangnya lapangan kerja, dapat meningkatkan output riil.

Stimulus Fiskal

Stimulus fiskal dalam rangka Penanganan COVID-19 yang diimplementasikan pemerintah adalah sebagai berikut (Kemenko Perekonomian RI, 2020). Pertama, relaksasi Pajak Penghasilan (PPh 21) yang ditanggung pemerintah sebesar 100% atas penghasilan pekerja dengan besaran sampai dengan Rp 200 juta per tahun pada sektor industri pengolahan atau manufaktur. Relaksasi tersebut termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) yang ditanggung pemerintah selama 6 bulan, mulai April hingga September 2020. Nilai besaran yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 8,60 triliun.

Kedua, relaksasi PPh 22 impor yang diberikan melalui skema pembebasan kepada 19 sektor tertentu, wajib pajak KITE, dan wajib pajak KITE IKM. Skema tersebut diberikan selama 6 bulan mulai April dengan total perkiraan pembebasan sebesar Rp 8,15 triliun. Kebijakan di atas dilakukan untuk memberikan ruang cashflow bagi industri sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor).

Ketiga, relaksasi PPh 25 yang diberikan melalui skema pengurangan pajak sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu, wajib pajak KITE, dan wajib pajak KITE-IKM selama 6 bulan mulai April dengan total perkiraan pengurangan sebesar Rp 4,2 triliun.

Keempat, relaksasi berupa restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipercepat atau pengembalian pendahuluan bagi 19 sektor tertentu, wajib pajak KITE, dan wajib pajak KITE-IKM. Restitusi PPN dipercepat diberikan selama 6 bulan mulai April dengan total perkiraan besaran restitusi sebesar Rp 1,97 triliun. Tidak ada batasan nilai restitusi PPN khusus bagi para eksportir. Sementara bagi non eksportir, besaran nilai restitusi PPN ditetapkan paling banyak Rp 5 miliar.

Stimulus Non-Fiskal

Pemerintah juga telah menyiapkan paket kebijakan non-fiskal yang bertujuan untuk lebih memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor. Stimulus non-fiskal mencakup sebagai berikut (Kemenko Perekonomian RI, 2020).

Pertama, penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas ekspor yang tujuannya untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing. Dalam hal ini dokumen Health Certificate serta V-Legal tidak lagi menjadi dukumen persyaratan ekspor kecuali diperlukan oleh eksportir. Implikasinya, terdapat pengurangan Lartas ekspor sebanyak 749 kode HS yang terdiri dari 443 kode HS pada komoditi ikan dan produk ikan dan 306 kode HS untuk produk industri kehutanan.

Kedua, penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas impor khususnya bahan baku yang tujuannya untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku. Stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen dan pada tahap awal akan diterapkan pada produk Besi Baja, Baja Paduan, dan produk turunannya yang selanjutnya akan diterapkan pula pada produk pangan strategis seperti garam industri, gula, tepung sebagai bahan baku industri manufaktur. Terkait dengan duplikasi peraturan impor, Pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan terutama pada komoditas: Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan, serta Obat, Bahan Obat dan Makanan.

Ketiga, percepatan proses ekspor dan impor untuk Reputable Traders, yakni perusahaan-perusahaan terkait dengan kegiatan ekspor-impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada prinsipnya, perusahaan dengan reputasi baik akan diberikan insentif tambahan dalam bentuk percepatan proses ekspor dan impor yakni: penerapan auto response dan auto approval untuk proses Lartas baik ekspor maupun impor serta penghapusan Laporan Surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan. Sampai saat ini sudah ada 735 reputable traders yang terdiri dari 109 perusahaan Authrized Economic Operator  (AEO) dan 626 perusahaan yang tergolong Mitra Utama Kepabeanan (MITA).

Keempat, peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor, serta pengawasan melalui pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar Instansi Pemerintah dan Swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan penghapusan repetisi, serta duplikasi. Roadmap NLE mencakup antara lain integrasi antara INSW, Inaport, Inatrade, CEISA, sistem trucking, sistem gudang, sistem transportasi, sistem terminal operator, dan lainnya. Diharapkan dengan kehadiran NLE tersebut, dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan cara mengintegrasikan layanan pemerintah (G2G2B) dengan platform-platform logistik yang telah beroperasi (B2B).

Penutup

Efektifiktas kebijakan stimulus fiskal dan non-fiskal yang dikeluarkan sangat bergantung dari implementasi kebijakan di lapangan. Implementasi yang dimaksud disini adalah kecepatan operasionalisasi dari kebijakan, dalam implementasi tidak terjadi kesenjangan waktu yang lama (time lag). Juga diperlukan kesiapan dan kesigapan aparatur yang menjalankan kebijakan tersebut.

Penulis percaya pemerintah telah mempersiapkan dan memperhitungkan kedua hal tersebut dalam penerapan kebijakan tersebut. Secara makro kebijakan fiskal dan non-fsikal akan lebih efektif jika dalam implementasinya sinergi dengan pelonggaran moneter yang dikeluarkan BI dan pelonggaran perbankan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penulis berharap sinergitas kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah, BI, dan OJK dapat lebih efektif menekan dampak ekonomi pandemi Covid-19. Semoga! (Dr. Y. Sri Susilo, SE, M Si, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY (Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here