Home News Soal Pemotongan Anggaran MPR, Menkeu: Anggaran Semua Kementerian/ Lembaga Dipotong

Soal Pemotongan Anggaran MPR, Menkeu: Anggaran Semua Kementerian/ Lembaga Dipotong

62
0
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: [email protected]

BERNASNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, seluruh anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) harus dilakukan refocusing 4 kali membantu biaya penanganan Covid-19 seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. Sebab, tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.

Selain itu, menurut Menkeu Sri Mulyani, anggaran juga difokuskan untukmembantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM karena mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

Meski demikian, anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu Sri Mulyani mengaku menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

“Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Menkeu Sri Mulyani yang dilansir Bernasnews.com di akun Instagramnya @smindrawati, pada Rabu 1 Desember 2021.

Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani menanggapi pimpinan MPR Fadel Muhammad yang marah bahkan meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menkeu karena memangkas anggaran Pimpinan MPR. Selain itu, Fadel juga kecewa atas ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR.

https://www.instagram.com/smindrawati/

Terkait hal itu, Menkeu Sri Muyani menjelaskan, pertama, undangan dua kali yakni pada 27 Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Kemudian pada 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting, sehingga rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

Sementara mengenai anggaran MPR, menurut Menkeu, pada tahun 2021 ini Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Sehingga seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali untuk membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Dengan demikian nggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4. “Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” kata Menkeu Sri Mulyani di akun instagramnya. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here