Home News Sistem E-Voting Layak Diterapkan pada Pemilu di Indonesia

Sistem E-Voting Layak Diterapkan pada Pemilu di Indonesia

364
0
Mendagri Tito Karnavian. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Semangat atau spirit di balik Pemilu termasuk Pilkada adalah untuk kepentingan demokrasi, partisipasi politik rakyat dan seleksi pencarian pemimpin untuk kepentingan legitimasi pemerintah. Meski demikian, juga jangan menafikan atau menutup mata pada adanya ekses-ekses atau dampak negatif dari pemilu.

Hal itu disampaikan Mendagri Prof Tito Karnavian PhD dalam diskusi publik bertema Urgensi Mewujudkan Pilkada Demokratis dan Berkualitas: Tantangan dan Harapan, di Jakarta, Senin (9/3/2020). Diskusi dihadiri para aktivis pro demokrasi yang tergabung dalam Perhimpunan Gerakan Kebangsaan (PGK), antara lain Hariman Siregar yang dikenal sebagai aktivis Malari 74, mantan anggota DPR sekaligus Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi dan pengamat militer Conni Rakahundini Bakri.

Di samping aspek positif di atas, menurut Mendagri, aneka aspek negatif seperti keterbelahan masyarakat yang mengancam integrasi bangsa dan mengganggu kerukunan, melanggengnya politik identitas, munculnya konflik yang mengandung kekerasan serta high cost politics atau biaya tinggi yang harus dikeluarkan oleh kontestan Pilkada dan pemerintah adalah beberapa contoh empirik dari sistem pemilihan kita baik Pilpres atau pun Pilkada.

Selain Mendagri Tito, tampil sebagai pembicara dalam diskusi adalah Prof Dr Siti Zuhro dari LIPI dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dan LSM pemerhati Pemilu di Indonesia.

“Kita harus memikirkan cara-cara untuk mengurangi semua dampak negatif di atas dengan tetap menjaga agar Pemilu atau Pilkada tetap demokratis dan menjamin hak-hak konstritusional masyarakat,” kata Tito.

Mendagri Tito memang sangat dikenal serius untuk memperbaiki kulitas demokrasi dan sistem Pilkada di Indonesia. Mantan Kapolri ini selalu rajin berdiskusi dengan hampir semua kalangan kompeten untuk mengembangkan sistem Pemilu dan Pilkada yang efektif dan berkualitas.

Bahkan atas inisiatifnya, Kementerian Dalam Negeri yang dia pimpin sekarang ini telah menjajagi evaluasi penyelenggaraan Pilkada dengan sejumlah universitas dan lembaga penelitian untuk melakukan evaluasi bersifat akademis dan independen terhadap penyelenggaraan Pilkada, yang tahun ini akan diselenggararakan untuk ke empat kalinya meliputi 270 daerah.

“Salah satu alternatif jalan keluar yang sedang saya pikirikan adalah menerapkan sistem e-Voting dalam pemberian suara,” tandas Tito yang disambut tepuk tangan peserta yang menyesaki ruang diskusi di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan itu.

Sistem e-Voting malah sudah diterapkan di beberapa negara dan bahkan dalam pemilihan kepala desa di Indonesia dan berhasil. “Sistem KTP el di Dukcapil Kemendagri telah menjangkau 98 persen warga Indonesia yang berhak memiliki KTP yang juga sebenarnya idem ditto dengan pemilih. Sistem akurasi data KTP el juga sudah dengan double filter yaitu dengan identifikasi irisan mata dan sidik jari, sehingga tingkat akurasi sangat tinggi untuk mencegah penduduk memiliki KTP ganda.

Dikatakan, gejala politik ghost voter atau “pemilih palsu yang tak berhak” nyatis tak dimungkinkan terjadi bila dua variabel kontrol KTP, scan irisan mata dan sidik jari, diberlakukan bagi pemilih lewat sistem e-voting. Artinya, dengan dukungan sistem kependudukan yang sangat akurat tersebut, maka daftar pemilih akan lebih mudah dan akurat diintegrasikan dalam sistem e-voting.

“Lewat e-voting, kita tak perlu lagi membangun ratusan ribu TPS konvensional, tak membutuhkan kertas surat suara, juga tak membutuhkan ratusan ribu tenaga TPS yang semuanya tentun akan sangat menghemat biaya. Tentu keamanan data sistem e-voting harus tetap diutamakan,” ucap Tito seperti dikutip Staf Khusus Mendagri Dr Kastorius Sinaga dalam rilis yang dikirim ke Bernasnews.com, Senin (9/3/2020).

Menaggapi hal itu, Prof Siti Zuhro dari LIPI menimpali bahwa setiap sistem yang dipandang bisa meningkatkan kemudahan dan memperhatikan “keunikan” Indonesia layak dipertimbangkan.

“Inti Pemilu, pada prinsipnya adalah upaya mengkonversi suara pemilih menjadi dukungan elektoral ke kontestan atau partai. Bila makna ini kita pegang maka kita harus terbuka ke dalam metode-metode yang menjamin efisiensi dan mengurangi dampak buruk yang bisa merusak demokrasi itu sendiri. Kemajuan teknologi seperti e-voting dapat diadopsi karena hal ini tidak mengurangi hak konstitusional masyarakat,” ujar Siti mendukung ide Tito. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here