Home News Sinergitas Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha: ‘Tantangan Mempersiapkan UMKM Pasca Berakhirnya PP...

Sinergitas Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha: ‘Tantangan Mempersiapkan UMKM Pasca Berakhirnya PP No 23 Tahun 2018’

176
0
Pantia dan Narasumber foto bersama usai Seminar Nasional dengan topik “Sinergitas Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha: Tantangan Mempersiapkan UMKM Pascaberakhirnya PP No 23 Tahun 2018”, Kamis (27/5/2021). Foto: Kiriman Y. Sri Susilo.

BERNASNEWS.COM — Departemen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FBE UAJY) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan topik   “Sinergitas Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha: Tantangan Mempersiapkan UMKM Pascaberakhirnya PP No 23 Tahun 2018”, Kamis (27/5/2021).

Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Kanwil Dtjen Pajak DIY, KADIN DIY, Asosiasi Tax Center Perguruan Tnggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) dan IAI Cabang Yogyakarta. Diselenggarakan secara hybrid yaitu, gabungan secara luring dan daring melalui kanal youtube. Diikuti oleh 4.000 peserta dari kalangan akademisi dan praktisi seluruh Indonesia.

Narasumber seminar nasional tersebut adalah Drs. Yoyok Satiotomo selaku Kakanwil Ditjen Pajak DIY; Deddy Suwadi SH. M.Hum selaku Wail Ketua Bidang Perpajakan dan Kepabean KADIN DIY, serta Darussalam, SE, AK, CA, M.Si. LLM. Int Tax selaku Ketua ATPETSI. Bertindak sebagai moderator DR. A. Totok Budisantosa, MBA, Akt., CA, Dosen FBE UAJY.

Dalam acara seminar nasional tersebut juga diluncurkan Tax Center FBE UAJY. “Juga dilakukan rebranding International Financial Accounting Program (IFAP) menjadi International Undergraduate Program in Business Accounting (IUPBA),” terang Y. Sri Susilo, Humas FBE/Kaprodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY dalam rilis yang disampaikan ke Bernasnews.com, Sabtu (29/5/2021). Peluncuran dan rebranding tersebut dilakukan oleh Prof. Ir. Yoyong Afriadi, Ph.D (Rektor UAJY) didampingi oleh Budi Suprapto, MBA, Ph.D (Dekan FBE UAJY).

Pembukaan Seminar Nasional, Peluncuran dan Rebranding oleh Rektor UAJY Prof. Ir. Yoyong Afriadi, Ph.D . (Foto: Kiriman Y. Sri Susilo)

Dalam seminar nasional, Yoyok Satiotomo menjelaskan, mulai tahun 2021 penggunaan skema pembayaran pajak final yang sederhana dengan menghitung peredaran bruto dikalikan tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 akan mulai berakhir. Tahun 2021, penggunaan PP No 23 Tahun 2018 untuk Perseroan Terbatas (PT) akan berakhir. “Tahun depan, 2022 giliran penggunaan oleh perseroan komanditer/CV, Koperasi, Firma yang sudah harus menggunakan tarif pajak umum kembali,” jelas Yoyok Satiotomo.

Sementara Deddy Suwadi SR menegaskan, bahwa insentif dan stimulus dari pemerintah sangat diperlukan oleh dunia usaha termasuk UMKM. Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha di DIY sangat signifikan. Sektor Pariwisata dan Jasa Pendidikan merasakan dampak yang paling besar. Bisa bertahan di kondisi pandemic ini sudah sangat baik. “Untuk saat ini UMKM belum  siap untuk dapat memenuhi ketentuan pajak secara keseluruhan,” ungkap Deddy.

Lanjut Darussalam menambahkan, bahwa untuk UMKM haus diterapkan kebijakan presumptive tax yaitu diberi kemudahan dan kesederhanaan. Kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan secara permanen. Untuk itu perlu disiapkan sungguh-sungguh supaya UMKM dalam konteks literasi dan edukasi pajak. “Terkait dengan hal tersebut peran dan partisipasi perguruan tinggi sangat dibutuhkan, melalui tax center yang telah dibentuk,” imbuh Ketua ATPETSI itu. (ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here