Sertifikasi Guru Harus Didasarkan pada Profesionalitas

    260
    0
    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil DIY MY Esti Wijayati (tengah) menyampaikan pengantar dalam acara sosialisasi UU Sisdiknas di Ruang Sasana Wiyata Lantai 2 Kantor Disdikpora DIY Jalan Cendana Yogyakarta, Jumat 13/3/2020). Sosialiasi yang dihadiri ratusan guru, dosen dan pengamat pendidikan ini menghadirkan narasumber Dr Inosensius Samsul SH M.Hum, Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang DPR RI (paling kiri). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

    BERNASNEWS.COM – Sertifikasi guru harus dikembalikan kepada konsep sertifikasi seperti pada profesi-profesi lainnya. Sertifikasi guru ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas, bukan lagi hanya untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Karena itu, sertifikasi guru bukan lagi terkait dengan jumlah jam mengajar dan jumlah siswa/murid, tapi ditentukan oleh profesionalitas seorang guru.

    Hal ini mengemuka dalam acara sosialisasi dengan tema Kajian, Analisis dan Evaluasi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Ruang Sasana Wiyata Lantai 2 Kantor Disdikpora DIY Jalan Cendana Yogyakarta, Jumat 13/3/2020). Sosialiasi sebagai bagian dari kegiatan masa Reses Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil DIY MY Esti Wijayati yang dihadiri ratusan guru, dosen dan pengamat pendidikan ini menghadirkan narasumber Dr Inosensius Samsul SH M.Hum, Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang DPR RI.

    Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang DPR RI Dr Inosensius Samsul SH M.Hum saat memaparkan poin-poin yang perlu dikritisi dalam UU Sisdiknas dalam acara sosialisasi di Ruang Sasana Wiyata Lantai 2 Kantor Disdikpora DIY Jalan Cendana Yogyakarta, Jumat 13/3/2020). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

    Menurut Inosensius Samsul yang akrab disapa Sensi, masalah sertifikasi guru merupakan salah satu poin yang masuk dalam draft revisi UU Sisdiknas. Karena selama ini, sertifikasi guru bukan lagi semata-mata terkait dengan profesionalitas tapi justru terkait dengan tunjangan guru. Bahkan, menurut alumni FH UGM ini, konon 80 persen sertifikasi adalah terkait tunjangan, bukan profesionalitas guru.

    “Kalau sertifikasi tujuannya untuk menaikkan tunjangan guru, ya tidak perlu melalui sertifikasi. Berikan saja tunjangan kepada guru tanpa harus melalui sertifikasi,” kata Sensi.

    Seorang guru dari Kulon Progo juga secara tegas mengatakan, bahwa sertifikasi guru harus benar-benar didasarkan pada profesionalitas, bukan jumlah jam mengajar dan jumlah siswa/rombongan belajar. Sebab, jumlah jam dan siswa bukan ranah guru.

    “Siapa yang mau ditempatkan di sekolah yang kecil? Siapa yang mau mendapatkan siswa yang sedikit? Saya yakin tidak ada guru yang mau. Sementara faktanya di lapangan, sebagian guru yang tidak profesional tapi kebetulan mengajar di sekolah besar, dia mendapat sertifikasi. Sedangkan guru yang sangat profesional mengajar di sekolah kecil, muridnya sedikit, rombel kecil, dia cari ke mana pun tidak dapat sertifikasi,” tegas Bu Guru tersebut.

    Menurut Sensi, selain masalah sertifikasi, ada sejumlah masalah yang perlu dikritisi dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, yakni tentang definisi pendidik, siapa yang dimaksud pendidik. Kmudia bedanya guru dan dosen, bagaimana status dan tanggungjawab dosen dan guru.

    Diakui, selama ini pendidik di SMP dan SMA lebih ditekankan pada tugas mengajar, misalnya harus membuat jurnal, makalah dan sebagainya, lalu kapan mendidiknya? “Saya kira ini sisi lain dari tugas seorang guru. Apakah ini bisa menunjang peran sebagai pendidik atau justru mengurangi beban waktu/energi dari seorang guru untuk mengedepankan fungsi sebagai pendidik,” kata Sensi.

    Ratusan guru, dosen dan pengamat pendidikan dengan serius menyimak sosialisasi UU Sisdiknas di Ruang Sasana Wiyata Lantai 2 Kantor Disdikpora DIY Jalan Cendana Yogyakarta, Jumat 13/3/2020). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

    MY Esti Wijayati mengatakan, UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 memang perlu dievaluasi kembali dalam pengaturan-pengaturannya terkait penyelenggaraan pendidikan nasional karena masih banyak permasalahan pelaksanaan ketentuan UU Sisdiknas, seperti kewenangan pengelolaan pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan.

    “Perubahan UU Sisdiknas perlu dilakukan mengingat ketentuan ini perlu menyesuaikan dengan dinamika hukum dan masyarakat yang terjadi dewasa ini, khususnya terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan seperti UU Penyandang Disabilitas, UU Perlindungan Anak, UU Pemda, UU Guru dan Dosen dan UU Pendidikan Tinggi,” kata Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini. (lip)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here