Home News Seminar Nasional FH-UWM: Diperlukan Sinergitas Berbagai Pihak dalam Penanganan Covid-19

Seminar Nasional FH-UWM: Diperlukan Sinergitas Berbagai Pihak dalam Penanganan Covid-19

343
0
Rektor Universitas Widya Mataram (UWM), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc, memukul gong sebagai tanda pembukaan acara Seminar Nasional yang digelar oleh Fakultas Hukum (FH) UWM, Sabtu (24/10/2020), di Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta.

BERNASNEWS.COM — Situasi dantren belum menurunnya Covid-19 di Indonesia seharusnya diikuti dengan langkah pengendalian penyebaran Covid-19 yang lebih diintensifkan lagi. Perlu kekompakkan dan keterlibatan semua pihak dengan arah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat seiring dengan Pemerintah Daerah.

Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Widya Mataram (UWM), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc, dalam sambutan acara Seminar Nasional yang digelar oleh Fakultas Hukum (FH) UWM, Sabtu (24/10/2020), di Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta.

Seminar Nasional bertajuk “Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Upaya Menangani Pandemi Covid-19” menghadirkan Keynote Speaker Wakil Gubernur DIY yang diwakili oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Drs. Biwara Yuswantana, MSi.

Para narasumber Seminar Nasional yang bertajuk “Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Upaya Menangani Pandemi Covid-19” yang digelar oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Widya Mataram. (Foto: Dok. Humas UWM)

Seminar yang dapat diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom dan Youtube tersebut juga mengundang narasumber lainnya: Anton Prabu Semendawai, SH, MKn (Wakil Ketua DPRD DIY), Trisno Agung Wibowo, SKM, MKes (Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan DIY), Dr. Suryawan Raharjo, SH, LLM (Ketua Lembaga Ombudsman DIY), dan Prof. Dr. Ni’matul Huda, SH, MHum (Guru Besar Hukum Tata Negara FH UII).

Prof. Edy menyebutkan, berdasarkan data Worldometers (2020) kasus Covid-19 Indonesia hingga 23 Oktober 2020 mencapai 377.541 kasus terinfeksi positif, 12.959 kasus meninggal dan 301.006 dinyatakan sembuh. Sementara data Pemda DIY (2020) sebanyak 3.434 kasus terinfeksi positif, 88 meninggal, dan 2.781 dinyatakan sembuh.

“Angka ini tentu tidak diperkirakan oleh sebagian besar pejabat baik itu di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di tanah air. Sejalan dengan pandangan pimpinannnya, masyarakat pun berpikiran sama, seolah Indonesia memiliki ketahanan dan posisi geografis serta iklim yang tidak mungkin Covid-19 bisa berkembang, ungkap Mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) itu.

Menurutnya, sebagian pejabat, termasuk yang bertanggung jawab tentang kesehatan, memberikan kesan menyepelekan pada Covid-19 ini. Semakin banyaknya kasus membuat Pemerintah dan juga layanan kesehatan kewalahan. “Jika sebelumnya ada kasus positif Covid dan juga indikasi Covid terjadi, maka langsung dirawat dan diisolasi di RS, dan yang meninggal dengan protokol ketat, sekarang terlihat sudah semakin longgar,” papar Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2008-2009 itu.

Anggota Parampara Praja DIY tersebut juga menuturkan, masih terjadi perbedaan beberapa kebijakan antar daerah sendiri yang ada dalam satu provinsi. Sulit dipungkiri, dalam beberapa kasus polemik Pusat-Daerah juga dikarenakan ada perbedaan kekuatan politik pendukung Pusat dengan Daerah.

Dicontohkan seperti situasi yang sangat terasa antara Pusat dan DKI. Dikatakan, dengan luasnya wilayah Indonesia, dan sudah menerapkan Otonomi Daerah dan desentralisasi sejak 2001, sebaiknya daerah bisa diberi keleluasaan lebih luas dalam menangani Covid-19. “Tentu saja dalam hal tertentu ada batasan-batasan atau koridornya. Seperti PSBB, Pemerintah cukup memberi rambu-rambu, dan daerah bebas melakukannya tanpa prosedur berbelit-belit,” tegas Prof. Edy.

Suasana Seminar Nasional yang digelar oleh Fakultas Hukum (FH) UWM, Sabtu (24/10/2020), tetap mengedepankan protokol kesehatan. (Foto: Dok Humas UWM)

Sementara Biwara menuturkan, aspek kebijakan dasar Pemerintah Pusat terkait penanganan Covid-19 adalah Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020.

Sedangkan bagi Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor: 65/KEP/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah lstimewa Yogyakarta dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 78/KEP/2020 perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 64/KEP/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah lstimewa Yogyakarta.

“Kesiapan Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat produktif dan aman dalam masa adaptasi kebiasaan baru mencakup kesiapan kapasitas layanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintah yang mudah diakses masyarakat, dan kesiapan kapasitas pengelolaan sosial politik dan komunikasi publik pemerintah daerah,” papar Biwara. Selain itu, Pemerintah Daerah juga mendorong kesiapan Pemerintah Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan memberikan fokus pada dunia usaha.

Dari aspek penanganan kesehatan, lanjut Biwara, masukan Pakar Epidemiologi dan stakeholder seperti Rumah Sakit dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memahami perkembangan kasus di DIY menjadi dasar evaluasi kebijakan dan strategi penanganan Covid-19 di DIY.

Pemerintah Daerah terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan testing massif, tracing agresif, isolasi ketat, dan treatment. Ketersediaan sarana prasarana, peningkatan perlindungan untuk para tenaga kesehatan, dan kesiapan fasilitas pelayanan Kesehatan menjadi perhatian utama dalam mengantisipasi perkembangan kasus di DIY.

“Unsur terpenting dari ketangguhan bencana ialah kapasitas masyarakat sebagai modal untuk mengantisipasi, mengatasi dan memulihkan keadaan,” tutup Biwara. (nun/ ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here