Home Opini Selingkuh Demokrasi Oligarkis dan Oligarki Demokratis

Selingkuh Demokrasi Oligarkis dan Oligarki Demokratis

290
0
Syahfuad Nur Rahmat, Mahasiswa Universitas Janabadra, Putra Daerah Kabupaten Lembata Ile-Ape

BERNASNEWS.COM – Dalam realitas politik, pengakuan dan pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintah yang ada berjalan tanpa pengimbang atau tanpa kontrol yang efektif dari oposisi. Pemerintah sedemikian sesungguhnya lebih dekat dengan pemerintahan oligarkis atau otoriter ketimbang pemerintahan demokratis. Indonesia, sebagai sebuah negara yang mengakui demokrasi, hingga kini belum dapat dikatakan sebagai negara yang berhasil dalam menumbuhkan oposisi yang kuat.

Pada praktiknya, kran politik bernegara atau berdemokrasi sudah sejak awal memperlihatkan drama pembodohan menggunakan taktik pembajakan oleh elit terhadap lembaga-lembaga dan prosedur demokrasi, dan ini menjadikan demokrasi Indonesia berwatak sangat elitis. Sebut saja para elit predatorial (elit pemangsa rakyat) yang berbasis partai-partai politik yang menguasai panggung politik. Mereka melakukan reorganisasi kekuasaan mengikuti logika politik kartel dan ini menjadi basis bagi munculnya oligarki dan plutokrasi.

Suatu kebususkan bahwa “demokrasi oligarkis” Indonesia berangsur-angsur berubah menjadi “oligarki demokratis.” Inilah sejenis oligarki yang ingin mempertahankan kekayaan sekaligus merebut kekuasaan melalui kompetisi elektoral (melalui pemilu) yang berwatak elitis. Artinya bahwa bukan politik demokrasi yang berlangsung di Indonesia, tapi politik oligarki. Realitas membuktikan bahwa elemen penting plutokrasi neo Orde Baru adalah kaum oligark (elit berwatak oligarkis) yang tak ikut lenyap bersama tumbangnya Soeharto.

Kaum oligark yang dulu berada di bawah kendali mutlak Soeharto kini sedang berebut posisi di lingkaran kekuasaan. Oligarki sultanistik di zaman Orde Baru terpusat di Cendana, sedangkan oligarki pasca Orde Baru menyebar ke dalam banyak kutub persaingan kaum elit. Metode otoritarian Orde Baru membuat oligarki bisa dikuasai seorang diktator, sedangkan “demokratisasi” pasca Orde Baru membuat para oligark bersaing melalui mekanisme kompetisi electoral. Melalui telaah ini, Jeffrey A Winters ingin menegaskan bahwa oligarki dan demokrasi saling menunggangi.

Alhasil, tak bisa dinafikan bahwa, kekuasaan menjadi ajang elite predator mengukuhkan eksistensi. Melanggengkan kekuasaan adalah kewajiban yang haram untuk ditinggalkan. Negara berasaskan demokrasi, tak menjadi penghalang melancarkan strategi dan taktik, dalam rangka melebarkan sayap pengaruh atas kelompok. Wajah negara Indonesia terus dikuasai oleh golongan elit-elit predator tertentu dari generasi ke generasi. Pemilu yang katanya bentuk dari demokrasi, nyatanya tidak pernah mempan mengubah komposisi golongan elit dalam parlemen.

Melalui kontestasi dalam demokrasi elektoral, para elit itu tak jarang berhasil menguasai birokrasi lokal. Menarik bahwa kelas birokrasi lokal membangun aliansi dengan kelas menengah lokal yang berwatak patronal, antara lain yang berbasis etnis (suku), untuk penguasaan sumberdaya. Inilah yang menjadi basis bagi munculnya dinasti-dinasti politik baru dalam pergulatan politik.

Kondisi demikian merupakan bias dari tipu muslihat elite predator terhadap para penguasa tingkat bawah menjadi kaki- tangan pemodal (investor), demi eksploitasi sumberdaya alam. Mereka memberikan jasa keamanan untuk berlangsungnya aliansi antara birokrasi lokal, korporasi, dan kekuatan-kekuatan predator lain seperti partai politik.

Mustahil menciptakan demokrasi yang bermakna. Model demokrasi elektoral seperti itu hanya akan membuat para teknokrat dan birokrat mempertahankan kekuasaan mereka selama pasca seremonial tahunan (pemilu). Desain demokrasi tersebut hanya menghasilkan reformasi politik yang dangkal dan ini membuat tingkat korupsi berjalan terus, sistem peradilan yang busuk tidak bisa berubah, sementara masyarakat akan tetap apatis dan tak percaya pada negara. Salah satu persoalan paling serius demokrasi Indonesia adalah pengabaian terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat pedesaan yang sebenarnya merupakan konstituen terbesar demokrasi.

Dilema politik demokrasi era sekarang ini mengingatkan kita pada ulasan Profesor (sejarah politik) Christopher Lasch dalam The Revolt of The Elites and the Betrayal of Democracy. Baginya, persoalan dalam politik kontemporer tidak muncul dari penolakan kaum marjinal dan miskin karena rasa frustrasi mereka atas berlangsungnya proses politik demokrasi. Menghadapi realitas ini, tidaklah mengherankan bahwa di bawah belenggu kuasa oligarki, proses politik demokrasi berhenti menjadi proses pemerdekaan kepentingan mayoritas warganya sendiri.

Hal senada juga yang muncul berkaitan dengan proses demokrasi yang tengah berjalan di negara Indonesia adalah bahwa pusaran kekuasaan kaum oligark justru bersarang pada parpol yang menjadi basis dari demokrasi kita. Artinya, solusi fundamental terhadap persoalan penyanderaan kepentingan rakyat oleh kuasa oligarki dalam proses politik di Indonesia mau tak mau harus melibatkan proses perombakan desain pelembagaan politik yang lebih sensitif terhadap problema kuasa, kepentingan dan dominasi kaum oligarki di dalamnya.

Dalam memandang politik sebagai prosesi perjuangan, sudah barang tentu penguasaan arena politik dan artikulasinya semata-mata bagi kepentingan bisnis politik dari kekuatan oligarkis-melalui parpol ini telah membuat setiap langkah parpol kian menjauh dari agenda publik. Mereka membangun relasi-relasi yang secara eksklusif hanya bersinggungan dengan kepentingan mereka. Juga menjauhkan elitenya dari tanggung jawab sosial untuk mengawal agenda kerakyatan.

Lagi-lagi hal demikian tidak terlepas dari pengaruh  kekuatan predatoris lama, yang sebelumnya terlindungi payung politik kekuasaan Soeharto, untuk tetap eksis dan berhasil mendominasi ruang ekonomi-politik melalui proses adaptasi terhadap kelembagaan politik demokrasi dan institusi ekonomi pasar dengan cara menyerap kekuatan-kekuatan baru ke dalam aliansi bisnis-politik mereka.

Sementara itu, keberhasilan pembentukan oligarki bisnis-politik pasca Orde Baru juga terkondisikan oleh lemahnya kekuatan-kekuatan politik, baik kaum reformis liberal dan aktivis sosial demokrasi maupun kekuatan sosialis lainnya, dalam melakukan konsolidasi politik. Kegagalan proses konsolidasi politik kekuatan reformis dan progresif tersebut tidak dapat dilepaskan dari hancurnya basis-basis sosial-politik sebagai prasyarat penguatan agenda demokrasi sejak proses depolitisasi negara dijalankan pada era Soeharto.

Pandangan ini yang berpijak pada relasi pertarungan sosial dalam arena demokrasi, keterhubungan sejarah dan aliansi-aliansi kepentingan di antara kekuatan sosial yang eksis itu, menegaskan bahwa lintasan ekonomi-politik di Indonesia di luar corak kapitalisme oligarki predatoris, seperti jalur liberal dan sosial-demokrasi, terhalang oleh ketidaktersediaan kekuatan-kekuatan sosial penopangnya.

Kenaifan itu tidak menolak realitas demokratisasi oligark yang tengah bekerja di Indonesia. Oleh karena konfigurasi kekuasaan yang ditandai oleh dominasi oligarki predatoris dalam ruang politik memiliki corak yang berbeda dengan idealitas lintasan demokrasi liberal. Realitas “politik uang” serta pembajakan sumber daya maupun institusi publik yang menandai proses demokrasi dan pembangunan good governance di Indonesia menyulitkan penguatan agenda pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat diperkuat dengan inisiatif reformasi kelembagaan.

Sebagai akibat dari fenomena itu adalah melemahnya kekuatan oposisi. Kita tahu, oposisi adalah nyawa demokrasi. Polarisasi perubahan sosial politik demokrasi  kalangan elite predator adalah sekelompok orang yang memiliki peranan penting, merekalah sebenarnya yang memberi acuan dan memberi arah terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat. Masing-masing dari mereka dalam geraknya membawa interest, teknik, cara dan values sendiri-sendiri, lazim disebut “nilai antara”.

Mereka memegang peranan penting dalam mengelola dan mengendalikan perubahan sosial demokrasi, hampir dapat dipastikan bahwa dinamika masyarakat suatu negara akan mengikuti perjalanan elite yang dominan, oleh karenaya, mereka mengarahkan perubahan masyarakat sesuai dengan kepentingan “nilai antara” atau arah capaian yang diinginkannya. (Syahfuad Nur Rahmat, Mahasiswa Universitas Janabadra, Putra Daerah Kabupaten Lembata Ile-Ape)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here