Home Ekonomi Resesi Ekonomi Global Melanda Hampir Semua Negara hingga Akhir 2021

Resesi Ekonomi Global Melanda Hampir Semua Negara hingga Akhir 2021

114
0
Prof Dr Jaka Sriyana SE MSi, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi UII, saat menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Rapat Tebuka Senat UII, di Kampus UII pada Senin 29 November 2021. Foto: Humas UII

BERNASNEWS.COM – Sudah dua tahun lebih perekonomian dunia, termasuk Indonesia, mengalami goncangan dan pelambatan akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir 2019. Resesi ekonomi global telah menjadi kenyataan dan terbukti melanda hampir semua negara sampai akhir tahun ini 2021.

Bahkan sejak tahun 1871, resesi ekonomi saat ini merupakan resesi yang paling parah jika dilihat dari jumlah negara yang terdampak dimana semua negara di dunia mengalami dampaknya. Sementara dilihat dari aspek kedalaman kontraksi ekonomi, resesi saat ini juga lebih buruk daripada the great depression pada tahun 1930-an yang kemudian melahirkan konsep ekonomi konvensional baru yaitu teori Keynesian tahun 1936.

Terjadinya pertumbuhan ekonomi minus 2,1 persen pada tahun 2020 menunjukkan legitimasi parahnya resesi ekonomi di dalam negeri. Adapun pada kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74 persen. Alhamdulillah dari laporan Biro Pusat Statistik edisi Agustus 2021, pada kuartal II tahun 2021 perekonomian nasional triwulanan mampu tumbuh positif di angka 3,31 persen.

Perlambatan ekonomi dalam 4 kuartal secara berturut-turut hingga pada kuartal I tahun 2021 telah membawa dampak pada berbagai masalah ekonomi dan sosial seperti penurunan tingkat pendapatan masyarakat, peningkatan pengangguran dan kemiskinan, penurunan penjualan dan laba usaha, produksi dan tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Prof Dr Jaka Sriyana SE MSi, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi UII, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar, di Kampus UII pada Senin 29 November 2021.

Selain Prof Jaka Sriyana, 2 guru besar baru UII lainnya yakni Prof Dr Drs Nur Feriyanto MSi, Guru Besar bidang Manajemen FBI UII dan Prof Dr Muafi SE MSi, Guru Besar Ilmu Manajemen FBI UII, juga menyampaikan pidato pengukuhan guru besar di tempat dan waktu yang sama.

Menurut Prof Jaka Sriyana, untuk mencermati kondisi resesi ekonomi lebih dalam dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi dan sosial lainnya. Dari data di BPS 2021, angka kemiskinan pada pertengahan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,63 juta orang dibanding tahun sebelumnya sehingga menjadi 27,54 juta orang atau 10,14 persen dari total penduduk. Jika dilihat dari tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berdasarkan Gini Ratio, maka tahun 2021 sebesar 0,384, meningkat 0,04 dari tahun 2019. Kenaikan ini menunjukkan terjadinya ketimpangan yang semakin besar atau ketidakadilan distribusi pendapatan yang semakin besar di Indonesia.

Rapat Terbuka Senat UII, Senin 29 November 2021. Foto : Humas UII

Sementara itu, data BPS pada Juli 2021 juga melaporkan sekitar 19,09 juta orang atau 9,3 persen dari total penduduk usia kerja 205,36 juta orang mengalami dampak dari resesi ini. Angka ini menggambarkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan satu dari lima orang usia kerja kehilangan pekerjaan.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Fiskal Pandemi Covid-19 secara serius telah membawa dampak negatif bukan hanya terhadap perekonomian nasional, namun juga pada kondisi fiskal pemerintah, baik dilihat dari aspek belanja, penerimaan, defisit anggaran dan tingkat utang pemerintah. Dari data yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, selama periode 2008-2021 terjadi penurunan relatif belanja pemerintah dilihat dari rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio belanja pemerintah terhadap PDB tahun 2008 mencapai 19,92 persen, sedangkan pada tahun 2021 (APBN) turun menjadi 15,6 persen. Besaran ini menunjukkan bahwa sektor swasta mengalami pertumbuhan lebih besar dibandingkan dengan sektor pemerintah.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah meningkatkan belanja untuk pemulihan ekonomi sehingga pada tahun 2020 besaran belanja pemerintah mencapai 16,5 persen dari PDB. Besaran belanja negara sebagai komponen utama keuangan negara menggambarkan ukuran pemerintah (government size) yang sekaligus akan menentukan perannya dalam perekonomian nasional.

Ukuran pemerintah yang terlalu kecil yang dicerminkan oleh rendahnya belanja pemerintah berakibat pada tidak tercukupinya pemenuhan sebagian atau bahkan semua kelompok masyarakat yang ditargetkan oleh kebijakan fiskal (degree of publicness). Keadaan demikian akan mengakibatkan tujuan kebijakan fiskal tidak tercapai. Dengan kata lain terjadi penurunan manfaat bagi masyarakat dari adanya kebijakan fiskal tersebut.

Menurut Prof Jaka Sriyana, tuntutan kenaikan belanja untuk pemulihan ekonomi di Indonesia tidak mampu diikuti oleh kenaikan penerimaan negara. Hal ini tentu dapat dipahami karena situasi pandemi telah berdampak pada penurunan berbagai kegiatan ekonomi sehingga berakibat pada penurunan sumber-sumber penerimaan negara terutama dari penerimaan pajak.

Berdasarkan data historis, tingkat penerimaan pajak berdasarkan ukuran tax ratio, yaitu rasio antara penerimaan pajak dengan PDB terus mengalami penurunan sejak tahun 2008. Jika pada tahun 2008 tax ratio mencapai 13,3 persen, maka pada tahun 2019 hanya 9,76 persen dan tahun 2021 diperkirakan sebesar 9,9 persen. Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir tingkat tax ratio kita selalu masuk pada kelompok yang terendah di antara negara-negara ASEAN. Bahkan pada tahun 2018 Indonesia memiliki nilai tax ratio terendah diantara negara-negara Asia Pasifik, yaitu sebesar 10,24 persen. Angka tax ratio Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya Tiongkok sebesar 18 persen, rata-rata di negara-negara berkembang lain sebesar 25 persen, dan rata-rata negara OECD sebesar 34,3 persen.

Peningkatan belanja tanpa diikuti peningkatan penerimaan pemerintah tentu akan menimbulkan defisit anggaran yang semakin
besar. Dalam sepuluh tahun terakhir sampai tahun 2019, pemerintah telah berhasil menjaga defisit anggaran pada tingkat yang moderat pada kisaran angka sekitar 2 persen dari PDB. Namun dengan adanya pandemi ini, defisit anggaran pemerintah telah melonjak tajam.

Realisasi anggaran pemerintah pada 2020 telah mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp 956,3 triliun atau setara dengan 6,09 persen dari PDB. Konsekuensi dari dari tingginya defisit anggaran adalah kebutuhan pembiayaan yang umumnya bersumber dari utang. Realisasi utang pemerintah pada tahun 2020 mencapai Rp 1.226,8 triliun. Angka ini tentu sangat besar jika dibandingkan dengan nilai belanja atau penerimaan negara. Utang tersebut hampir setengah dari nilai belanja negara sebesar Rp 2.589,9 triliun.

Angka realisasi utang tersebut juga lebih besar daripada penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.070 triliun. Artinya, total penerimaan pajak tidak cukup untuk membayar utang pemerintah tahun 2020 tersebut. Nilai realisasi utang pada tahun 2020 yang memiliki jumlah lebih besar dari defisit anggaran menunjukkan bahwa program-program pemulihan ekonomi nasional dibiayai dari utang tersebut.

Menurut Jaka Sriyana, Indonesia sangat berpotensi akan mengalami fenomena over hank utang, yaitu kondisi di mana beban utang akan semakin berat sebagaimana dialami oleh Turki dan Meksiko. Data Statistik Utang Internasional Bank Dunia (2020) menunjukkan Indonesia berada di posisi ketujuh dengan utang luar negeri terbesar setelah China, Brasil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki.

Di posisi pertama, China tercatat memiliki utang luar negeri sebesar USD 2,11 triliun atau sebesar 46,8 persen dari PDB. Sementara itu Kantor Kementerian Keuangan RI melaporkan utang Indonesia per Maret 2021 mencapai Rp 6.445,1 triliun. Diperkirakan setara dengan 41,05 persen dari PDB pada tahun 2021. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena terjadi
beban utang yang membengkak dan tidak mampu diikuti dengan penerimaan negara yang sebanding.

Besarnya utang Indonesia akan berpotensi menghambat program pemulihan ekonomi. Dari hasil kajian terkini, dalam kenyataannya utang tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Navarro-Ortiz & Sapena, 2020; World Bank, 2020). Kebijakan pemerintah untuk menambah utang yang semakin besar akan semakin memiliki banyak konsekuensi yang harus dihadapi dan dapat menimbulkan situasi krisis utang (Dinca & Dinca, 2015; Pescatori & Sy, 2007).

Salah satu konsekuensi yang akan dihadapi, menurut Prof Jaka, adalah pengurangan dana stimulus penanganan Covid-19. Hal ini dikarenakan ruang fiskal yang semakin sempit akibat pemerintah akan fokus membayar cicilan pokok dan bunga utang. Sebab lain adalah penerimaan pajak di Indonesia masih relatif rendah sementara utang justru naik pesat. Dalam kondisi ini akan menyebabkan tekanan pada kapasitas fiskal di tahun berikutnya. Jika situasi seperti ini berlanjut dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan masalah fiskal sangat serius, yaitu meningkatnya jumlah komulatif utang yang harus dibayar (outstanding debt), terancamnya kemampuan membayar utang (fiscal solvency) dan sustainabilitas fiskal (fiscal sustainability), bahkan akan berpotensi besar menimbulkan krisis fiskal (Bruns & Poghosyan, 2016; Gerling et al., 2018; Gerst & Wilson, 2010; Gregori & Marattin, 2019; Trussel & Patrick, 2009).

Proses Pemulihan Ekonomi

Kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 dan berlanjut sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 secara global telah
menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, situasi ini telah menimbulkan goncangan besar (shock) dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya. Kondisi ini didukung oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa resesi ekonomi akibat Covid-19 telah mengakibatkan situasi ketidakpastian yang sangat tinggi.

Sebagaimana negara-negara lain, pemerintah juga telah melakukan kebijakan fiskal dan moneter sebagai respon atas terjadinya pandemi ini. Kebijakan fiskal dilakukan dalam berbagai skema dalam bentuk realokasi anggaran APBN tahun 2020 dan 2021 untuk stimulus fiskal dengan total nilai masing-masing Rp 579,8 dan Rp 699,4 triliun yang setara dengan 6,1 dan 5,7 persen dari PDB.

Malaysia dan Singapura mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi ini sebesar 10 persen dari PDB. Kemampuan anggaran pemerintah untuk mengatasi pandemi dan pemulihannya tentu sangat bergantung pada penerimaan negara. Kemampuan fiskal pemerintah dan proses pemulihan ekonomi nasional memiliki hubungan timbal balik yang saling menguatkan (Gerst & Wilson, 2010; Trussel & Patrick, 2009).

Kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi pada tahun 2021 memerlukan pembiayaan besar yang berpotensi menimbulkan kondisi kritis keuangan negara. Defisit anggaran membengkak menjadi Rp 1.006,5 triliun yang semuanya akan dibiayai dengan utang. Bahkan pada tahun 2021 pemerintah merencanakan target utang sebesar Rp 1.177,3 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada sumber lain untuk pembiayaan defisit selain utang. Tingkat defisit anggaran pemerintah ini setara dengan 70 persen dari penerimaan pajak, sedangkan utang pemerintah tersebut setara dengan 82 persen dari penerimaan pajak.

Deskripsi data-data tersebut menggambarkan bahwa kondisi fiskal pemerintah mengalami keadaan yang kritis. Akhirnya
dapat disimpulkan bahwa keuangan negara memiliki beberapa masalah mendasar dalam masa proses pemulihan ekonomi yaitu 1) rendahnya ukuran fiskal terhadap perekonomian nasional (government size); 2) rendahnya penerimaan pajak yang diukur dengan tax ratio; dan 3) besarnya defisit anggaran yang mengakibatkan pada peningkatan utang pemerintah.

“Ketiga masalah tersebut memerlukan penyelesaian mendesak melalui kebijakan reformasi fiskal dalam berbagai bentuk
implementasinya yang berorientasi jangka pendek dan jangka panjang. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan afirmatif dalam mengambil kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi (Fakher, 2016; Mcmanus & Ozkan, 2015; Velasco, 1999; Wu & Lin, 2020). Disinilah perlunya kebijakan reformasi fiskal sebagai langkah awal untuk penguatan keuangan negara sekaligus untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional,” kata Prof Jaka.

Terjadinya pandemi dan resesi ekonomi telah mengancam kondisi kemampuan keuangan pemerintah secara serius. Untuk itu, konsep Ekonomi Islam harus diimplementasikan dalam rangka penyehatan dan penguatan keuangan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Usaha untuk menyehatkan kondisi fiskal satu negara memerlukan reformasi kebijakan yang bersifat fundamental meliputi alokasi belanja, sumber pendapatan dan pembiayaan defisit (Tunalı & Saruç, 2021).

Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat serangkaian regulasi yang memiliki tujuan perbaikan pada aspek
perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, proteksi terhadap pelaku ekonomi berskala kecil dan menengah, penyediaan barang publik, dan meningkatkan keadilandalam iklim usaha (Fakher, 2016; Stiglitz, 2021).

Untuk itu diperlukan kemauan politik oleh pemerintah untuk mereformasi kebijakan fiskal agar memiliki efek nyata pada perbaikan keadilan ekonomi dan sosial di masyarakat secara luas. Reformasi kebijakan fiskal yang diperlukan ini mensyaratkan
peran pemerintah yang lebih besar dalam perekonomian dengan melakukan regulasi untuk mengurangi praktek liberalisasi ekonomi di dalam negeri. Kebijakan ini akan memiliki konsekuensi pada pengurangan kekuatan pasar sebagai sarana utama dalam distribusi sumber daya ekonomi (Wu & Lin, 2020; Xu & Serletis, 2017).

Implementasi reformasi kebijakan fiskal tersebut perlu diawali dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN 2022 yang mencakup pada berbagai hal, yaitu reorientasi alokasi belanja, revitalisasi pendapatan, dan reformulasi pembiayaan. Reformasi kebijakan fiskal ini diharapkan bersifat progresif sehingga akan secara efektif berdampak secara simultan pada peningkatan kemampuan fiskal pemerintah dan pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan permintaan agregat dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial yang lebih baik.

Reorientasi Alokasi Belanja Implementasi konsep Ekonomi Islam mensyaratkan bahwa kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial perlu dilakukan dengan tata kelola belanja pemerintah yang produktif, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi (Askari et al., 2014; Tahir, 2013).

Oleh karena itu, selain alokasi belanja pemerintah yang tepat juga perlu peningkatan produktivitas belanja pemerintah untuk mencipatkan sumber-sumber pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, meminimalkan beban dan risiko ekonomi masyarakat, perluasan cakupan kebijakan publik, peningkatan efisiensi ekonomi nasional, dan peningkatan daya saing
masyarakat.

Selama dua dasawarsa ini kebijakan fiskal berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai target yang diinginkan
pemerintah (Sriyana & Hakim, 2017). Tentu saja tujuan tersebut tidak salah, namun untuk mencapai target tersebut membawa konsekuensi bahwa kebijakan fiskal akan memiliki dampak yang bias pada mesin pertumbuhan ekonomi yang besar dan menjadi sarana pengembangan dan fasilitas usaha besar. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada semakin meningkatnya kapitalisasi usaha besar, terpinggirkannya usaha kecil, dan melebarnya kesenjangan ekonomi nasional.

Untuk itulah, dalam rangka perbaikan kualitas kebijakan fiskal dalam jangka panjang dan sekaligus merespon resesi ekonomi akibat pandemi, pemerintah perlu menetapkan perubahan orientasi alokasi belanja anggaran publik (Tunalı & Saruç, 2021). Reorientasi tersebut adalah perubahan alokasi belanja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan keadilan sosial seiring seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang rasional.

Alokasi belanja dalam APBN merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan fiskal. Diperlukan alokasi anggaran yang tepat sasaran, efisien dalam pelaksanaannya, dan efektif dalam implementasinya agar tujuan kebijakan fiskal dapat tercapai (Antonenko et al., 2019). Selama ini alokasi anggaran pemerintah dari aspek sektoral, kementerian dan lembaga, maupun alokasi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui kajian yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, efek dari kebijakan fiskal belum optimal karena belum bisa menciptakan keadilan ekonomi.

Pelaksanaan kebijakan fiskal baru sebatas mampu mendorong capaian target pertumbuhan ekonomi secara nominal dalam skala nasional dan regional (Anwar et al., 2020). Namun demikian dalam kenyataannya efek positif belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi selalu diikuti dengan inflasi sehingga akan memiliki dampak negatif terhadap pendapatan riil masyarakat (Sriyana, 2018; Sriyana & Ge, 2019).

Kondisi ini dapat menjadi sumber melebarnya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang semakin besar, tingkat pengangguran yang masih tinggi, dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi secara riil merupakan indikator-indikator yang mendukung pernyataan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah harus melakukan kebijakan lebih intensif untuk melakukan realokasi anggaran dalam aspek sektoral, antar lembaga, dan realokasi untuk memperbesar transfer ke pemerintah daerah.


Resesi ekonomi yang terjadi sebagai akibat pandemi Covid-19 dapat menjadi alasan yang semakin menguatkan perlunya realokasi belanja pemerintah. Dampak dari pandemi ini telah mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat secara siginifikan dan melemahkan kondisi sosial ekonomi masayarakat (Prawoto et al., 2020; Tunalı & Saruç, 2021). Untuk itu kebijakan alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk belanja pemerintah dalam rangka perlindungan dan bantuan
sosial kepada masyarakat berpendapatan rendah terdampak pandemi, pengangguran baru akibat pandemi, dan subsidi untuk penyediaan kebutuhan pokok termasuk bidang kesehatan untuk masyarakat.


Revitalisasi Pendapatan

Selain aspek belanja pemerintah, perbaikan tata kelola aspekaspek sumber pedapatan merupakan hal yang penting dalam rangka reformasi fiskal. Konsep keuangan publik Islam menyatakan bahwa mobilisasi sumber-sumber keuangan publik, terutama pajak dan zakat menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi dari resesi (Faridi, 1983; Yusoff, 2006). Untuk itu salah satu aspek reformasi kebijakan fiskal adalah peningkatan kemampuan fiskal pemerintah (government size) yang optimal (Park & Philippopoulos, 2005; Sriyana, 2016).

Dengan ukuran fiskal pemerintah yang relatif kecil saat ini yaitu 15,5 persen menggambarkan kemampuan fiskal yang rendah terhadap perekonomian. Untuk itu pemerintah harus memiliki orientasi belanja yang memiliki efek meningkatkan ukuran pemerintah dalam rangka memperbesar kapasitas fiskal dan penguatan peran pemerintah dalam perekonomian nasional (Gampito, 2010; Trussel & Patrick, 2009).

Peningkatan kapasitas fiskal hanya dapat dilakukan jika pemerintah memiliki kemauan politik dan ekonomi untuk melakukan kebijakan yang berdampak pada peningkatan dan perluasan sumber-sumber pendapatan negara yang baru. Reorientasi alokasi anggaran tidak akan terlaksana tanpa diikuti dengan penguatan sisi pendapatan. Untuk itu diperlukan revitalisasi sumber-sumber pendapatan pemerintah dan redistribusi sumber daya di masyarakat untuk mendukung reformasi fiskal (Rahmawati, 2016).

Meningkatnya kapasitas fiskal akan mengatasi beberapa masalah terkait dengan kemampuan fiskal pemerintah yaitu meningkatkan surplus primer, mengurangi defisit anggaran, dan mengurangi utang pemerintah. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal tersebut, pemerintah harus meningkatkan tax ratio dengan jalan menciptakan dan memperluas instrumen penerimaan dalam berbagai kebijakan yang memiliki sasaran pada peningkatan pendapatan pajak maupun bukan pajak (Auerbach et al., 2010; Sriyana, 2015).

Untuk sumber pendapatan dari sektor perpajakan, pemerintah bisa melakukan kebijakan perluasan basis pajak dengan pengenaan pajak yang lebih progresif atas pajak penghasilan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Kebijakan perpajakan progresif ini dapat diimplementasikan dalam bentuk pengurangan pajak bagi wajib pajak perorangan dan kelompok usaha berpenghasilan rendah, sedangkan untuk wajib pajak berpenghasilan tinggi dapat dikenakan tambahan tarif pajak. Kebijakan ini akan membantu meningkatkan penerimaan negara, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sekaligus
meningkatkan derajat keadilan antar masyarakat, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan sekaligus dapat mendorong pemulihan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan (Morrissey et al., 2016; Sriyana, 2019; Tran, 2019).

Reformasi fiskal sebagai respon atas resesi ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi
pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan fiskal, khususnya terkait dengan tata kelola zakat sebagai salah satu instrumen fiskal pemerintah.

Dalam konsep ekonomi Islam, pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal merupakan kewajiban negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dari sisi masyarakat, keuangan publik merupakan hak rakyat yang
harus dipenuhi oleh pemerintah. Dengan demikian kebijakan fiskal bukanlah instrumen yang semata-mata bertujuan untuk perbaikan ekonomi akan tetapi juga merupakan sarana distribusi ekonomi untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial. Atas dasar konsep tersebut, pengelolaan zakat yang lebih efektif secara nasional akan sangat berperan besar dalam mewujudkan keadilan di masyarakat.


Reformulasi Pembiayaan

Salah satu masalah yang dialami oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan fiskal adalah adanya utang pemerintah yang semakin besar sebagai implikasi dari kebutuhan pembiayaan pemerintah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya defisit anggaran dan terbatasnya alternatif sumber pembiayaan yang dimiliki pemerintah. Sebagian besar defisit fiskal selalu dibiayai dengan utang pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ekonomi Islam memiliki konsep untuk mengatasi pembiayaan pemerintah dengan penerbitan surat utang negara yang berdasarkan akad syariah yang disebut Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (Sazali, 2020; Tahir, 2013). Sukuk memiliki risiko kecil dan dapat diterima mayoritas masyarakat di Indonesia serta berpotensi dikembangkan secara masif di dalam negeri. Hampir semua negara yang mayortas berpenduduk muslim telah menjadikan Sukuk sebagai instrumen utama untuk membiayai proyek-proyek publik.

Untuk saat ini, penerbitan Sukuk di Indonesia baru sekitar 19 persen dari total penerbitan surat berharga nasional. Pemerintah sangat berpotensi mengembangkan penerbitan sukuk sebagai intrumen utama untuk menutup pembiayaan defisit melalui berbagai kebijakan dan strategi yang lebih progresif untuk pasar dalam negeri. Dari berbagai kajian juga menghasilkan kesimpulan bahwa sumber pembiayaan dalam negeri lebih aman dan risiko lebih kecil (Afonso & J).

Berdasarkan pengamatan data-data, kajian atas hasil-hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dan analisis dekriptif tentang
pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan fiskal terutama periode setelah reformasi belum dapat meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah (government size) dan belum berhasil menciptakan keadilan ekonomi. Lebih khusus lagi, kebijakan fiskal selama ini belum berhasil meningkatkan tax ratio dan menurunkan secara signiifkan kesenjangan ekonomi.

Kebijakan fiskal baru sebatas mampu menjadi instrumen untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional terutama melalui kegiatan sektor usaha berskala besar. Dengan kata lain, kebijakan fiskal telah menjadi sarana bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan pemodal di sektor swasta. Kondisi ini menggambarkan terjadinya capitalist state, yaitu negara
menjadi sarana untuk menambah kekayaan bagi pemilik modal.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan yang semakin besar dan semakin menjauhkan dari terbentuknya negara yang mensejahterakan rakyat (welfare state). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak semakin memburuknya kapasitas dan kemampuan fiskal pemerintah yang ditandai dengan menurunnya penerimaan perpajakan, peningkatan defisit anggaran, dan meningkatnya utang pemerintah. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan timbal balik dengan berbagai indikator utama
makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, produksi, dan konsumsi masyarakat.

Mengingat bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi utama untuk menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah harus melakukan tata ulang dan reformasi terhadap kebijakan fiskal tersebut. Reformasi
tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, meningkatkan mobilitas sumber daya keuangan publik, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang mampu menjamin adanya keadilan ekonomi yang lebih baik.

Keuangan publik merupakan hak masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Oleh karena itu, reformasi kebijakan fiskal untuk menciptakan keadilan nasional sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah dengan mengimplementasikan konsep Ekonomi Syariah. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan reorientasi alokasi belanja pemerintah yang selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, distribusi sumber daya ekonomi, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Alokasi belanja pemerintah harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan keadilan sosial seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang rasional. Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, perlu dilakukan revitalisasi kebijakan fiskal dengan memasukkan Zakat sebagai bagian dari instrumen kebijakan fiskal dan melakukan tata ulang struktur perpajakan yang lebih progresif. Untuk menutup defisit anggaran dan menghindari pembengkakan utang pemerintah yang semakin besar harus dikembangkan sumber pembiayaan dari Sukuk sebagai sumber pembiayaan utama untuk proyek-proyek publik. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here