Home News Refleksi Akhir Tahun 2021, FH UII Soroti 4 Klaster Isu Penting

Refleksi Akhir Tahun 2021, FH UII Soroti 4 Klaster Isu Penting

363
0
Dekan FH UII Dr Abdul Jamil SH MH (kanan). Foto: Dok Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Tahun 2021 segera berakhir dan meninggalkan banyak problematika hukum beserta kompleksitasnya yang perlu dievaluasi untuk kehidupan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Terkait hal itu, di penghujung tahun 2021 ini Fakultas Hukum UII telah merangkum berbagai problematika hukum yang berkaitan erat dengan berbagai aspek sosial yang terjadi di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, banyak hal terjadi yang berkaitan erat dengan penataan hukum baik dari aspek normatif maupun tata kelola penegakannya.

Dan Fakultas Hukum UII sengaja menyoroti 4 kluster isu penting yang terjadi padatahun 2021 dengan berbagai pertimbangan, yakni kerap diperbincangkan oleh publik dari berbagai kalangan, memiliki potensi dampak yang luas di masyarakat dan perlu penanganan yang serius untuk menyelesaikan problem pada keempat isu ini.

Menurut Dekan FH UII Dr Abdul Jamil SH MH dalam siaran pers yang diterima Bernasnews.com, Senin 27 Desember 2021, keempat isu tersebut adalah terkait penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual, masa depan lingkungan hidup yang berkelanjutan, penataan regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta penegakan dan perlindungan HAM di masa pandemi.

Terkait isu penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, menurut Abdul Jamil, dari laporan Komnas Perempuan menyebutan bahwa pada 3 tahun terakhir yakni 2019-November 2021 terdapat 8.800 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan di antaranya kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Di antara kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, namun juga di lingkup perguruan tinggi yang seharusnya sebagai mata air pembangunan bangsa.

Mencuatnya kasus-kasus kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi ke publik menimbulkan keresahan dan tuntutan atas perlindungan korban yang ideal dalam rangka memenuhi keadilan. Untuk merespon hal itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenritekdikti) menerbitkan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Penerbitan regulasi tersebut menuai kontroversi mengenai kepentingan perlindungan atas kekerasan seksual di ruang perguruan tinggi atau liberalisasi cara pandang terhadap berbagai perilaku seksual.

Karena itu, FH UII memandang perlu upaya yang serius dari berbagai pihak untuk menghentikan maraknya tindak kekerasan seksual. Hal ini dalam rangka melindungi harkat dan martabat kemanusiaan dan menjaga generasi yang akan datang.

Selain itu, FH UII mengajak seluruh komponen untuk bersama-sama menghentikan segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan lain pada umumnya. Dan meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk segera membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma luhur bangsa Indonesia yang beragama dan berbudaya, asas tranparansi, dan partisipasi publik yang seluas-seluasnya.

Sementara terkait isu mengenai masa depan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan dalam dua dekade terakhir bencana hidrometeorologi atau bencana yang disebabkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin, memiliki angka kejadian tertinggi.

Pada kenyataannya bencana alam yang terjadi di Indonesia selama satu tahun ini hampir 90 persen adalah bencana hidrometeorologi. Selain itu, bencana banjir mendominasi sebesar 41 persen dari 2.329 peristiwa bencana alam, dimulai dari banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi pada awal tahun, hingga banjir bandang di Kota Batu Jawa Timur.

Sementara di sisi lain, Greenpeace Indonesia menyebut bahwa luasan lahan deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,13 juta ha atau setara 3,5 kali luas Pulaui Bali. Deforestasi tersebut disinyalir akibat pengalihan lahan menjadi industri bidang perkebunan dan menjadi penyumbang besar bagi bencana banjir yang terjadi. Kerusakan lingkungan juga terjadi kerena lemahnya kepatuhan berbagai industri dalam mengelola limbah hasil produksi sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Berbagai tindakan tersebut berdampak pada degradasi kualitas lingkungan hidup yang menurut berbagai pihak tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah lantaran sikap permisif dalam berbagai kebijakan strategis dalam pemanfaatan lingkungan hidup. 

Karena itu, FH UII mengatakan bahwa kegiatan deforestasi harus segera dihentikan. Rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru juga perlu ditinjau ulang. Selain itu, penegakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang masih timpang, perlu juga segera diperbaiki.

Pada isu masa depan lingkungan hidup yang berkelanjutan, FH UII meminta hentikan segala bentuk deforestasi yang menimbulkan kerusakan pada hutan. Selainitu, kaji ulang proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru, trutama yang berkaitan dengan aspek perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sedangkan mengenai isu penataan regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut FH UII, problem pembentukan peraturan perundang-undangan selama tahun 2021 dinodai oleh aktifitas legislasi yang minim partisipasi dan transparansi. Hal ini seakan menjadi pengulangan dari catatan problem legislasi pada tahun sebelumnya. Salah satu problematik yang muncul adalah mengenai UU KPK yang dibentuk secara tertutup sehingga menuai pro kontra di kalangan masyarakat.

Dengan mengabaikan asas keterbukaan, maka materi muatan yang tercantum di dalam UU KPK juga turut menuai problematik. Tidak hanya UU KPK, pembentukan UU Cipta Kerja juga merupakan contoh konkrit problematika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari proses pembahasan yang dinilai cacat formil hingga Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dilaksanakan perbaikan dalam waktu 2 tahun pasca putusan tersebut diucapkan.

“Putusan MK tersebut memang menjadi pintu gerbang untuk mengakhiri polemik dari UU Cipta Kerja. Namun, putusan tersebut justru menimbulkan anomali karena MK menilai bahwa UU tersebut cacat formil tetapi tidak langsung membatalkan keberlakuan UU Cipta Kerja. MK justru hanya menunda keberlakuan UU Cipta Kerja dan memberikan kesempatan bagi pembentuk UU untuk memperbaiki UU tersebut,” Dekan FH UII.

Terkait isu penegakan dan perlindungan HAM di masa pandemi, menurut FH UII,d arurat pandemi Covid-19 yang terjadi hampir 2 tahun belakangan memunculkan isu yang cukup serius terkait hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Selain itu, pandemi juga menimbulkan persoalan pengangguran, diskriminasi dan mobilitas. Karena itu, sebagai penanggungjawab utama jaminan HAM dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM sebagaimana amanah konstitusi, pemerintah diharapkan sebagai penanggungjawab utama jaminan HAM dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM sebagaimana amanah konstitusi.

Namun realitanya, ada inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi yang seringkali menjadi pisau bermata dua. Selain itu, tindakan pemerintah dalam penegakan hukum protokol kesehatan juga memiliki catatan negatif. Ketidakadilan dipertontonkan secara gamblang dalam penegakan protokol kesehatan ini.

Beberapa kasus menjadi sorotan yakni kasus Habib Rizieq dan Rachel Vennya. Kedua contoh kasus tersebut menimbulkan beragam tanggapan oleh masyarakat yang menunjukkan inkonsistensi dalam penegakan hukum karena disparitas hukuman yang “tidak masuk akal”, di saat kepatuhan terhadap prokes selalu digaungkan.

Karena itu, FH UII menyatakan sikap bahwa pPembentukan peraturan perundang-undangan yang masih menggunakan aji mumpung (mumpung pandemi dan aji mumpung lainnya) terlihat dari aktifitas legislasi yang minim transparansi dan partisipasi. Daulat rakyat dalam bentuk partisipasi dalamnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, harus ditingkatkan. Bukan justru diabaikan karena alasan yang sulit diterima nalar.ebijakan dan hukum yang berkaitan dengan penangangan pandemi masih bias kepentingan elit.

Upaya penanganan yang seharusnya menjadikan keselamatan nyawa masyarakat terkesan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan pragmatisme jangka pendek. Demikian pula berkaitan dengan penegakan hukum protokol kesehatan yang dinilai masih didominasi oleh kepentingan politis.

Berdasarkan hal-hal yang menjadi konsen di atas, Fakultas Hukum UII merekomendasikan beberapa hal, yakni tegakkan hukum dalam rangka perlindungan lingkungan hidup dengan tegas dan seadil-adilnya. Sementara pada isu penataan regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perbaiki kualitas legislasi, terutama dalam bentuk upaya konkrit untuk meletakkan kedaulatan rakyat dalam makna yang sesungguhnya melalui praktik legislasi yang transparan dan partisipatif. Kemudian, jaga konstitensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi prosedur maupun substansi.

Sementara pada isu penegakan dan perlindungan HAM di masa pandemi, pemerintah harus konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yagn berkaitan dengan penanggulangan Pandemi Covid-19. Selin itu, hentikan praktik penegakan hukum dalam penanggulangan pandemi yang selama ini masih bias kepentingan dan sarat muatan politis. (lip)

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here