Home Opini QRIS

QRIS

997
0
Dr. Y. Sri Susilo, SE, MSi, Dosen Fakultas Bisnis & Ekonomika UAJY (Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

BERNASNEWS.COM — Era ekonomi dan keuangan digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran dari uang kartal (kertas dan logam) dan paper based (cek, bilyet giro, dan nota kredit atau nota debit) menuju card based dan server based (Gouw, 2019). Card atau chip based meliputi kartu ATM, kartu kredit/debit, dan uang elektronik (UE) yang berbasis chip (kartu) yang dapat diisi saldo, misalnya kartu UE di SPBU dan jalan tol. Selanjutnya, server based menggunakan platform aplikasi yang penggunaannya meningkat seiring perkembangan ekonomi digital, misalnya mobile payment dengan pemindaian kode Quick Response (QR).

Setelah diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia (BI) mewajibkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan standar Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) mulai 1 Januari 2020. Ketentuan BI tersebut diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Kode QR ini digunakan untuk pembayaran melalui aplikasi UE server based, dompet elektronik dan mobile banking (www.bi.go.id). Setiap PJSP berbasis QR (termasuk PJSP asing) wajib menggunakan QRIS.

Terkait dengan QRIS, BI mengusung tema semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung). QRIS UNGGUL mengandung makna (Fitriya, 2019)): pertama, UNiversal. Penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Kedua, GampanG. Masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel. Ketiga, Untung. Transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Keempat, Langsung. Transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

Diharapkan dengan adanya QRIS, transaksi pembayaran bisa lebih efisien atau murah, inklusi keuangan di Indonesia lebih cepat, UMKM bisa tumbuh berkembang lebih maju, dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. QRIS disusun oleh BI dan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) yang menggunakan standar internasional. Standar internasional QR Code untuk sistem pembayaran termaksud di susun oleh EMV Co (www.bi.go.id).  Jadi, tujuan adanya QRIS ini tak lain agar pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu yaitu BI. Implementasi QRIS ini sebagai salah satu wujud pelaksanaan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang telah dicanangkan bulan Mei 2019.

QRIS diharapkan dapat memudahkan dan menguntungkan pelanggan dan pedagang saat bertransaksi. Selanjutnya QRIS dapat meningkatkan volume transaksi sehingga bisa menguntungkan pedagang kecil. QRIS dapat dipakai oleh seluruh masyarakat, pedagang bakso, mie goreng, semuanya bisa menggunakannya. Transaksi semakin cepat dan volumenya semakin banyak.  Transaksi maksimal dengan QRIS dibatasi maksimal Rp 2 juta.

Transaksi digital dengan kode QR ditujukan untuk mempercepat proses pembayaran. Sebut saja, Gopay, LinkAja, ShopeePay, Paytren, Dana, OVO, dan bank-bank yang menyediakan UE (Gouw, 2019). Ketika UE dikeluarkan oleh masing-masing Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) tanpa terintegrasi, maka berpotensi memunculkan permasalahan. Salah satu kendala yang timbul adalah pengguna UE harus mengunduh aplikasi dari masing-masing PJSP, membuat akun aplikasi, dan menempatkan sejumlah saldo pada aplikasi mobile payment mereka agar dapat bertransaksi di banyak toko.

QRIS juga disiapkan untuk mengantisipasi beroperasinya PJSP asing di Indonesia. Seperti diketahui, beberapa  PJSP asing yang berminat untuk beroperasi di Indonesia. Selain AliPay dan WeChat, belakangan diberitakan Whatsapp Pay juga berminat untuk meramaikan pasar platform pembayaran elektronik di dalam negeri. WhatsApp tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan pembayaran digital dan bank di Indonesia untuk bisa menjalankan bisnis pembayaran digital di dalam negeri. WhatsApp hanya akan berfungsi sebagai platform di Indonesia yang mendukung pembayaran melalui dompet digital lokal.

Selamat datang dan beroperasi QRIS. Keberadaan QRIS tentu dapat mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Ke depan BI harus mengantispasi regulasi dan sistem yang menjadikan QRIS sebagai mobil payment yang aman dan mudah bagi penggunanya. (Dr. Y. Sri Susilo, SE, MSi, Dosen Fakultas Bisnis & Ekonomika UAJY (Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here