Sunday, August 14, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
spot_img
HomeOpiniPulau Komodo, Konservasi atau Komersialisasi?

Pulau Komodo, Konservasi atau Komersialisasi?

bernasnews.com – “Jadi kami ingin konservasi, tapi kami juga ingin ekonomi lewat turisme. Ini harus seimbang.” Kata Jokowi di tayangan YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta (23/7). Penjelasan itu adalah alasan mengapa Presiden Jokowi mendukung kebijakan kenaikan tarif tiket masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo dari Rp150 ribu per kunjungan menjadi Rp3,75 juta mulai 1 Agustus 2022 (CNN Indonesia 21/7). Idenya dianggap benar, karena taman nasional harus dijaga kelestariannya, sehingga tidak bisa dijadikan wisata massal. Tetapi kenapa konsepnya berbasis harga? Bukankah lebih baik jika basisnya lewat giliran pendaftaran, bukan menaikkan harga tiket.

Wajar jika banyak protes, kalau semangatnya konservasi kenapa ada komersialisasi. Dengan tegas Komisi IV DPR menolak praktik komersialisasi di Pulau Komodo. “Pembatasan kuota pengunjung yang katanya dilakukan untuk menjaga konservasi malah menjadi ajang komersialisasi.” Kata anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lerna (Sindonewe.com 17/8). Bahkan ahli strategi pariwisata nasional, Taufan Rahmadi mengatakan, “Bagi saya setiap destinasi wisata terbuka dikunjungi oleh siapapun. Wisata Komodo bukan mendiskriminasi sebagai wisatawan kaya atau wisatawan miskin” (Liputan 6.com 17/7).

Pada tingkatan pelaku wisata lokal juga banyak memberikan kritik. Budi, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (Gahawisri) cabang Manggarai Barat menilai kenaikan harga tiket tersebut tidak masuk akal. Baginya konservasi hanya dijadikan alasan kenaikan tiket (Kompas.Tv 16/7). Tak hanya itu aksi demo juga pernah digelar warga di Kantor Balai Nasional Taman Komodo (BNTK). Salah satu warga, Iksan, berkeyakinan bahwa argumentasi konservasi yang disampaikan sejumlah pihak di media massa tidak masuk akal. “…Mereka mengatasnamakan konservasi padahal tujuan utamanya adalah privatisasi” ujarnya. (Kompas.com 17/7). Bahkan pada kesempatan terpisah. Ketua Asosiasi Travel Agen Indonesia (ASTI) Labuan Bajo, mendesak agar kenaikan tiket ini dibatalkan (Tempo.com 27/7)

Komersialisasi Pulau Komodo memang tampak jelas terlihat. Investasi yang dilakukan Pemerintah dengan harapan mendatangkan keuntungan. Tak tanggung-tanggung sejak 2020 dilakukan penataan dengan biaya sebesar Rp. 113,8 miliar. Mulai dari pembangunan jalan sampai dengan spot Jurassic Park yang baru saja diresmikan (detiktravel 22/7) dan Jokowi membidik 1 juta sampai 1,5 juta turis. Untuk target pertama minimal ada 1 juta turis yang datang ke Labuan Bajo. Kemudian target kedua, setelah runway bandara diperpanjang akan bertambah menjadi 1,5 juta.

Padahal, UNESCO sudah lama mengkritik proyek ini. Kepentingan UNESCO sangat jelas sebagai institusi resmi yang memberi predikat Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia sejak 1991. Sudah sejak tahun lalu UNESCO mendesak memberhentikan proyek. Dalam rekomendasi UNESCO yang disampaikan pada sidang Komite Warisan Dunia ke-44 yang berlangsung di Fuzhou, China pada 16-31 Juli 2021, UNESCO mendesak Indonesia menghentikan proyek-proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar lokasi Taman Nasional Komodo. Dengan alasan, proyek memiliki potensi dampak nilai Outstanding Universal Value (OUV). OUV adalah salah satu kriteria penilaian UNESCO untuk penetapan warisan dunia.

Tak lama setelah rekomendasi UNESCO, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan dengan tegas untuk menghentikan pembangunan di Pulau Komodo. “Model pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintah di TNK ini merupakan model komodifikasi alam yang didominasi oleh big business dengan mengotak-atik zonasi yang ada. Bisnis seperti ini akan terus menempatkan masyarakat adat yang sudah lama menetap disana dan hidup berdampingan bersama komodo bukan sebagai pewaris utama.” ungkap Nur Hidayati, Direktur Eksekutif WALHI Nasional (Siaran Pers WALHI, 3/8/21).

Jika alasan ekonomi digunakan Pemerintah, apakah relevan? Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Timur Umbu Wulang Tanaamahu menyatakan selama 40 tahun berdampingan dengan TNK masyarakat tetap tidak sejahtera. Kalau menuruti konsep Biosfer dengan tidak sampai 1.000 KK harusnya masyarakat lokal sejahtera tanpa harus menaikkan tiket. “Dengan demikian kebijakan untuk menaikan harga tiket untuk membatasi kunjungan orang tidak relevan dan bukan apple to apple dengan konservasi lingkungan,” tegasnya (Koridor, 14/7). (O, Gozali)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments