Home News Program Gumaton Malioboro, Pedagang Kuliner Wajib Pasang Daftar Harga dan Prokes

Program Gumaton Malioboro, Pedagang Kuliner Wajib Pasang Daftar Harga dan Prokes

285
0
Kawasan Malioboro salah satu ikon pariwisatanya Kota Yogyakarta. (Foto: Dok. Bernasnews.com)

BERNASNEWS.COM — Dalam rangka mewujudkan kawasan wisata yang aman dan nyaman, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya di Kawasan Malioboro, Yogyakarta.

Dikutip dari Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kundha Kabudayan Kota Yogyakarta, Ekwanto menyampaikan pihaknya menerapkan program Gumaton di kawasan ikonnya pariwisata itu. “Program Gumaton berupa memperketat protokol kesehatan, mengubah pola jaga 141,  patroli daftar harga makanan di warung makan sepanjang Malioboro dan kirab pergantian jaga Jogoboro,” terang Ekwanto, Rabu (19/5/2021).

Dikatakan, memperketat protokol kesehatan (prokes) dilakukan melalui kegiatan penyampaian informasi prokes pada para pengunjung baik secara langsung maupun melalui Radio Widoro (radio jaringan). Juga mengedukasi pengunjung tentang kuota per kawasan di Malioboro.

Sementara, pengubahan piket Jogoboro menjadi pola piket 141 adalah menerapkan 1 regu piket pagi, pukul 08:00 -16:00 WIB, 4 regu piket sore , pukul 16:00 -24:00 WIB dan 1 regu piket malam, pukul 24:00 -08:00 WIB. “Pemusatan regu pada piket sore ini karena pada jam tersebut pengunjung Malioboro mulai bertambah banyak,” ungkap Ekwanto.

Kegiatan patroli daftar harga makanan di warung makan sepanjang Malioboro, imbuh Ekwanto, berupa kegiatan sosialisasi daftar harga kepada para pelaku usaha kuliner yang menggunakan aplikasi QRIS yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan melakukan monitoring kesesuaian harga dengan daftar harga di lapangan.

Selain itu, pihaknya juga menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang kewajiban dan sanksi bagi pedagang kuliner di Kawasan Malioboro. Para pedagang wajib memasang daftar harga, menjaga kebersihan sampah dan penyemproton desinfektan di lapaknya. “Jika melanggar dikenakan sanksi berupa penutupan lapak, termasuk bagi yang menaikkan harga sehingga tidak sesuai dengan daftara harga (Bhs Jawa, nuthuk),” tegasnya.

Lanjut Ekwanto, konsep dan strategi yang dibangun UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kundha Kabudayan Kota Yogyakarta ini akan diterapkan secara berkesinambungan dan terukur guna mewujudkan kawasan wisata yang aman dan nyaman di era pandemi menuju pranatan anyar. (ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here