Home News Problematika Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Hukum

Problematika Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Hukum

69
0
Para pameteri Stadium General dengan tema ‘Problematika Kebebasan menyampaikan Pendapat Berhadapan dengan Etika Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Perspektif Hukum’, Rabu (13/10/2021), yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UWM. (Foto: Istimewa)

BERNASNEWS.COM — Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) menyelenggarakan Stadium General dengan tema ‘Problematika Kebebasan menyampaikan Pendapat Berhadapan dengan Etika Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Perspektif Hukum’, Rabu (13/10/2021), di Pendopo Kampus UWM, Yogyakarta.

Kegiatan yang digelar dengan dengan model offline dan cloud zoom dibuka langsung oleh Rektor UWM Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, menghadirkan pemateri AKBP Muharomah Fajarini, S.H., SIK. (Kapolres Kulon Progo), Dr Zaki Sierraj, SH., CN., M.H (Dosen FH UWM), Dr. Aida Dewi SH., MH. (Dosen FH UWM) dan Anang Masduki, MA., Ph.D (Cand) (Dosen Ilmu Komunikasi UAD). Sebagai moderator Edy Chrisjanto, SE, SH, MH.

“Terdapat beberapa kebijakan di negara-negara maju, ada tentang membolehkan berciuman ditempat umum dan berpelukan tidak menjadi masalah di sana. Akan tetapi jangan melakukannya di sini, karena akan dianggap tidak etis,” kata Prof Edy.

Dikatakan, aspek etika berpendapat sangat signifikan, seperti ujaran kebencian dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat atau bahkan melanggar hukum. “Agar kebebasan berpendapat sesuai etika yang berlaku, hati-hatilah dalam bermedsos, baik itu berupa kata-kata, maupun gambar yang tidak etis,” tegas Prof Edy, dalam sambutannya.

Suasana Stadium General dengan tema ‘Problematika Kebebasan menyampaikan Pendapat Berhadapan dengan Etika Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Perspektif Hukum’, Rabu (13/10/2021), di Pendopo Kampus UWM, Yogyakarta. (Foto: Istimewa)

Sementara itu, Muharromah Fajarini dalam paparan stadium general mengatakan, negara yang kita cintai ini NKRI, pasti memberikan perlindungan kepada kita, termasuk dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial.

“Karena kita termasuk orang-orang yang cerdas maka di jaman 4.O ini dalam menggunakan media sosial harus cerdas,” ungkap Fajarini.

Lanjutnya, jangan mengedepankan kebebasan semata, untuk menciptakan ketertiban agar tidak terjadi konflik maka akan terwujud security, safety, surety dan peace.

Dalam kesempatan itu, Zaki Sierrajdalam paparannya menjelaskan,bahwaSri Sultan Hamengkubuwono X perah menyampaikan “Moral Principle is The Foundation of Law” .  Dalam tataran asas, pada dasarnya manusia senang jika tidak diingkari janji.

Secara moral, menepati janji baik dan melanggar janji itu jelek. “Dan secara hukum, barangsiapa melanggar janji dan merugikan orang lain dihukum mengganti kerugian,” ujar Zaki Sierraj.

Senada disampaikan oleh Aida Dewi, bahwa memang benar pembatasan-pembatasan bersuara sangat diperlukan. “Pertanyaannya namun haruskah seperti itu dalam aplikasinya? Apakah sudah ada Judicial Review?,” ujarnya.

Jawabnya, lanjut Aida, adalah sudah dan berulangkali. “Sekarang pemerintah sedang mendorong adanya revisi UU ITE terutama untuk Pasal yang dianggap pasal-pasal karet, dan ataukah pasal- pasal yang krusial yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29,” bebernya. (nun/ ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here