Home News PP PKB Tamansiswa Minta Semua Pihak Menahan Diri dan Menjaga Ketertiban

PP PKB Tamansiswa Minta Semua Pihak Menahan Diri dan Menjaga Ketertiban

460
0
Ketua Umum PP PKBTS Ki Prof Dr Cahyono Agus. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PP PKBTS) menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban, kedamaian, persatuan, kebersamaan, kekeluargaan, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan serta selalu berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Dan PKBTS menyayangkan adanya penyebaran hoax, tindakan anarki, kerusuhan, kerusakan dan chaos, akibat demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang tidak terkendali pada saat pandemik Covid-19 dan kondisi ekonomi yang relatif kurang baik.

(Baca juga : Pengurus Pusat PKB Tamansiswa akan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja)

“Kebebasan berpendapat dan Merdeka Belajar harus tetap bertanggungjawab, budi pekerti mulia, secara swa-disiplin dan tidak kebablasan, dengan tetap mengacu dan berakar kuat pada unggulan budaya nusantara sendiri melalui pengembangan jiwa, pikiran dan raga yang merdeka sesuai bakat, talenta dan hobinya, sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara,” tulis PP PKBTS dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum Ki Prof Dr Cahyono Agus dan Sekretaris Umum Ki Hazwan IskandarJaya M.MEd, tertanggal 8 Oktober 2020.

Dalam pernyataan sikap yang diterima Bernasnews.com, Kamis (8/10/2020) malam tersebut, PP PKBTS mengingatkan agar menjunjung tinggi Azaz Panca Darma Tamansiswa berupa kodrat alam; kemerdekaan (yang bertanggungjawab, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan sebagai roh genetik unggulan seluruh insan Tamansiswa, yang juga relevan untuk dapat diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Baca juga : Pariwisata DIY Makin Berduka akibat Demonstrasi Massa dengan Kekerasan)

PP PKBTS juga mengapresiasi atas kerja DPR dan Pemerintah RI dalam menuntaskan UU Cipta Kerja, meskipun masih dianggap belum sempurna sehingga mendapat kritikan bahkan penolakandari beberapa unsur masyarakat.

“Penyempurnaaan UU Cipta Kerja secara elegan dan bermartabat dapat dilakukan melalui review oleh DPR sebelum diundangkan, formulasi turunan peraturan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri atau bahkan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan tentu saja perlu adanya pengawalan dalam implementasinya,” tulis PP PKBTS dalam pernyataan sikap terkait disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR RI, Senin (5/10/2020) lalu. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here