Home Opini Posisi KSP dengan Sengketa Partai Demokrat dari Sudut Hukum

Posisi KSP dengan Sengketa Partai Demokrat dari Sudut Hukum

233
0
Saiful Huda Ems, Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kepemimpinan Dr Moeldoko

BERNASNEWS.COM – KEPALA Staf Presiden (KSP) merupakan jabatan atau pejabat pemerintahan, sementara Ketua Umum Parpol bukanlah jabatan atau bukan termasuk pejabat pemerintahan. Karena itu menjadi KSP sekaligus menjadi Ketum Partai bukanlah bentuk dualisme jabatan. Jadi tak ada masalah dan tak perlu dipermasalahkan.

AD/ART Parpol harus mengacu pada UU Parpol dan Konstitusi, kalau tidak maka AD/ART Parpol yang bermasalah atau kepengurusan sebelumnya yang bermasalah, jadi bukan KLB-nya yang bermasalah. Sebab AD/ART bukan hanya masalah internal partai, namun juga masalah eksternal partai. Semua AD/ART Parpol harus tunduk pada hukum negara. Berbeda dengan urusan KLB atau sengketa Kepengurusan Parpol, itu merupakan persoalan internal Parpol, dan Kementrian Hukum dan HAM serta PTUN hanya bertindak sebagai wasit dan juri saja, jika itu diumpamakan sebuah pertandingan olahraga.

Jika KLB Partai Demokrat di Deli Serdang merupakan upaya untuk merivisi AD/ART PD dan untuk mengoreksi manajemen dan mengganti kepengurusan PD sebelumnya yang lebih sesuai dengan UU Parpol dan Konstitusi, maka hasil KLB Deli Serdang haruslah dianggap sebagai yang sah atau legal.

Apabila nantinya Kemenhukham mengesahkan Kepengurusan PD hasil Kongres Deli Serdang, maka Kepengurusan PD versi Cikeas bisa menggugat putusan Kemenhukham ke PTUN.

Sebelum memberikan putusan soal pengesahan, Kemenhukham biasanya akan memediasi kedua belah pihak yang bersengketa, pun demikian dengan PTUN. Namun jika sudah ditetapkan Kepengurusan PD hasil KLB Deli Serdang misalnya, sebagai pihak yang menang, maka Kepengurusan PD versi Cikeas harus membubarkan diri atau membentuk partai dengan nama lain dan lambang lain.

Indonesia adalah negara hukum, maka jika ada persoalan dualisme Parpol haruslah diselesaikan secara hukum, sehingga tak perlu ngambek dan ngamuk. Bagaimana caranya? Menurut hemat saya, pengurus hasil KLB PD Deli Serdang mendaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan kepengurusan baru hasil KLB di Deli Serdang.

Sementara Pengurus PD versi Cikeas harus menunggu keputusan Kementrian Hukum dan HAM. Jadi tak boleh ngambek dan ngamuk-ngamuk gak jelas dulu, apalagi SBY melalui orangnya mengancam mau memimpin demo ke istana segala. Apabila nantinya Kementrian Hukum dan HAM mengesahkan Kepengurusan PD hasil KLB Deli Serdang, maka barulah Kepengurusan PD versi Cikeas menggugatnya ke PTUN.

Kalau kemudian Kepengurusan PD versi Cikeas kalah, maka ia harus membubarkan diri,atau membentuk partai lain dengan nama dan lambang yang berbeda. Jika tak mau maka mereka bisa bergabung ke PD hasil KLB Deli Serdang. Itupun jika diperbolehkan bergabung, kalau tidak ya harus legowo cari mainan baru saja. (Saiful Huda Ems, Lawyer dan Pemerhati Politik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here