Home News Polisi Berwenang Menindak Kendaraan ODOL

Polisi Berwenang Menindak Kendaraan ODOL

106
0
Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Arman Achdiat SIK MSi. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Polisi berwenang menindak kendaraan yang masuk kategori Over Dimension Over Load (ODOL) atau kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih. Dan penindakan terhadap pelanggaran ODOL bisa dilakukan secara aktif dengan Pemeriksaan Acara Singkat (PAS) karena pemakaian kendaraan ODOL masuk kategori kejahatan.

Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Arman Achdiat SIK MSi dalam Focus Group Discussion (FGD) Korlantas Polri yang secara spesifik membahas topik Penyebab Laka Lantas Ojol dan ODOL dalam rangka Traffic Accident Research Center (TARC) di wilayah Polda Jateng, di Semarang, Rabu (29/7/2020).

FGD yang diikuti oleh Kepala Balai Transportasi Darat Wilayah 10 Jateng-DIY, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Jateng-DIY, Kepala PT Jasa Marga Jateng, Kepala Jasa Marga Jateng dan pengurus Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) Jateng ini juga diisi dengan paparan dari Ketua Tim Peneliti Korlantas Polri Kombes M Rudi Syafrudin SIK SH dan pakar transportasi Undip Dr Bagus Hario Setiadji ST MT.

Kombes Pol Arman Achdiat SIK MSi. Foto : Istimewa

Menurut Kombes Pol Arman Achiadi, pelanggaran ODOL masuk sebagai kejahatan mengacu pada peraturan perundangan yang ada, yakni Pasal 316 Ayat (2) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal itu menyebutkan pelanggaran atas pasal 273, 275  ayat (2), Pasal 277, kemudian Pasal 310 sampai 312. “Di pasal 277 jelas ada uji tipe yang jika dilanggar bisa dipidana maksimal 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp 24 juta,” ujar perwira polisi lulusan Akpol 1992 ini.

Arman Achdiat mengungkapkan, FGD dilakukan karena meningkatnya kecelakaan yang melibatkan kendaraan kategori ODOL. Dri tahun 2018 jumlahnya hanya 4 peristiwa, namun pada 2019 naik menjadi 6 kejadian. Sementara di sisi lain, jumlah pelanggaran ODOL turun dari 4.914 ke 4.735 pelanggaran. Selain ODOL, juga ada tren kenaikan laka lantas yang melibatkan ojek online sebesar 79 persen. Kedua fenomena itu harus dicermati bersama.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Arman Achdiat SIK MSi. Foto : Istimewa

Menurut perwira polisi yang sudah mengenyam berbagai bidang penugasan ini, muatan berlebih (overloading) dan pembesaran dimensi (over dimension) secara teknis dipastikan memang membahayakan. Penyimpangan itu dipastikan tidak bisa diakomodasi geometrik jalan di Indonesia, karena menyulitkan maneuver atau olah gerak kendaraan, yang menyebabkan kendaraan menjadi kurang stabil dan sulit dikendalikan serta membutuhkan jarak pengereman (deselerasi) yang lebih panjang. Artinya, menurut Arman, muatan berlebih dan perbuatan memperbesar dimensi kendaraan lebih banyak menyebabkan kerugian bagi semua pihak.

“Sudah banyak literatur yang menyebutkan bahwa over dimension dan overload mempercepat kerusakan jalan, juga dipastikan memperbesar risiko kecelakaan karena peregangan atau strain ban hingga menjadi cepat panas. Kondisi ODOL juga menyebabkan pengereman dan percepatan menjadi terganggu,” kata Arman Achdiat.

Dia mengaku adanya kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan berlebih dan pembesaran dimensi karena angkutan barang menjadi mata pencaharian banyak orang dan penggerak perekonomian. Ketentuan dan sanksi juga belum tegas, di sisi lain kemampuan operasional penegakan hukum juga belum memadai. Karena itu, dia mengajak memaksimalkan koordinasi antar instansi untuk mengatasi hal ini.

Masalah ODOL jelas merugikan banyak pihak, dan jelas pula tindakan itu merupakan kejahatan, sehingga perlu langkah bersama mengatasinya. “Jangan kita lupakan juga kalau praktek ODOL menciptakan iklim usaha yang tidak adil alias unfair. Ini harus kita pahami bersama,” kata Dirlantas Polda Jateng ini. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here