Home News Polda DIY Tambah Lokasi Penyekatan Jadi 25 Titik

Polda DIY Tambah Lokasi Penyekatan Jadi 25 Titik

243
0
Suasana Titik Nol, Kota Yogyakarta sebelum pandemi. (Dok. Bernasnews.com)

BERNASNEWS.COM — Pelaksanaan PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali telah berlangsung 10 hari, guna mengendalikan mobilitas masyarakat tak terkecuali DIY menerapkan upaya penyekatan ruas jalan atau titik penyelamatan.

Dalam evaluasi Operasi Aman Nusa II sampai dengan tanggal 12 Juli 2021, Polda DIY menjelaskan bahwa DIY telah melakukan penambahan titik penyelamatan dari yang sebelumnya direncanakan sebanyak 21 titik. Lokasi tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota se DIY.

“Awal mula kita menentukan 21 titik penyekatan, namun setelah berjalan beberapa hari, perlu penambahan lokasi penyekatan sehingga total lokasi penyekatan ada 25 tempat,” ungkap Kabid Humas Polda DIY Kombes Yulianto, Selasa (13/7/2021).

Dikatakan, lokasi penyekatan tersebut di masing-masing kabupaten ialah dari Polres Sleman ada 6 lokasi, Polres Kulon Progo ada 6 lokasi, Polres Bantul ada 2 lokasi, kemudian Polresta Yogyakarta ada 5 lokasi, Polres Gunungkidul 1 lokasi dan Polda DIY mengampu 5 lokasi.

“Pos penyekatan yang ditempatkan di sebanyak 25 titik itu dijaga oleh petugas gabungan dari Polri, TNI dan personel lainnya. Untuk personel yang dilibatkan dari pihak Polri ada sebanyak 500an personel, kemudian 100an TNI, kemudian pihak lainnya juga kurang lebih 100 personil,” terangnya.

Pada faktanya, lanjut Kombes Yulianto, yang bekerja di lapangan bukan hanya saja 500 tetapi lebih banyak karena ini dilakukan sampai dengan pelosok pelosok Polsek. “Sampai dengan tanggal 12 Juli, sudah dilakukan pemeriksaan kendaraan yang melintas di posko sebanyak 11.417 kendaraan,” ujarnya.

Beragam tindakan yang dilakukan dari penyekatan selama masa PPKM Darurat di DIY. Ada beberapa kendaraan yang dicegat hingga diputarbalikkan oleh petugas lantaran dianggap telah melanggar aturan PPKM Darurat juga masih ada yang melakukan mobilitas tanpa kepentingan mendesak. “Dari hasil pengecekan itu, mereka diputarbalikkan atau disuruh kembali ke dari mana mereka berasal ada 3.752. Sedangkan yang melakukan pelanggaran prokes ada sejumlah 2.142,” ungkap Kombes Yulianto.

Melihat dari persentase penurunan mobilitas warga dalam masa PPKM Darurat, pihaknya menilai memang belum maksimal. Pasalnya didapati masih banyak masyarakat yang sebenarnya tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tapi justru malah jalan-jalan untuk tujuan yang tidak jelas.

Pihaknya mendesak agar masyarakat bisa patuh terhadap aturan PPKM Darurat yang sudah ditentukan pemerintah. Meski masih dinilai belum efektif untuk mobilitas, Yulianto menyebut hal pelaksanaan itu merupakan keputusan terbaik. “Ketika berbicara efektif atau tidak, PPKM Darurat ini adalah salah satu cara yang saat ini dirasa tepat untuk menurunkan mobilitas masyarakat,” pungkasnya. (Feva)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here