Home News Pernyataan Sikap Cipayung Plus DIY dan Forum BEM DIY, Wujudkan Kedaulatan Petani...

Pernyataan Sikap Cipayung Plus DIY dan Forum BEM DIY, Wujudkan Kedaulatan Petani Indonesia

109
0
Cipayung Plus DIY dan Forum BEM DIY menggelar rilis media, Kamis (24/9/2020) di Omah PMII Yogayakarta. (Foto: Istimewa)

BERNASNEWS.COM — Cipayung Plus DIY dan Forum BEM DIY menggelar rilis media, Kamis (24/9/2020) di Omah PMII Yogayakarta. Acara dimulai dengan penyampaian sikap dari setiap perwakilan aliansi dan diakhiri dengan dibacakannya tuntutan bersama.

Dalam rilis yang juga dikirim ke Bernasnews.com, mengatakan, bahwa petani merupakan penyangga tatanan negara Indonesia. Yang artinya sebagai penyangga sumber ketahanan pangan nasional. Indonesia di usia 75 Tahun dan Undang- Undang Pokok Agraria genap 60 Tahun, dalam hal ini pemerintah dirasa kurang memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan petani.

Cipayung Plus DIY dan Forum BEM se DIY saat menyampaikan sikap, Kamis (24/9/2020), di Omah PMII Yogyakarta. (Foto: Istimewa)

Menurutnya, banyak peraturan setingkat atau di bawah undang-undang yang bertentangan dengan UU PA No. 5 Th. 1960. “Kami Cipayung Plus DIY dan Forum BEM DIY bersepakat agar pemerintah serius dalam merealisasikan dan menegakkan dengan setegak-tegaknya kembali hakikat, tujuan dan cita-cita dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UU PA No. 5 Th. 1960),” tegasnya.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dakamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Undang-undang pokok agraria merupakan undang-undang yang seyogyanya mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

Poster peringatan Hari Tani Nasional 2020. (Repro)

Dalam momentum Hari Tani Nasional 24 September 2020, Cipayung Plus DIY dan Forum BEM Se-D.I. Yogyakarta menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut, 1. Wujudkan Kedaulatan Petani Indonesia; 2. Menuntut pemerintahan rezim Jokowi-Maruf Amin untuk menegakkan UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA; 3. Menuntut pemerintah untuk menyelesaikan konflik Agraria di Indonesia; 4. Mendesak pemerintah agar segera membuat peradilan Agraria di Indonesia; 5. Mendorong kehadiran pemerintah untuk memangkas mafia pertanian; 6. Mendorong pemerintah untuk menstimulus petani untuk melakukan inovasi di bidang pertanian. (nun/ ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here