Tuesday, May 17, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomePolitikPernikahan Ketua MK dengan Adik Presiden Jokowi Berpotensi Picu Konflik Kepentingan

Pernikahan Ketua MK dengan Adik Presiden Jokowi Berpotensi Picu Konflik Kepentingan

bernasnews.com – Rencana Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman untuk menikah dengan Idayati, adik kandung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Solo, 26 Mei 2022, dikhawatirkan berdampak pada pelayanan hukum dalam lembaga judicial review undang-undang. Pernikahan itu dikhawatirkan berpotensi memicu konflik kepentingan.

Karena itu, pengamat politik Universitas Widya Mataram (UWM) Dr As Martadani Noor MA berpendapat, Anwar Usman sebaiknya mundur dari jabatan Ketua MK untuk menjaga marwah lembaga penguji undang-undang tersebut.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Widya Mataram (UWM) yng meraih doktor sosiologi dari Universitas Sebelas Mare itu menyatakan, hubungan keluarga dalam sistem kekeluargaan di Indonesia berpengaruh besar terhadap proses suksesi dalam jabatan struktural maupun jabatan politik.

Dia menggambarkan kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada), para pengganti pejabat bupati/wali kota dari kalangan keluarga dekat. “Pengaruh politik keluarga di Indonesia cukup besar. Kita bisa melihat dari fenomena di pemerintahan. Bupati diganti lewat proses pilkada langsung, calon pengganti adalah istri atau anak dari bupati petahana, keponaka dan seterusnya. Di partai juga begitu kan? Kita lihat di partai-partai besar, tokoh-tokoh atau pejabat partai penting itu ada kaitan dengan keluarga. Ini bisa ditegaskan, betapa besarnya fungsi keluarga masuk dalam politik,” katanya.

Peraih Master dari Andhara University ini menganalisis, keluarga di Indonesia memiliki fungsi memelihara, memproteksi baik aspek ekonomi, afeksi atau kasih sayang maupun aspek sosial dan politik. Kondisi demikian berlaku dimana pun. Yang menjadi masalah, ketika fungsi keluarga sebagai proteksi aspek hukum, politik, yang bersifat primordialistik, itu memiliki kekuatan pengaruh yang dahsyat, melebihi pengaruh hubungan personalitas terhadap restrukturisasi jabatan publik dan kepentingan politik. Di dalam hubungan keluarga dalam konteks apapun bisa mendatangkan aspek memaksa secara disadari atau tidak disadari untuk kepentingan tertentu.

“Dalam konteks hubungan keluarga, setiap orang bahkan sulit menghindari dari aspek memaksanya ini, aspek peniruan dan adaptasi dalam hal proteksi terkait aspek hukum, politik dan ekonomi karena kita melihat dalam kenyataannya ada proteksi yang bersifat primodialistik,” katanya.

Dengan alasan teoretis demikian, maka alumni Fisipol UWM tahun 1991 ini menyatakan, Anwar Usman sangat bijak untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam memimpin MK, dengan cara mundur dari jabatan ketua dimaksud.

“Saya berpendapat dengan pertimbangan teori seperti itu, untuk menjaga marwah MK, membangun kepercayaan kepada masyarakat terhadap MK sebaiknya ya beliau mundur dari Ketua MK. Kalau tidak, posisinya ada potensi besar disalahgunakan, yang justru menurunkan kepercayaan masyarakat, menurunkan wibawa atau marwah Ketua MK,” kata Martadani Noor.

Menurut dia, publik bisa saja berprasangka pernikahan Ketua MK berkaitan dengan jabatannya dan dikaitkan dengan wacara penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Prasangka itu sangat wajar karena posisi Anwar Usman sangat strategis berkaitan masalah penundaan pemilu masuk dalam wilayah sengketa hukum, selain masalah politik kekuasaan, maka MK memiliki peran menciptakan hukum apabila terdapat judicial review undang-undang paket politik.

“Jika penundaan pemilu itu masuk dalam sengketa hukum nantinya ya tentu MK akan berpengaruh sebagaimana yang saya katakan tadi meskipun saya tidak melihat ini sebagai by design. Pernikahan Ketua MK itu lebih sebagai sebuah kebetulan yang berpotensi punya pengaruh besar di MK. Jangankan memiliki pengaruh keluarga, tidak memiliki pengaruh keluarga pun masyarakat juga punya pandangan yang beragam. Ingat sebagian keputusan MK itu kan juga diragukan oleh publik terkait dengan sengketa-sengketa politik yang masuk dalam penyelesaian hukum,” katanya.

Jika benar ini terjadi (pernikahan yang dimaskud), maka bisa saja MK dijadikan kartu penyelamat. “Jika benar begitu, keputusan penundaan pemilu masuk di dalam sengketa hukum dan tentu berdampak dalam kerja MK dalam berkaitan wacana penundaan pemilu,” kata Martadani. (*/lip)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments