Home News Permohonan Uji Materi UU KPK Tidak Dapat Diterima

Permohonan Uji Materi UU KPK Tidak Dapat Diterima

29
0
Logo Mahkamah Konstutisi RI. Foto : mkri.id

BERNASNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak permohonan para pemohon dalam gugatan uji materi (judicial review) terhadap sejumlah pasal dalam UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang di MK pada Selasa 4 Mei 2021, Hakim MK menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), tidak dapat diterima. Selain itu, menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam dasar pertimbangan putusan tersebut, Hakim MK menyimpulkan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan, Mahkamah berkesimpulan: pertama, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; kedua, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Ketiga, pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 adalah kehilangan objek; Dan keempat, pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019 adalah kabur.

Dalam pertimbangan terkait uji materi pasal penyadapan, menurut Mahkamah pada pokoknya tindakan penyadapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia (hak privasi). Namun tindakan ini dapat dibenarkan secara hukum ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Sementara berkaitan dengan dalil para Pemohon mengenai Pasal 29 huruf i UU 19/2019 yang dikaitkan dengan masih adanya pimpinan KPK yang belum melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya, menurut Hakim MK, terhadap hal tersebut seandainya yang didalilkan para Pemohon adalah benar, Mahkamah berpendapat persoalan tersebut merupakan kasus konkret.

Namun demikian, menurut Hakim MK, karena sifat independensi yang dimiliki KPK, syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU 19/2019 termasuk ketentuan huruf i yang menyatakan, “melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK” harus dipenuhi oleh pimpinan KPK. Sekiranya terdapat pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan, hal tersebut menjadi kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk menindaklanjuti pelanggaran dimaksud.

“Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata Anwar Usman, Ketua merangkap Anggota Hakim MK dalam putusan Nomor 59/PUU-XVII/2019, tertanggal yang dikutip Bernasnews.com dari situs mkri.id pada Selasa 4 Mei 2021.

Mengenai permohonan para Pemohon yang mendalilkan Dewan Pengawas KPK lebih superior dari Pimpinan KPK dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada Presiden, menurut Hakim MK, terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa posisi Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 bukanlah struktur yang hierarkis, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing.

Apalagi, menurut Hakim MK, beberapa kewenangan Dewan Pengawas KPK telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021. Adapun mengenai komposisi dan tata cara pengangkatan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden tidaklah menjadikan KPK harus bertanggung jawab kepada Presiden karena dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) telah dinyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan”.

Apalagi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 bertanggal 8 Februari 2018 telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas yudisialnya KPK bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun. Begitu pula, perihal pengangkatan Dewan Pengawas KPK, UU 19/2019 hanya membenarkan pengangkatan untuk pertama kalinya dilakukan oleh Presiden. Artinya, pengangkatan selanjutnya akan dilakukan melalui proses sebagaimana 162 proses pengisian pimpinan KPK (vide Pasal 37E UU 19/2019).

Oleh karena itu, menurut Hakim MK, kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan pengaruh yang besar dari Presiden terhadap independensi KPK adalah hal yang berlebihan.

Demikian pula halnya ketika para Pemohon mengaitkan dalilnya dengan ketentuan transisi dalam Pasal 69A dan Pasal 69D UU 19/2019, menurut Mahkamah berdasarkan Lampiran II angka 127 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundangundangan dan mengatur hal-hal bersifat transisional atau bersifat sementara, karena adanya penggantian Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang putusan di MK hari Selasa 4 Mei 2021. Ke-9 Hakim Mahkamah Konstitusi RI tersebut adalah Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota. (lip)



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here