Home News Perlindungan Hak-hak Minoritas dan Kebebasan Beragama Tak Bisa Ditawar

Perlindungan Hak-hak Minoritas dan Kebebasan Beragama Tak Bisa Ditawar

416
0
Para narasumber Konferensi Internasional bertajuk "Kelompok Etnis Minoritas di Negara Berkelompok Mayoritas" (Ethnic Minority Groups in Majority Ethnic Countries) foto yang diadakan Program Internasional UII foto bersama usai konferensi di Auditorium Badan Wakaf UII (Lantai 2) Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Selasa (17/12/2019). Foto : Humas UII

BERNASNEWS.COM – Perlindungan hak-hak minoritas, baik secara sosial, politik, budaya dan ekonomi serta kebebasan beragama, merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar (non-derogable rights). Karena itu negara berdaulat di mana pun di belahan dunia ini wajib memberikan perlindungan secara seksama sesuai dengan maksud dan tujuan Piagam PBB dan secara khusus di Indonesia sesuai dengan Pasal 27, 28, 29, 30, dan Pasal 31 UUD NRI 1945.

“Negara-negara yang gagal dalam melaksanakan tugas untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, khususnya kelompok minoritas, suku dan agama perlu mendapatkan atensi dari masyarakat internasional untuk dilakukan penghukuman, baik melalui blockade atau embargo ekonomi sebagaimana perlakuan Pemerintah Israel terhadap bangsa Palestina,” demikian antara lain poin-poin yang dihasilkan dari Konferensi Internasional bertajuk “Kelompok Etnis Minoritas di Negara Berkelompok Mayoritas” (Ethnic Minority Groups in Majority Ethnic Countries) yang diadakan Program Internasional UII di Auditorium Badan Wakaf UII (Lantai 2) Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Selasa (17/12/2019).

Konferensi internasional yang menampilkan narasumber Prof Samina Yasmeen selaku Direktur dan Pendiri UWA’s Centre for Muslim States and Societies; Assoc Prof Dr Rohaida Nordin dari Universiti Kebangsaan Malaysia; Assoc Prof Dr Muhammadzakee Cheha (Fatoni University), Prof Jawahir Thontowi SH PhD, Nandang Sutrisno SH LLM M.Hum PhD dan Drs. Agus Triyanta MA MH PhD dari Universitas Islam Indonesia dengan Keynote Speaker Dr Sulaiman Syarif, Sesditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri ini mengeluarkan beberapa poin pernyataan, seperti disampaikan Prof Jawahir Thontowi SH PhD selaku Steering Committee.

Dekan FH UII Dr Abdul Jamil SH MH (kedua dari kanan) menyerahkan dokumen MoU kepada Prof Samina Yasmin dari Univercity Westeren Australia (kedua dari kiri) di sela-sela Konferensi Internasional bertajuk “Kelompok Etnis Minoritas di Negara Berkelompok Mayoritas” (Ethnic Minority Groups in Majority Ethnic Countries) di Auditorium Badan Wakaf UII (Lantai 2) Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Selasa (17/12/2019). Foto : Humas UII

Para narasumber mendesak Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, untuk mengambil tindakan yang pantas dan meyakinkan kepada negara-negara yang telah jelas-jelas melanggar Konvensi Genosida atau pelanggaran atas kejahatan kemanusiaan.

Selain itu, mendesak Pemerintah Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat suku Uighur di Xinjiang untuk diberikan hak kebebasan dalam melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam dan dibebaskan dari model pendidikan deradikalisasi yang memberangus nilai-nilai Islam.

Kemudian, mendukung sikap Negara dan Pemerintahan Gambia bersama 53 negara pendukung lainnya untuk membawa Pemerintah Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi ke ranah Mahkamah Pidana Internasional karena perbuatan dan pembiaran serta penindasan genosida atas minotitas Muslim Rohingya di Provinsi Rakhine.

“Kami juga mendesak UNDP, UNHCR dan UNO untuk membatalkan MoU antara Bangladesh dengan Myanmar terkait proses repatriasi pengungsi minoritas Muslim Rohingya di Bangladesh. Bukan saja karena Pemerintah Myanmar tidak memberikan jaminan tempat, keamanan dan kehidupan yang layak, melainkan juga termasuk pemberian kewarganegaraan kepada minoritas Muslim Rohingya,” kata Prof Jawahir Thontowi dalam pernyataan itu.

Konferensi juga meminta perlindungan Pemerintah Australia terhadap Muslim, terutama dengan cara memberikan identitas kewarganegaraan, tanpa ada pemisahan inklusif atau eksklusif dengan upaya meningkatkan status warga negara untuk memberikan kebutuhan ekonomi, politik, keluarga dan masyarakat

Dan mendesak Negara-negara Muslim untuk sama-sama membantu dan mendorong serta bersatu untuk menyuarakan penegakan HAM dan proses peradilan di Mahkamah Pidana Internasional melalui pengambilan keputusan di DK PBB, berdasarkan proses investigasi dilakukan oleh Tim Penemuan Fakta (Fact Finding).

“Kami juga mendesak negara-negara anggota Konvensi UNHCR 1951 untuk memberikan pertolongan dan perlindungan dengan cara menerima kehadiran pengungsi minoritas dari negara manapun agar mereka segera terbebas dari krisis kemanusiaan yang menderanya,” kata Prof Jawahir.

Pada kesempatan itu, juga ditandatangani perjanjian kerja sama (MoU) antara FH UII yang diwakili Dekan FH UII Dr Abdul Jamil SH MH dengan Univercity Westeren Australia yang diwakili Prof Samina Yasmin. Menurut Dekan FH UII Abdul Jamil, kerja sama tersebut dalam hal kolaborasi penelitian, dual degree dan credit transfer untuk S1 dan S2 serta penelitian bersama untuk S1, S2 dan S3. (lip)

                                                                       

                                                                       

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here