Home News Perlindungan Data Pribadi dan Potensi Konflik di Era Cyber

Perlindungan Data Pribadi dan Potensi Konflik di Era Cyber

100
0
Suasana seminar yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sleman, dengan tema ‘Perlindungan Data Pribadi dan Potensi Konflik di Era Cyber’, Selasa (23/11/2021), di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Sleman, Sleman. (Foto: Istimewa)

BERNASNEWS.COM — Pengguna internet aktif di Indonesia beberapa hari terakhir ramai memperbincangkan maraknya peristiwa pencurian dan kebocoran data pribadi, yang melanda beberapa lembaga pemerintah maupun swasta. Di sisi lain, Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tak juga kunjung disahkan oleh pemerintah Indonesia.

“Di era cyber saat ini, penyalahgunaan data pribadi tidak hanya berpotensi merugikan seseorang, namun juga bisa membahayakan keamanan negara,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman Hery Sutopo.

Menyikapi hal tersebut, lanjut Hary Sutopo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman mengadakan Seminar Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan tema ‘Perlindungan Data Pribadi dan Potensi Konflik di Era Cyber’, Selasa (23/11/2021), di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Sleman, Sleman.

Kegiatan ini diikuti oleh Komunitas Intelijen Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Komunitas Pelajar dan Warganet. Seminar ini membahas tentang pentingnya memahami seluk beluk Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta potensi konflik yang mungkin timbul di dalamnya.

CEO Naga Cyber Defense Roro Widiastuti dalam paparannya menyampaikan, untuk menjamin keamanan data pribadi, tidak hanya diperlukan perangkat keras maupun lunak yang terpercaya, namun juga perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia.

“Secanggih apapun hardware dan software yang dipakai seseorang, apabila manusia sebagai subyek data masih ceroboh dalam membagikan informasi pribadi kepada pihak lain, maka kebocoran data selalu akan terjadi,” ungkap Roro.

Sementara itu, Kepala Seksi Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Sleman Yusak Hendrawan mengemukakan, pemerintah Kabupaten Sleman berharap agar RUU PDP segera disahkan menjadi Undang-undang. “Regulasi terkait PDP sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan atas regulasi yang komprehensif untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia,” ujarnya.

Yusak Hendrawan pun menambahkan, bahwa UU PDP juga akan menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi.

Di sisi lain, Elia Ekanindita selaku Pengajar Sains Komputer di Yogyakarta Independent School (YIS) menginformasikan, bahwa kegagalan pemenuhan persyaratan keamanan data pribadi sangat berpotensi menimbulkan konflik model baru. Data Pribadi sangat berhubungan dengan people, process dan technology.

“Bisa saja pencurian data yang terjadi pada sebuah perusahaan atau institusi membawa dampak ekonomi atau politik yang kemudian bertransformasi menjadi konflik. Bahkan di titik tertentu, bisa melemahkan kekuatan keamanan negara apabila rakyat dan pemerintah mengabaikan,” beber Elia. (nun/ ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here